Home » » Desak Pemakzulan, Bupati Selayar Diduga Korupsi Dana APBD

Desak Pemakzulan, Bupati Selayar Diduga Korupsi Dana APBD

Written By Redaksi kabarsulawesi on Jumat, 18 April 2014 | 10:15 PM



Kabarsulawesi.com – Selayar : Aksi unjuk rasa, kembali menggoyang Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi-Selatan. Aksi damai gabungan LSM Anti KKN ini berlangsung pada hari Kamis, (17/4) pagi, hingga siang hari.  Unjuk rasa damai digelar di empat titik lokasi berbeda dimulai dari depan rumah jabatan bupati, halaman Polres Kepulauan Selayar, pintu gerbang kantor bupati dan kantor Kejaksaan Negeri Kepulauan Selayar.

Sebelum memulai aksinya, massa pengunjuk rasa terlebih dahulu mengatur dan merapikan barisan di depan rumah jabatan Wakil Bupati Kepulauan Selayar untuk selanjutnya melakukan long march menuju rumah jabatan Bupati Kepulauan Selayar.

Dalam aksinya, massa pengunjuk rasa menuntut aparat hukum Kejaksaan Negeri Kepulauan Selayar untuk segera menangkap dan mengadili Sekda Kabupaten Kepulauan Selayar, Dr. H. Zainuddin, SH.MH yang telah menyandang status tersangka dugaan kasus tipikor penyalahgunaan anggaran UUDP tahun 2010-2013 senilai 1,2 Milyar Rupiah berdasasrkan temuan BPK pada tahun anggaran 2010-2011-2012 dan 2013.

Massa juga mendesak pihak-pihak terkait untuk segera mencopot Khadafi dari jabatan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, dikarenakan sakit jiwa. Bilapun terbukti sehat, pengunjuk rasa meminta aparat hukum untuk menangkap dan mengadili yang bersangkutan sebagai pelaku dugaan kasus  korupsi pengadaan 1798 tiang listrik beton tahun anggaran 2009, senilai 6, 3 Milyar rupiah.

Lebih jauh, massa pengunjuk rasa yang terdiri dari Lembaga Anti Korupsi Indonesia (Laki), Front Anti Korupsi Advokasi Pertanahan Kepulauan Selayar, dan Komite Eksekutif Aliansi Indonesia Badan Penelitian Asset Negara meminta dan mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas kasus korupsi pemindahan bandar udara Takabonerate dari lokasi awalnya di Desa Latondu ke Desa Kayuadi.

Desakan untuk segera ditegakkannya supremasi hukum di Kabupaten Kepulauan Selayar menjadi agenda pokok pengunjuk rasa yang secara umum meminta institusi terkait untuk mengusut tuntas sejumlah catatan dugaan kasus korupsi di daratan Bumi Selayar mulai dari Mark up pengadaan 1789  tiang listrik beton senilai 6, 3 Milyar Rupiah, Percetakan sawah baru TA. 2008 di Pulau Jampea sebesar 1,8 Milyar, Mark up pengadaan kantor perwakilan Pemda Kabupaten Kepulauan Selayar di Jakarta sebesar 3 Milyar, Gratifikasi proyek-proyek jasa perencanaan TA.2013 senilai 200 Juta Rupiah, Mark up pekerjaan jalan lingkar Pulau Jampea TA. 2013 sebesar, 8 Milyar, Mark up pengadaan tanah TA. 2013, sebesar 6 Milyar, dan Pengadaan Alkes Rumah Sakit Umum Daerah KH. Haiyung Benteng.   

Pernyataan kutukan terhadad Bupati Kepulauan Selayar, Syahrir Wahab yang dituding sebagai pengisap (korupsi) APBN Kabupaten Kepulauan Selayar disampaikan dengan lantang melalui mimbar orasi maupun bentangan spanduk. Ya Allah, Kutuklah. Bupati Kepulauan Selayar, Syahrir Wahab pengisap (korupsi) APBN Kabupaten Kepulauan Selayar.

Pernyataan tersebut, dilontarkan korlap dalam beberapa kali kesempatan menyampaikan orasi damai di depan massa dan warga masyarakat serta aparat pengamanan gabungan dari unsur Polri, TNI-AD dan Satpol PP.

Pengamanan dari unsur Polri dipimpin langsung Kapolres Kepulauan Selayar, AKBP. Moh. Hidayat B, SH.SIK.MH yang dilanjutkan oleh Wakapolres, Kompol H. Abd. Rauf, S. Sos didampingi Kabag Ops,  Kompol H. Muh Tamrin, Kasat Intelkam, IPTU Hasmir, Kasat Polair, AKP. Tombong, Kasat Sabhara, AKP. Yorin, Kasat Bimmas, AKP. Musdar, dan Kapolsek Benteng, AKP. Ramli RA.  (fadly syarif)

 Keterangan Gambar : 

Aksi Unjuk Rasa Damai disertai Penyampaian Orasi di Depan Rumah Jabatan Bupati Kepulauan Selayar, Sulawesi-Selatan.
Share this article :
 
Redaksi : Pedoman Ciber | Testimoni | Kirim Berita
Copyright © 2011. Kabarsulawesi.com - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Kabar Sulawesi Disclaimer