Home » » Amnesty Internsional Ingatkan Soal List of Issues Pemerintah RI

Amnesty Internsional Ingatkan Soal List of Issues Pemerintah RI

Written By Redaksi kabarsulawesi on Selasa, 21 Januari 2014 | 4:31 PM


Kabarsulawesi.com : Pemerintah Indonesia harus merespon pertanyaan-pertanyaan tentang kemajuan-kemajuan dalam melindungi and memajukan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya, seperti yang dijamin di bawah Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR), sebuah hukum perjanjian internasional di mana Indonesia merupakan negara pihaknya. 
 
Dalam “daftar isu-isu (List of issues)” badan ini, yang dikeluarkan pada 20 Desember 2013, Komite Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, sebuah kelompok ahli yang bertugas memantau kepatuhan terhadap kewajiban-kewajiban di bawah Kovenan tersebut, menanyakan Indonesia akan serangkaian bidang-bidang tertentu sebelum peninjauan di muka Komite pada April/Mei 2014 di Jenewa. Organisasi-organisasi non-pemerintah, termasuk Amnesty International, telah menyediakan informasi tertulis akan situasi hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya sebelum pra-sesi kelompok kerja Komite yang digelar pada 2-6 Desember 2013. Berikut ini merupakan beberapa pertanyaaan yang diangkat oleh Komite:
  • Komite menanyakan pemerintah tentang kemajuan yang dibuat dalam mengadopsi sebuah undang-undang tentang perlindungan pekerja rumah tangga, di mana sebuah rancangan undang-undang saat ini ada di muka Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Komite lebih lanjut menanyakan informasi tentang “perlindungan-perlindungan yang disediakan kepada mereka dan tentang mekanisme penyelesaian masalah yang tersedia bagi para korban eksploitasi dan kekerasan oleh majikan”; 
  • Komite menanyakan pemerintah untuk menyediakan informasi tentang “dampak dari upaya-upaya yang telah dibuat untuk meningkatkan akses terhadap, dan kualitas dari, pelayanan kesehatan reproduksi dan seksual dan pelayanan kesehatan ibu, khususnya di daerah pedesaan dan terpencil”;
  • Komite menanyakan apakah DPR telah mengadopsi undang-undang kesetaraan jender dan meminta informasi tentang “upaya-upaya yang telah dibuat untuk mengatasi stereotipe yang terus memiliki dampak negatif akan kesetaran pemenuhan dari hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya oleh laki-laki dan perempuan”;
  • Komite meminta informasi tentang “penegakan undang-undang yang relevan akan larangan buruh anak dan dampak dari implementasi Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak”;
  • Komite menanyakan pemerintah informasi tentang “kerangka kerja hak-hak masyarakat adat” dan langkah-langkah pemerintah yang telah diambil untuk menyelesaikan isu pengambilalihan tanah; dan
  • Komite meminta untuk disediakan informasi tentang bagaimana pemerintah memastikan bahwa “pembangunan dan proyek-proyek ekstraktif akan membawa manfaat yang nyata bagi para komunitas”. Komite lebih lanjut menanyakan informasi tentang bagaimana pemerintah “merespon laporan-laporan pelanggaran HAM, hilangnya mata pencaharian dan kerusakan lingkungan, yang disebabkan oleh pembangunan dan proyek-proyek ekstraktif”.

Pemerintah Indonesia harus mengajukan jawaban-jawabannya kepada Komite sebelum sesi peninjauan akan kepatuhannya dengan kewajiban-kewajiban tersebut. Komite kemudian akan meninjau kepatuhan Indonesia dengan kewajiban-kewajibannya di bawah Kovenan selama sesi ke-52 Komite pada April/May 2014.
Organisasi-organisasi non-pemerintah dapat mengajukan informasi kepada Komite satu setengah bulan sebelum dimulainya sesi peninjauan. Informasi tentang sesi ke-52 Komite Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, termasuk laporan pemerintah Indonesia, tersedia pada: http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/SessionDetails1.aspx?SessionID=820&Lang=en
 
Pengajuan Amnesty International tentang Indonesia di pra-sesi kelompok kerja memberikan Komite informasi-informasi terkait keperihatinan seputar hambatan terhadap hak-hak kesehatan reproduksi dan seksual; pekerja rumah tangga di Indonesia; pekerja rumah tangga migran; kelompok-kelompok minoritas agama. Laporan ini tersedia di: http://www.amnesty.org/en/library/info/ASA21/034/2013/en
AMNESTY INTERNATIONAL
PERNYATAAN PUBLIK
21 Januari 2014

Share this article :

Posting Komentar

 
Redaksi : Pedoman Ciber | Testimoni | Kirim Berita
Copyright © 2011. Kabarsulawesi.com - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Kabar Sulawesi Disclaimer