Home » » Mitra PPL dan Saksi di 545.778 TPS seluruh Indonesia Di Biayai Negara

Mitra PPL dan Saksi di 545.778 TPS seluruh Indonesia Di Biayai Negara

Written By Redaksi kabarsulawesi on Jumat, 24 Januari 2014 | 11:18 PM


Kabarsulawesi.com – Jakarta : Peraturan Pemerintah Nomor 83 tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 5/2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Parpol, yang mengatur bahwa bantuan keuangan yang diberikan kepada Partai Politik penghitungannya berdasarkan pada jumlah perolehan suara hasil Pemilu  DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/ kota.
 
Permintaan parpol agar negara memberikan bantuan honor tidak perlu lagi. Karena negara sudah membantu parpol seperti telah diakomodir dalam Undang-undang Nomor 2 tentang Partai Politik yang menegaskan bantuan keuangan dari APBN/APBD diberikan secara proporsional kepada parpol yang mendapat kursi di DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.

Wakil Sekretaris Jenderal KIPP Indonesia, Girindra Sandino, mengungkapkan pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan sudah melakukan pemborosan keuangan negara di tengah berbagai masalah yang menimpa warga.

Penggelontoran anggaran pengawasan Rp 1,5 triliun di hari pemungutan suara 9 April 2014 oleh pemerintah kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai honor saksi mitra pengawas pemilu lapangan dan 12 saksi partai politik di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) dikecam.

Diketahui, dari dana Rp 1,5 triliun, sebesar Rp 800 miliar diproyeksikan untuk bimbingan teknis dan honor mitra pengawas pemilu lapangan. Pada hari pemungutan suara, dua mitra pengawas pemilu lapangan akan ditempatkan di 545.778 TPS seluruh Indonesia.

Sementara sisanya, diberikan sebagai honor saksi 12 partai politik peserta pemilu di seluruh TPS yang ada. Baik saksi dari mitra pengawas pemilu lapangan yang langsung berada di bawah pengawasan Bawaslu, dan seluruh saksi parpol, masing-masing mendapat honor Rp 100 ribu.

Permintaan parpol agar negara memberikan bantuan honor tidak perlu lagi. Karena negara sudah membantu parpol seperti telah diakomodir dalam Undang-undang Nomor 2 tentang Partai Politik yang menegaskan bantuan keuangan dari APBN/APBD diberikan secara proporsional kepada parpol yang mendapat kursi di DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.

Selain itu, ada Peraturan Pemerintah Nomor 83 tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 5/2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Parpol, yang mengatur bahwa bantuan keuangan yang diberikan kepada Partai Politik penghitungannya berdasarkan pada jumlah perolehan suara hasil Pemilu  DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/ kota.

Padahal di undang-undang nomor 2 tahun 2008 tentang Parpol dijelaskan sumber-sumber pendanaan parpol, salah satunya partai dilarang menerima dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nehara (APBN) Dengan membiayai saksi Parpol Bawaslu bisa dianggap melanggar undang-undang. (dari berbagai sumber/soel)


Share this article :

Posting Komentar

 
Redaksi : Pedoman Ciber | Testimoni | Kirim Berita
Copyright © 2011. Kabarsulawesi.com - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Kabar Sulawesi Disclaimer