Home » » Prof Romli: KPK Muter-Muter, Tak Sentuh Boediono dan SBY

Prof Romli: KPK Muter-Muter, Tak Sentuh Boediono dan SBY

Written By Redaksi kabarsulawesi on Rabu, 27 November 2013 | 12:35 AM



Kabarsulawesi. com : Ahli hukum pidana UNPAD Prof Romli Atmasasmita menegaskan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih muter-muter,  padahal sudah memiliki bukti yang cukup dalam kasus pengucuran fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) Bank Century. KPK tak berani memeriksa gubernur BI, Presiden, dan menteri keuangan sebagai yang bertanggung jawab atas skandal finansial itu.
"Kasus ini sudah terang benderang, tidak perlu muter-muter, kita ada presedennya. Teori sudah tidak laku. Dewan Gubernur BI tangung jawabnya jelas, kolektif kolegial," ujar Romli dalam rapat dengan Timwas Century, di Gedung DPR, Senayan, Rabu (27/11/2013).
Dalam kasus Century, lanjut dia, KPK sudah memegang seluruh datanya sehingga alur penyelidikannya sudah jelas. Namun KPK hingga saat ini belum bergerak dan hanya berkutat dalam permasalahan yang sama.
Dalam kasus Century sudah sangat jelas siapa saja pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam pencairan FPJP tersebut. Sebab seluruh keputusan yang dilakukan harus didasari atas keputusan kolektif kolegial.
"Kalau kita lihat dari penanggung jawab di BI ya gubernur BI, di LPS ya presiden. Karena pimpinan LPS bertanggung jawab pada presiden. Ini saya bicara sesuai aturan, baca saja UU LPS," jelasnya.
Selain itu, jika dilihat alur pihak yang paling bertanggung jawab dalam kebijakan ini adalah gubernur BI, presiden, dan menteri keuangan. Namun hal itu seakan masih belum disentuh oleh KPK sampai saat ini.
"Cuma satu, keberanian tidak ada. Bagaimana KPK meminta BPK investigatif, tapi tetap tidak bergerak," tandasnya.
Pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Wakil Presiden Boediono mendorong kami untuk membuka kembali berita-berita beberapa tahun silam.
Bukan apa-apa, sebagai wartawan, kami hanya ingin tahu sejauh mana peran Boediono dalam pengambilan keputusan bailout Century, sehingga KPK perlu meminta keterangan dari mantan Gubernur BI tersebut.
Tetapi yang lebih penasaran lagi, mengapa hanya Boediono? Bukankah kebijakan bailout Century diputuskan dalam rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang diketuai oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani? Boediono sendiri di KSSK hanya anggota. Artinya, seharusnya KPK juga meminta keterangan dari anggota KSSK lainnya, termasuk Sri Mulyani.
Betul, sebelum Boediono, KPK telah meminta keterangan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). Ketika rapat KSSK mengambil keputusan untuk mem-bailout Century sebesar Rp 6,7 triliun, JK adalah sebagai Presiden ad-interim yang ditunjuk berdasarkan keputusan presiden. Keputusan itu dibuat sebelum Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berangkat ke Amerika.
Kalau begitu, mengapa hanya Pak Boed dan JK yang dimintai keterangan oleh KPK? Mengapa komisi yang diketuai Abraham Samad itu tidak meminta keterangan dari SBY? Apalagi saat Pansus Hak Angket Century memeriksa Boediono, beliau bernah berkata, “Sudah dilaporkan kepada Presiden.” Maksudnya, keputusan rapat KSSK soal bailout sudah atas sepengetahuan SBY.
Fakta-fakta tentang jejak SBY dalam tahapan bailout Century pun bermunculan. Notulen rapat KSSK melalui teleconference pada 13 November 2008 menunjukan, Sri Mulyani yang ketika itu sedang berada di Amerika (acara G-20) mengatakan sudah menginformasikan masalah Century kepada Presiden. Sri Mulyani sendiri mengaku kerap melapor kepada SBY, setidaknya lewat SMS.
Lalu dalam transkrip rapat KSSK 20 – 21 November 2008 tertulis bahwa Marsilam Simanjuntak, Ketua Unit Kerja Presiden untuk Pengelolaan Program Kebijakan dan Reformasi (UKP3R), diminta presiden untuk bekerjasama dengan KSSK. Fakta ini kemudian diperkuat dengan keterangan Raden Pardede (Sekretaris KSSK) pada konferensi pers 13 Desember 2009, bahwa Marsilam Simanjuntak hadir karena diminta Presiden SBY.
Apa artinya? Semua itu memberi petunjuk bahwa ada jejak SBY dalam setiap tahapan proses bailout Century. Dan, sebagai pimpinan eksekutif, wajar bila SBY diberi tahu soal bailout tersebut. Malah aneh jika Presiden sampai tidak tahu masalah ini. Yang jadi pertanyaan, mengapa Boediono dan JK saja yang dimintai keterangan? Apakah KPK juga minta keterangan dari SBY?
Ah, ini hanya logika yang muncul setelah kami membaca kembali berita-berita yang pernah terbit empat–lima tahun silam. Tapi, harus diakui, saat ini sepertinya ada dua kubu yang saling berlawanan. Satu pihak ingin menelanjangi skandal Century, sementara kubu lainnya berupaya “menghapus” jejak SBY dalam proses bailout. Inilah yang membuat sebagian orang bertanya-tanya, kenapa Presiden harus dijauhkan dari skandal itu?
Mungkin karena tidak ada jawaban yang memuaskan, berbagai spekulasi sempat bermunculan. Misalnya saja ada LSM yang menuding orang-orang dekat Presiden sebagai penerima aliran dana bailout. Pernah juga tersiar kabar, dana-dana BUMN disimpan di Bank Century karena perintah dari orang dekat SBY. Malah ada rumor, donatur kampanye SBY menyimpan dananya di Century. rimanews




Share this article :

Posting Komentar

 
Redaksi : Pedoman Ciber | Testimoni | Kirim Berita
Copyright © 2011. Kabarsulawesi.com - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Kabar Sulawesi Disclaimer