Home » » Dugaan Penganiayaan di Lakukan Oknum Polisi di Sumatera Barat

Dugaan Penganiayaan di Lakukan Oknum Polisi di Sumatera Barat

Written By Redaksi kabarsulawesi on Jumat, 21 Februari 2014 | 8:05 PM



Kabarsulawesi.com  ; Pihak berwenang Indonesia harus memproses dengan cepat, investigasi independen, imparsial dan efektif atas tuduhan penyiksaan, dan penganiayaan lainnya dan penggunaan senjata api yang tidak perlu terhadap dua orang di Padang, Sumatera Barat. Temuan dari penelitian ini harus dibuat publik dan mereka yang diduga terlibat, termasuk orang-orang dengan pertanggungjawaban komando, harus dibawa ke pengadilan, dan korban menerima

Oki Saputra, usia 19, dilaporkan ditangkap oleh polisi sekitar pukul 13:30 pada tanggal 6 Februari 2014 dan dibawa ke kantor Polsek Padang Selatan karena dicurigai terlibat perampokan dengan kekerasan. Selama interogasi polisi diduga memukul dia dengan kayu dan alat setrum untuk mengambil pengakuan. Dia kemudian dibawa ke Polresta Padang di mana dia dihantam dan dipukuli di dada dan kepala.

Kemudian polisi juga menangkap Andi Mulyadi, berusia 19, untuk kasus yang sama. Dia juga dibawa ke Polresta Padang di mana kedua pria itu dilaporkan dipukuli oleh polisi untuk mendapatkan pengakuan. Malam itu, mereka dibawa ke lokasi terpisah di Padang di mana mereka ditembak oleh polisi. Polisi dilaporkan menembakkan Oki Saputra enam kali dengan tiga peluru mengenai kaki kanannya dan Andi Mulyadi ditembak sekali di kaki kanan. Mereka kemudian dibawa oleh polisi ke Rumah Sakit Bhayangkara untuk perawatan dan ditahan di sana. Polisi telah menyatakan bahwa kedua orang itu ditembak ketika mencoba melarikan diri.

Kejadian ini adalah pengingat terbaru bahwa penggunaan penyiksaan dan penganiayaan lainnya oleh petugas penegak hukum di Indonesia tetap berlanjut. Sering tidak ada investigasi yang independen, dan mereka yang bertanggung jawab jarang dibawa ke depan pengadilan yang independen..

Kegagalan untuk mengkriminalisasi tindakan penyiksaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia berkontribusi terhadap budaya impunitas ini. Amnesty International mendesak DPR Indonesia untuk merevisi dan mengesahkan, pada kesempatan pertama, KUHP baru yang sesuai dengan hukum dan standar HAM internasional dan termasuk ketentuan eksplisit melarang dan menghukum tindakan penyiksaan. Selanjutnya, DPR harus memastikan bahwa revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) secara eksplisit melarang diterimanya bukti yang didapatkan melalui penyiksaan atau penganiayaan lainnya. Kedua undang-undang ini telah berada di bawah revisi selama bertahun-tahun..


Pemerintah juga harus meninjau mekanisme akuntabilitas negara untuk menangani pelanggaran hak asasi manusia oleh polisi. Mekanisme seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) telah terbukti tidak efektif dalam menangani pengaduan pelanggaran HAM oleh polisi. Amnesty International menyerukan pembentukan mekanisme pengaduan polisi yang independen yang dapat menerima dan mendokumentasikan secara efektif pengaduan dari masyarakat. Mekanisme ini harus memiliki kompetensi untuk mengajukan penemuannya ke Jaksa Penuntut Umum..

Sebagai negara anggota Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat Manusia (UNCAT), Indonesia harus memastikan bahwa penyiksaan dan penganiayaan lainnya dilarang dalam segala situasi.

Selanjutnya, sesuai dengan standar internasional termasuk dalam Prinsip-prinsip Dasar PBB tentang Penggunaan Kekuatan dan Senjata Api oleh Petugas Penegak Hukum, penggunaan sewenang-wenang atau penyalahgunaan kekerasan dan senjata api oleh petugas penegak hukum harus dihukum sebagai pelanggaran pidana menurut hukum nasional.
Josef Roy Benedict
Campaigner - Indonesia & Timor-Leste
AMNESTY INTERNATIONAL
PERNYATAAN PUBLIK
21 Februari 2014
Share this article :

Posting Komentar

 
Redaksi : Pedoman Ciber | Testimoni | Kirim Berita
Copyright © 2011. Kabarsulawesi.com - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Kabar Sulawesi Disclaimer