Home » » Korupsi PDAM Makassar Arif Sirajuddin Ditetapkan Tersangka

Korupsi PDAM Makassar Arif Sirajuddin Ditetapkan Tersangka

Written By Redaksi kabarsulawesi on Rabu, 07 Mei 2014 | 11:36 PM



Kabarsulawesi.com – Jakarta : Ilham Arief Sirajuddin, masih menggelar acara ramah tamah jelang akhir masa jabatannya sebagai Walikota Makassar, di Baruga Anging Mammiri di kawasan rumah jabatan (Rujab) Jl Penghibur, depan Pantai Losari, Rabu (7/5/2014) malam.

Bersamaan dengan itu Ketua DPD Partai Demokrat Sulsel ini juga ditetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi PDAM. Penetapan tersangka oleh KPK sehari sebelum pelantikan Walikota Makassar terpilih periode 2014-2019. Dia ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait kerjasama kelola dan transfer instalansi perusahaan daerah air minum (PDAM) di Makassar 2006-2012.
Selain Ilham, KPK juga menetapkan tersangka pada HW Direktur PT Traya Tirta Makassar. Penetapan tersangka ini lantaran KPK telah menemukan dua alat bukti yang cukup.

Atas perbuatan keduanya, negara mengalami kerugian sekitar Rp38,1 miliar. Keduanya disangka melanggar Pasal 2 Ayat 1 atau Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.

KPK pernah memeriksa Ilham Arief terkait kasus tersebut ketika masih di penyelidikan, pada tahun 2013 lalu. Usai menyelesaikan pemeriksaan waktu itu, Ilham mengaku dimintai keterangan tentang proyek PDAM Makassar dengan sejumlah perusahaan swasta, khususnya kerja sama pengembangan instalasi pengelolaan air dengan PT Traya Tirta Makassar.

Ilham mengaku ditanya tentang mekanisme kerja sama PDAM dan tugas serta kewenangan wali kota. Sebab, diduga ada intervensi dalam proyek kerja sama PDAM pada saat itu.

Lebih lanjut Ilham memastikan bahwa tidak ada kesepakatan antara dirinya dalam menentukan perusahaan pemenang lelang pada sebelum dan setelah proyek tersebut.

"Saya juga tanya direksi PDAM, katanya nilai jual dilakukan oleh PT Traya dianggap kemahalan. Padahal, dulu waktu saya tanya ke direksi yang lama, justru malah sebaliknya karena dilihat kondisi instalasi air yang parah," ujar Ilham ketika itu.

KPK menggelar penyelidikan terkait proyek ini sejak 2013. Lembaga antikorupsi itu telah meminta hasil audit yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap kondisi keuangan PDAM 2012.

Berdasarkan hasil audit BPK tersebut, ditemukan kerugian negara sekitar Rp38 miliar dalam kerja sama antara PDAM dengan PT Traya Tirta Makassar.

Pada 28 Oktober 2013 tahun lalu, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad menegaskan, dugaan korupsi di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Makassar berpeluang ditingkatkan ke tahap penyidikan. KPK bahkan telah mengisyaratkan pihak-pihak yang berpeluang terseret.

Sebelumnya, KPK telah memeriksa Walikota Ilham Arief Sirajuddin terkait kerja sama PDAM dengan PT Traya yang diduga merugikan negara Rp 520 miliar lebih.

Hasbi Abdullah selaku Penasihat Hukum Pemerintah Kota Makassar yang hadir dalam kegiatan yang sama menyatakan optimis dalam proyek kerja sama PDAM Makassar dengan pihak ketiga tidak ada unsur-unsur tindak pidana korupsi. Dimana dalam hal ini PDAM Kota Makassar telah melaksanakan seluruh rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Saya kira sudah tidak ada masalah. Dalam hal ini semua rekomendasi dari BPK sudah dilaksanakan sehingga kami yakin tidak ada unsur tindak pidana korupsi pada pengelolaan air yang dijalankan oleh PDAM Makassar," tampiknya.

Mengenai salah satu rekomendasi BPK yang menyatakan untuk tidak memihakketigakan pengelolaan air, Hasbi mengungkapkan pemutusan hubungan kerja dengan pihak ketiga yang dimaksudkan hanya untuk kerja sama dengan PT Traya Tirta. Namun kerja sama tersebut tetap berlangsung karena PT Traya Tirta mengantongi putusan pengadilan yang menetapkan agar PDAM harus membayar utang ke PT Traya Tirta.

"Itu alasannya, adapun jika PDAM memutuskan kerja sama dengan PT Traya Tirta secara tiba-tiba maka PDAM Justru menanggung kerugian lebih besar lagi," kilahnya.

Sebelumnya, dalam laporan audit BPK disebutkan terdapat indikasi korupsi sebesar Rp 520 miliar akibat kerja sama PDAM Makassar bersama empat perusahaan swasta.

Penilaian BPK terkait kerja sama PDAM Makassar dengan pihak ketiga yang terindikasi korupsi yang diserahkan ke KPK diantaranya harga dalam kontrak yang terlalu mahal dibanding kajian yang telah dilakukan sebelum kontrak.

BPK baru memastikan adanya kerugian negara pada kerja sama antara PDAM Makassar dan PT Traya Tirta Makassar dengan nilai kerugian sebesar Rp 38 miliar.

Menurut Kepala BPK Perwakilan Sulsel Cornell Syarif sebelumnya pemeriksaan dilakukan tahun 2012 terhadap kondisi keuangan PDAM dan dari empat temuan BPK dan BPKP yang diyakini bermasalah adalah kerja sama PDAM dan PT Traya.

Terkait dengan tiga jenis kerjasama dengan pihak ketiga lainnya ditubuh PDAM yang dalam laporan hasil pemeriksaan BPK nomor 14/S/VIII/03/2012, ia menyebutkan indikasinya baru berpotensi merugikan keuangan PDAM dan negara.

Kerja sama yang dimaksud adalah kerjasama PDAM dan PT Bahana Cipta dalam rangka pengusahaan pengembangan instalasi pengolahan air (IPA) V Somba Opu sebesar Rp 455,25 miliar lebih oleh BPK dinilai tidak sesuai dengan ketentuan dan berpotensi merugikan perusahaan.

Kerja sama PDAM selanjutnya yang dinilai merugikan perusahaan adalah pada pengusahaan pengembangan sistem penyediaan air minum atas pengoperasian IPA Maccini Sombala tahun 2012-2036 dengan nilai investasi sebesar Rp 69,31 miliar lebih, antara PDAM dengan PT Multi Engka Utama.
BPK menilai kerja sama tersebut bermasalah dan berpotensi merugikan perusahaan sebesar Rp 24,42 miliar lebih.

Kondisi itu berdasarkan hasil pemeriksaan BPK membuat perhitungan harga atau tarif dalam kontrak serta nilai investasi pengelolaan IPA Maccini Sombala sulit diukur dan akhirnya terdapat potensi kerugian sebesar Rp 24,42 miliar, karena harga air curah dalam kontrak yang lebih tinggi dibandingkan dengan harga pada dokumen penawaran teknis.

Selanjutnya, BPK juga menilai kerja sama antara PDAM dan PT Baruga Asrinusa Development telah mengurangi potensi pendapatan PDAM sebesar Rp 2,635 miliar. KPK menduga Ilham melakukan perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang secara bersama-sama, yang mengakibatkan kerugian negara.

"Penyidik menemukan dua alat bukti yang cukup untuk menetapkan IAS (Ilham Arief Sirajuddin) selaku wali kota Makassar sebagai tersangka," kata Juru Bicara KPK Johan Budi di Jakarta, Rabu (7/5/2014).(soel – dari berbagai sumber)


Share this article :

Posting Komentar

 
Redaksi : Pedoman Ciber | Testimoni | Kirim Berita
Copyright © 2011. Kabarsulawesi.com - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Kabar Sulawesi Disclaimer