Home » » Amnesty Internasional: Atasi Masalah Kekerasan Pra-Pemilu di Aceh

Amnesty Internasional: Atasi Masalah Kekerasan Pra-Pemilu di Aceh

Written By Redaksi kabarsulawesi on Sabtu, 05 April 2014 | 11:10 PM



Josef Roy Benedict, Perwakilan Amnesty Internasional Untuk  Indonesia & Timor-Leste bersama Sulhayat Tajdir, Pimred kabarsulawesi.com di Hotel Singgasana Makassar
 
Kabarsulawesi.com : Amnesty International menyerukan kepada pihak berwenang Indonesia untuk menghentikan gelombang pasang kekerasan politik di provinsi Aceh menjelang pemilihan umum pada 9 April 2014. Bertambahnya jumlah personel polisi yang dikirim ke provinsi Aceh menjelang pemilu, telah gagal membendung serangkaian penembakan yang mematikan dan serangan terhadap para anggota dan pendukung partai-partai politik dan individu-individu lainnya. 

Demikian diungkapkan Josef Roy Benedict, Perwakilan Amnesty Internasional Untuk  Indonesia & Timor-Leste yang dikirimkan lewat Email kabarsulawesi.com (4/4/14).

Diungkapkan Amnesty Internasional, pada kejadian kekerasan terakhir pada 1 April 2014, tiga orang tewas terbunuh, termasuk bayi berumur 18 bulan, di kampung Geulanggang, kabupaten Bireun, ketika orang tak dikenal di atas sepeda motor menembakan peluru tajam ke sebuah mobil minibus yang di dalamnya ada tiga orang yang sedang bepergian. Minibus itu di sisinya terdapat gambar stiker calon legislatif Partai Aceh (PA). 

Sebelumnya di tahun ini, pada 2 Maret, orang tak dikenal menembak mati Faisal, seorang calon legislatif dari Partai Nasional Aceh (PNA), di dekat kecamatan Meukek, Aceh Selatan. Sebulan sebelumnya, pada 6 Februari, dua orang memukul Yuwaini hingga tewas, seorang ketua PNA di kecamatan Kuta Makmur, Aceh Utara. 

Amnesty International menyerukan kepada pihak berwenang untuk melakukan investigasi yang cepat, imparsial, dan menyeluruh terhadap kasus-kasus pembunuhan dan serangan ini, dan membawa para pelakunya ke muka hukum. 

Di bawah Kovenan International Hak-Hak Sipil dan Politik, di mana Indonesia merupakan negara pihaknya, pemerintah harus melindungi hak untuk hidup dan keamanan semua orang.
“Pihak berwenang Indonesia harus memastikan bahwa semua orang bisa secara efektif menikmati hak-haknya untuk kebebasan berekspresi, berkumpul dan berorganisasi secara damai, dan dengan demikian bisa berpartisipasi dalam kampanye pemilu secara bebas dan tanpa intimidasi”,  tegas Josef Roy Benedict.

Amnesty Internasional berharap, semua calon-calon legislatif di Aceh harus secara publik berkomitmen untuk mengakhiri kekerasan dan menyerukan para pendukungnya untuk tidak melakukan kekerasan politik terhadap para pendukung faksi-faksi politik lainnya.



Pemilu di Aceh telah ditandai oleh kekerasan sejak penandatanganan MOU Helsinki di tahun 2005 yang mengakhiri konflik di sana. Kekerasan dipercaya berhubungan dengan rivalitas antara faksi-faksi bekas gerakan bersenjata pro-kemerdekaan, Gerakan Aceh Merdeka (GAM). 

Konflik Aceh antara GAM dan pemerintah Indonesia terjadi sejak 1976, dan memuncak selama operasi militer dari 1989 hingga 2005. 

Konflik tersebut mengambil jumlah korban sipil luar biasa di sana, meninggalkan korban jiwa antara 10.000 dan 30.000 orang, banyak di antaranya masyarakat sipil. Kedua belah pihak melakukan pelanggaran HAM selama konflik, di antaranya banyak yang merupakan kejahatan di bawah hukum internasional dan bisa merupakan kejahatan perang. Pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat keamanan Indonesia bisa merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan.
Amnesty International menyakini bahwa kegagalan pemerintah untuk menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran HAM di masa lalu selama konflik di Aceh telah melanggengkan iklim impunitas yang menyumbang pada kekerasan massa dan vigilante di provinsi tersebut. 

Amnesty International menyerukan semua partai politik dan calon legislatif di Aceh untuk menempatkan isu HAM dan upaya melawan impunitas sebagai isu sentral dalam kampanye pemilu ini. Belum adanya kebenaran, keadilan dan reparasi penuh terhadap para korban konflik dan keluarganya, membuat terus berlangsungnya ketidakpercayaan dalam sistem peradilan di Aceh, yang lebih jauh akan melanggengkan siklus pelanggaran HAM. (soel)


Share this article :

Posting Komentar

 
Redaksi : Pedoman Ciber | Testimoni | Kirim Berita
Copyright © 2011. Kabarsulawesi.com - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Kabar Sulawesi Disclaimer