Home » » Kajari Parepare : Lurah Harus Kembalikan Uang Pungli Sertifikasi Prona

Kajari Parepare : Lurah Harus Kembalikan Uang Pungli Sertifikasi Prona

Written By Redaksi kabarsulawesi on Kamis, 08 Mei 2014 | 7:00 AM


Irwan Sinuraya, SH

Kabarsulawesi.com – Parepare : Pungutan Liar (Pungli) sejumlah oknum Lurah soal Sertifikasi Tanah Prona tahun 2014 yang santer disebutkan memungut biaya per sertifikat sebesar Rp.650.000 sampai 1 juta rupiah. Jumlah jatah Sertifikasi Prona tahun 2014 sebanyak 500 sertifikat yang terbagi di 8 Kelurahan, kini dalam penyelidikan pihak Kejaksaan Negeri (Kejati) Parepare.Hal itu dibenarkan Kepala Kejaksaan Negeri Parepare (Kajari), Irwan Sinuraya, SH, rabu (7/5) diruang kerjanya.

Irwan Sinuraya, SH mengatakan, pihaknya sementara melakukan penyelidikan dan pengumpulan data menyangkut adanya penambahan biaya ratusan ribu hingga jutaan rupiah terhadap sertifikasi prona.

“Saya sampaikan ke Pak Walikota untuk melakukan pengusutan terhadap dugaan pungli. Pak Walikota sangat merespon dan meminta untuk menindaklanjuti pengusutan ulah oknum lurah yang telah mengambil dana masyarakat untuk kepentingan Prona.” Ungkap Kajari.

Seperti yang dilansir media cetak, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Parepare, Mustafa Mappangara, akhirnya memanggil sejumlah Lurah yang diduga terlibat pungutan liar (Pungli) pada program sertifikat prona, Senin, 21 April.

Para lurah yang dipanggil, masing-masing Lurah Bumi Harapan, Lurah Cappa Galung, Lurah Lompoe, Lurah Galung Maloang, Lurah Wattang Bacukiki dan Camat Bacukiki Barat.

Menurut, Mustafa, para lurah ini dipanggil untuk memberikan klarifikasinya atas dugaan pungli program sertifikat prona yang harusnya gratis bagi warga. Biaya yang dibebankan para lurah ke masyarakat Rp650 ribu per orang.
Kajari Parepare, Irwan Sinuraya, SH, telah menyampaikan ke oknum lurah agar dana yang telah mereka ambil dari masyarakat dengan alasan adanya kesepakatan biaya yang dipungut tersebut.

“Saya sampaikan, kembalikan uang masyarakat. Kalau sudah dikembalikan, kita lhat lagi apakah para oknum lurah ini awalnya punya niat jahat untuk mendapatkan biaya sertifikasi Prona.kalau ternyata punya niat jahat kita proses sesuai dengan hukum yang berlaku.” Tegas kajari.

Menurut Kajari, pihaknya akan menjerat para oknum Lurah atau oknum yang terlibat melakukan pungli terhadap biaya Prona dengan pasal Tindak Pidana Korupsi dan pasal tambahan yakni Pasal 55 KUHAP

Walaupun sudah sampaikan untuk mengembalikan uang warga tersebut, ada dugaan,kalau beberapa Lurah enggan mengembalikan dana tersebut. (Soel)
Share this article :
 
Redaksi : Pedoman Ciber | Testimoni | Kirim Berita
Copyright © 2011. Kabarsulawesi.com - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Kabar Sulawesi Disclaimer