Home » » Amnesty Internasional Desak Indonesia Soal Komite PBB tentang Hak-Hak Ekososbud

Amnesty Internasional Desak Indonesia Soal Komite PBB tentang Hak-Hak Ekososbud

Written By Redaksi kabarsulawesi on Rabu, 28 Mei 2014 | 1:30 PM



Kabarsulawesi.con : Komite PBB tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya terdiri dari 18 ahli independen yang memonitor implementasi dari Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya oleh 161 Negara Pihaknya Komite menilai laporan perdana Indonesia selama sesi ke-52 yang digelar dari 28 April hingga 23 Mei 2014 di Jenewa. Indonesia meratifikasi ICESCR pada 28 Oktober 2005.

Amnesty International mendesak pemerintah Indonesia untuk mengambil langkah-langkah konkrit dan segera untuk mengimplementasikan rekomendasi-rekomendasi yang dibuat oleh Komite PBB tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (Komite) untuk memastikan bahwa hak-hak ini dihormati dan dilindungi di negeri ini.

Pada 23 Mei 2014, Komite PBB, sebuah badan independen dari para ahli yang bertugas menilai implementasi dari Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR), mempublikasikan Observasi Kesimpulannya (Concluding Observations) setelah menelaah kepatuhan Indonesia terhadap ketentuan-ketentuan dari ICESCR baik dalam produk hukum maupun dalam praktik selama sesi ke-52 di Jenewa. Dalam Concluding Observations tersebut, Komite menyambut baik, di antara lainnya, Indonesia sebagai Negara Pihak untuk meratifikasi Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-Hak dari Semua Buruh Migran dan Anggota Keluarga Mereka pada 31 Mei 2012. Namun demikian, Komite menyampaikan keperihatinannya tentang serangkaian area di mana Indonesia tidak memenuhi kewajibannya di bawah ICESCR.

Berikut ini merupakan sejumlah keperihatinan yang diangkat dan menjadi rekomendasi dari Komite Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya yang sebelumnya telah disoroti oleh Amnesty International dalam laporan-laporannya:
    • Komite menunjukan keperihatinannya tentang meningkatnya angka kematian ibu melahirkan, di antara faktor-faktor lainnya, atas tidak memadainya pelayanan-pelayanan kesehatan reproduksi dan seksual, dan juga hambatan-hambatan hukum dan kultural untuk mengaksesnya. Komite menyerukan Indonesia untuk memastikan akses terhadap pelayanan-pelayanan kesehatan reproduksi dan seksual bagi para perempuan tidak menikah dan remaja, dan juga kepada perempuan menikah tanpa persetujuan pasangan mereka; 
    • Komite mengangkat keperihatinannya bahwa Undang-Undang Ketenagakerjaan 2003 mengucilkan pekerja rumah tangga (PRT), tidak memberikan mereka perlindungan hukum atas hak-hak ketenagakerjaan mereka dan Rancangan Undang-Undang tentang Pekerja Rumah Tangga masih tertunda pengesahannya oleh DPR. Komite lebih lanjut menunjukan keperihatinannya bahwa para PRT bekerja dengan “jam kerja yang panjang, dibayar di bawah upah minimum, dan seringkali menjadi korban pelecehan seksual dan kekerasan”. Komite menyerukan para pihak berwenang untuk “mempercepat” pengesahan RUU Pekerja Rumah Tangga dan untuk meratifikasi Konvensi Organisasi Buruh Internasional (ILO) tentang Pekerja Rumah Tangga (No. 189). RUU tersebut harus memastikan kondisi kerja yang sama seperti UU Ketenagakerjaan dan juga tambahan perlindungan diberikan karena beberapa PRT tinggal bersama majikan mereka, yang membuat mereka rentan terhadap “kerja paksa, kekerasan, dan pelecehan seksual”. Komite juga merekomendasikan bahwa RUU tersebut menyediakan mekanisme yang efektif untuk melaporkan kekerasan dan eksploitasi dan sebuah mekanisme inspeksi bagi pengawasan kondisi kerja;
    • Komite mencatat bahwa Indonesia telah menyelesaikan perjanjian bilateral tentang keuntungan-keuntungan bagi PRT migran dengan beberapa Negara tetapi mengangkat keperihatinannya tentang terus berlanjutnya laporan-laporan akan eksploitasi dan kekerasan yang dialami warga Negara Indonesia yang dipekerjakan sebagai PRT di luar negeri. Komite mendesak Indonesia untuk mengatur operasi-operasi perusahaan penempatan tenaga kerja, dan penerapan biaya penempatan, sehingga hal ini tidak berujung pada pelanggaran HAM, seperti upah yang tidak dibayar atau bentuk-bentuk kontemporer perbudakan;
    • Komite menunjukan keperihatinannya akan terus berlangsungnya praktik perkawinan anak dan mendesak pemerintah untuk mencegahnya dan juga menghukum para individu yang melakukan atau memfasilitasi praktik ini. Komite juga mengangkat keperihatinannya akan praktik mutilasi alat kelamin perempuan dan mendesak pemerintah untuk menegakkan larangan praktik ini secara efektif dan meningkatkan kesadaran akan larangan tersebut;
    • Komite perihatin pada situasi beberapa kelompok yang menderita “diskriminasi berlapis”, termasuk komunitas-komunitas agama yang tergusur. Komite merekomendasikan bahwa Indonesia mengadopsi kebijakan-kebijakan yang termasuk memfasilitasi pengesahan dokumentasi identitas diri, dan registrasi kelahiran dan sipil, juga pelayanan-pelayanan dan bantuan kepada mereka yang tergusur. Berbagai komunitas minoritas agama, seperti pengikut Ahmadiyah, telah diserang dan digusur paksa beberapa tahun belakangan ini di Indonesia dan tidak dapat kembali ke rumah mereka;
    • Komite menunjukan keperihatinannya akan keberadaan undang-undang dan peraturan-peraturan daerah yang mendiskriminasikan perempuan dan kelompok-kelompok marginal, termasuk orang-orang lesbian, gay, biseksual, dan transjender, dan menyerukan agar produk-produk hukum ini ditinjau ulang dan dicabut;
    • Komite menunjukan keperihatinannya menunjukan keperihatinannya terhadap “minimnya akses terhadap pemulihan” bagi pelanggaran hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya di daerah terpencil termasuk di Papua, dan mendesak Indonesia untuk memastikan pemulihan hukum dan institusi-institusi non-yudisial, seperti institusi HAM nasional, dapat diakses di daerah-daerah tersebut;
    • Komite mengangkat keperihatinannya tentang bagaimana komunitas-komunitas yang terkena dampat dari proyek-proyek ekstraktif di Indonesia dan juga para pembela HAM yang bekerja di kasus-kasus ini menjadi korban “kekerasan dan persekusi”. Komite merekomendasikan bahwa pemerintah terlibat dalam dialog dengan para pembela HAM dan melindungi mereka dari kekerasan, intimidasi, dan gangguan. Lebih lanjut, Komite merekomendasikan bahwa pihak berwenang secara “mendalam menyelidiki semua tuduhan balasan dan kekerasan” dan membawa para pelakunya ke muka hukum;
    • Komite mengangkat keperihatinannya tentang kegagalan pihak berwenang untuk merespon kasus-kasus yang diajukan oleh Komisi Nasional HAM (Komnas HAM) di bawah Undang-Undang No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang membuat Komnas HAM tidak efektif dalam menyediakan pemulihan non-yudisial kepada para korban pelanggaran HAM. Komite merekomendasikan bahwa sebuah mekanisme diperkenalkan untuk mewajibkan badan-badan publik untuk merespon kasus-kasus yang diajukan oleh Komnas HAM. Tidak ada kemajuan oleh Kejaksaan Agung dalam berbagai kasus-kasus yang diajukan Komnas HAM sebagai “pelanggaran HAM yang berat” seperti kasus 1965-1966, Kerusuhan Mei 1998 dan penghilangan paksa 13 aktivis politik (1997-1998).

Banyak dari rekomendasi-rekomendasi ini menjadi gaung dari seruan oleh kelompok masyarakat sipil dan organisasi-organisasi HAM nasional dan internasional. Amnesty International percaya bahwa jika secara efektif diimplementasikan, rekomendasi-rekomendasi ini akan memperkuat perlindungan dan promosi hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya di negeri ini.
Amnesty International mengeluarkan laporan ringkasnya berjudul Indonesia: Submission to the United Nations Committee on Economic, Social and Cultural Rights: 52nd Pre-sessional working group (Index: ASA 21/034/2013) pada Desember 2013. Laporan ini menyediakan Komite akan informasi yang berhubungan dengan keperihatinannya seputar hambatan-hambatan atas hak-hak kesehatan reproduksi dan sekseual, pekerja rumah tangga di Indonesia, pekerja rumah tangga migran, dan kelompok-

AMNESTY INTERNATIONAL
PERNYATAAN PUBLIK
Josef Roy Benedict
Campaigner - Indonesia & Timor-Leste
Share this article :
 
Redaksi : Pedoman Ciber | Testimoni | Kirim Berita
Copyright © 2011. Kabarsulawesi.com - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Kabar Sulawesi Disclaimer