Home » » Hadi Poernomo Memiliki Harta Kekayaan Fantastis

Hadi Poernomo Memiliki Harta Kekayaan Fantastis

Written By Redaksi kabarsulawesi on Senin, 21 April 2014 | 5:12 PM


Kabarsulawesi.com – Jakarta : Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan mantan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Hadi Poernomo sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dalam menerima seluruh keberatan wajib pajak atas Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) PT Bank BCA tahun pajak 1999-2003. 

"Sehubungan ditingkatkanya sebuah kasus dari tahap penyelidikan dan penyidikan, duduk perkaranya melibatkan mantan Dirjen Pajak dalam hal ini Ketua BPK, KPK menemukan fakta-fakta dan bukti-bukti yang akurat itu lah KPK mengadakan forum ekspose bersama satgas (satuan tugas) penyelidikan, satgas penyidikan dan seluruh pimpinan KPK sepakat menetapkan saudara HP (Hadi Poernomo) selaku Dirjen Pajak 2002-2004," kata Ketua KPK Abraham Samad dalam konferensi pers di Jakarta, Senin. 

Pada hari ini tepat pada hari ulang tahun ke-67 Hadi Poernomo resmi tidak lagi menjabat sebagai Ketua BPK sejak 2009 lalu. 

Kasus yang menjerat Hadi Poernomo adalah dugaan penyalahgunaan wewenang karena memberikan nota untuk menerima keberatan pajak penghasilan badan (PPH) Bank BCA 1999-2003 sehingga merugian keuangan negara sebesar Rp375 miliar. 

Atas perbuatan tersebut, KPK menyangkakan berdasarkan pasal 2 ayat (1) dan atau pasal 3 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1. 

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad menegaskan penetapan mantan Ketua Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Hadi Purnomo sebagai tersangka dalam kasus penyalahgunaan wewenang sebagai Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) Kementerian Keuangan periode 2002-2003 tidak terkait masa pensiun sebagai ketua BPK. 

"Surat perintah penyidikan baru dikeluarkan hari ini dan surat pencegahan akan segera menyusul," kata Abraham dalam jumpa pers di Gedung KPK Jakarta, Senin. 


KPK menetapkan Hadi Purnomo sebagai mantan Dirjen Pajak dalam kasus penerbitan surat keberatan pajak nihil (SKPN) PT Bank BCA Tbk pada 2004 yang berpotensi merugikan negara sebesar Rp375 miliar. 

"HP selaku Dirjen Pajak meminta Direktur Pajak Penghasilan mengubah kesimpulan atas hasil telaah surat keberatan pajak PT BCA Tbk.," kata Abraham. 

PT Bank BCA mengajukan surat keberatan pajak kepada Direktorat Pajak Penghasilan (PPH) Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan pada 17 Juli 2003 karena memiliki nilai kredit bermasalah atau non-performing loan sebesar Rp5,7 triliun. 

Pada 13 Maret 2004, Direktur Pajak Penghasilan mengirim surat kepada Dirjen Pajak berisi hasil telaah terhadap surat keberatan pajak PT Bank BCA dengan kesimpulan menolak permohonan keberatan wajib pajak BCA.

Mantan Direktur Jenderal Pajak, Hadi Poernomo ternyata memiliki harta kekayaan yang fantastis.
Sebab, berdasarkan laporkan Hadi kepada KPK dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) per 9 Februari 2010, tercatat mantan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan memiliki harta sekitar Rp 38,8 miliar.

Dalam laman acch.kpk.go.id, Poernomo terungkap memiliki banyak lahan dan bangunan yang tersebar di sejumlah daerah. Bahkan, Hadi memiliki lahan seluas 60 meter persegix160 meter persegi di Los Angeles, Amerika Serikat. Lahan tersebut berasal dari hibah yang diperoleh pada 1986.


Sebagian besar lahan dan bangunan yang dilaporkan Hadi kepada KPK sebagai hartanya tersebut diperoleh dari hibah atau pemberian. Nilai total harta tidak bergerak milik Hadi yang berupa lahan dan bangunan tersebut mencapai Rp 36,9 miliar.

Nilai ini bertambah dibandingkan total nilai lahan dan bangunan yang dilaporkan Hadi dalam LHKPN 14 Juni 2006. Sebab pada Juni 2006, total nilai lahan dan bangunan milik Hadi yang dilaporkan kepada KPK sekitar Rp 24,8 miliar.

Selain harta yang berupa lahan dan bangunan, Hadi tercatat memiliki harta bergerak berupa logam mulia, batu mulia, barang seni dan barang antik yang nilainya sekitar Rp 1,5 miliar. Hadi juga tercatat melaporkan kepemilikan giro dan setara kas sekitar Rp 293 juta sekitar 2010.

Meski demikian, tidak ada kendaraan yang dilaporkan Hadi kepada KPK melalui LHKPN tersebut. Hadi juga tercatat tidak memiliki usaha seperti perkebunan, peternakan, perikanan, pertanian, pertambangan, atau usaha lainnya.

Hadi Poernomo selaku mantan Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak (2001-2006) menjadi tersangka kasus korupsi pajak Bank BCA 2003-2004 di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat hari ulang tahunnya ke-67 dan baru beberapa jam pensiun dari jabatan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) periode 2009-2014.

Kerugian negara akibat penyelahgunaan wewenang Hadi selaku Dirjen Pajak saat mengurus keberatan pajak terkait transaksi non-performance loan (NPL) atau kredit macet senilai Rp 5,7 triliun Bank BCA pada 2003 itu diperkirakan mencapai Rp 375 miliar.

Namun, tahukah Anda, Hadi selaku mantan Dirjen Pajak dan Ketua BPK yang bergelimang harta berupa rumah dan tanah di 25 lokasi senilai Rp 37 miliar itu justru mengaku tidak mempunyai satu unit mobil pun.

Dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke KPK per 9 Februari 2010, Hadi melaporkan memiliki harta tak bergerak berupa rumah dan tanah yang tersebar di 25 lokasi, di Los Angeles AS, Jabodetabek dan Tanggamus Lampung, dengan nilai total Rp 36.982.554.031 atau hampir Rp 37 miliar. Tanah terluasnya berada di Depok dengan luas 11.150 meter persegi dan 300 meter persegi senilai Rp 7,056.100.000 atau Rp 7 miliar.

Di LHKPN itu, Hadi mengaku sebagian besar rumah dan tanahnya, termasuk yang di Depok, diperoleh dari hasil pemberian atau hibah sejak 1985 sampai 2004 atau saat dia masih menjabat Dirjen Pajak. Sebagiannya lagi diperoleh dari hasil sendiri.

Masih dari LHKPN yang sama, Hadi juga memiliki harta bergerak berupa barang seni senilai Rp 1 miliar dari hibah pada 1979, logam mulia senilai Rp 100 juta dari hibah pada 1972, batu mulia senilai Rp 400 juta dari hasil hibah 1972 dan harta bergerak lainnya senilai Rp 25 juta juga dari hibah pada 1985. Ia juga melaporkan mempunyai harta giro dan setara kas senilai Rp 293.425.774.

Secara total, pria kelahiran kelahiran Pamekasan, 21 April 1947, yang mengawali karir sebagai Kepala Bidang Ekonomi di Dewan Analisis Strategis di Badan Intelejen Negara ini mempunyai harta kekayaan senilai Rp 38.800.979.805 atau Rp 38,8 miliar per 9 Februari 2010.


Anehnya, dalam LHKPN-nya itu, Hadi selaku mantan pejabat negara yang biasa menghitung dan menarik upeti atau pajak dan menelisik anggaran proyek-proyek kementerian itu mengaku tidak mempunyai satu pun mobil sebagai harta bergeraknya. Selain itu, ia juga mengaku tidak mempunyai usaha pertambangan maupun surat berharga.

Dalam pelaporan LHKPN per 14 Juni 2006, Hadi mengaku memiliki harta dengan total Rp 26.061.814.000 dan 50 ribu Dolar AS. Jumlah ini pun meningkat sekitar 100 persen dibanding harta Hadi pada pelaporan LHKPN per 6 Juli 2001 yang hanya sebesar Rp 13.855.379.000 dan 50 ribu Dolar AS

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengungkapkan, saat ini pihaknya masih fokus mendalami kasus dugaan korupsi penanganan pajak Bank BCA dengan tersangka mantan Dirjen Pajak Hadi Poernomo. Namun tidak menutup kemungkinan KPK menjerat Hadi dengan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) jika ditemukan dua alat bukti.

"Nanti kita lihat perkembangannya," kata Bambang di kantor KPK, Jakarta, Senin (21/4/2014).
KPK juga memastikan akan menjerat pihak-pihak lain yang diduga terlibat dalam rangkaian kasus korupsi pengurusan pajak Bank BCA 2003-2004 yang merugikan negara sekitar Rp 375 miliar ini, tak terkecuali petinggi Bank BCA.

Menurut Bambang, pihaknya kali ini baru menjerat Hadi Poernomo lantaran konsentrasi sasaran KPK pada pihak penyelenggara negara.

Senin (21/4/2014), KPK mengumumkan penetapan tersangka terhadap Hadi Poernomo karena saat menjadi Dirjen Pajak diduga melakukan korupsi pada 2003-2004. Ia diduga menyalahgunakan wewenangnya selaku Dirjen Pajak saat menangani keberatan pajak Bank BCA atas transaksi non-performance loan (NPL) atau kredit macet senilai Rp 5,7 triliun Bank BCA.

Kerugian negara akibat perbuatannya yang memerintahkan bawahannya mengubah hasil kajian keberatan pajak Bank BCA dari 'ditolak' menjadi 'diterima' saat itu diperkirakan mencapai Rp 375 miliar. (dari berbagai sumber/soel)

Share this article :

Posting Komentar

 
Redaksi : Pedoman Ciber | Testimoni | Kirim Berita
Copyright © 2011. Kabarsulawesi.com - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Kabar Sulawesi Disclaimer