Home » » Pat Gulipat Proyek E-KTP

Pat Gulipat Proyek E-KTP

Written By Redaksi kabarsulawesi on Jumat, 25 April 2014 | 2:00 AM



Kabarsulawesi.com – Jakarta : Setelah dilakukann gelar perkara terkait proses penyelidikan paket penerapan KTP berbasis nomor induk kependudukan secara elektronik atau e-KTP maka didapat dua alat bukti yang cukup yang kemudian disimpulkan telah ada dugaan tindak pidana korupsi dalam kaitan pelaksanaan pengadaan e-KTP tersebut, maka ditetapkan S selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Kemendagri sebagai tersangka

S yang dimaksud adalah Sugiharto yaitu Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri tahun anggaran 2011-2012 .

KPK menduga Sugiharto sebagai PPK melakukan penyalahgunaan kewenangan. Yang bersangkutan disangkakan melanggar pasal 2 ayat (1) subsiderpasal 3 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 pasal 64 ayat (1) KUHP.

Pemenang pengadaan e-KTP adalah konsorsium Percetakan Negara RI (PNRI) yang terdiri atas Perum PNRI, PT Sucofindo (Persero), PT LEN Industri (Persero), PT Quadra Solution dan PT Sandipala Arthaput yang mengelola dana APBN senilai Rp6 triliun tahun ang­garan 2011 dan 2012.

Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan pihaknya menghormati proses hukum yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan korupsi dalam pelaksanaan KTP elektronik.

Gamawan sendiri memilih untuk menyerahkan seluruh proses kepada Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai penegak hukum. Meski tak sependapat dengan KPK, menurut dia, proses hukum akan membuktikan.

hari ini bakal memeriksa delapan saksi untuk kasus dugaan korupsi pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) di Kementerian Dalam Negeri. "Mereka akan memberikan keterangan untuk kasus pengadaan paket penerapan KTP berbasis nomor induk kependudukan," ujar Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha dalam rilis persnya, Jumat, 25 April 2014.

Delapan orang itu adalah Drajat Wisnu Setyawan, Kepala Sub-direktorat Identitas Penduduk Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri; Isnu Edhi Wijaya, mantan Direktur Utama Percetakan Negara; Yuniarto, Direktur Produksi Percetakan Negara; dan Willy Nusantara Najoan, Direktur Keuangan PT Quadra Solution. KPK juga bakal memeriksa tiga pegawai Kementerian, yakni Pringgo Hadi Tjahyono, Husni Fahmi, dan Suciati; serta seorang pegawai swasta bernama Andres Ginting.

Terkait kasus e-KTP, mantan bendahara umum Partai Demokrat M Nazaruddin pernah mengadukan dugaan korupsi dalam proyek e-KTP kepada KPK, antara lain mengenai aliran dananya yang disebut mengalir ke sejumlah anggota DPR.

Mereka adalah bendahara umum Partai Golkar Setya Novanto yang menerima RP300 miliar, Ketua dan Wakil Ketua Komisi II DPR dan anggota sebesar 2,5 persen dari anggaran, Ketua dan Wakil Ketua Banggar 2,5 persen dari anggaran hingga Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mendapat 2 juta dolar AS melalui adiknya Azmi Aulia Dahlan.

Program e-KTP ini secara nasional dilaksanakan dalam dua tahap yakni pada 2011 dan 2012. Tahap pertama dilaksanakan di 197 kabupaten/kota dengan targer 67 juta penduduk telah memiliki KTP elektronik. (soel/dari berbagai sumber)

Share this article :

Posting Komentar

 
Redaksi : Pedoman Ciber | Testimoni | Kirim Berita
Copyright © 2011. Kabarsulawesi.com - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Kabar Sulawesi Disclaimer