Home » » Mantan Ketua Komisi III Tak Mau Berpolemi Soal Damkar

Mantan Ketua Komisi III Tak Mau Berpolemi Soal Damkar

Written By Redaksi kabarsulawesi on Rabu, 14 Mei 2014 | 7:46 PM



Kabarsulawesi,com – Parepar: Tudingan mantan walikota Parepare, Sjamsu Alam mengenai mantan ketua komisi III DPRD Parepare, Kaharuddin Kadir terlibat langsung dan mengetahui aliran dana kendaran mobil pemadam kebakaran (Damkar) eks Jepang senilai Rp. 900 juta.

Tudingan mantan walikota Parepare ini justru tidak ditanggapi oleh Kaharuddin Kadir, saat ditemui di DPRD, Rabu (14/5) usai mengikuti rapat paripurna LKPj Walikota tahun anggaran 2013.”saya tidak mau berpolemik, saya tidak mau mengomentari,”kata Kahar sambil menghindari wartawan BKM diruang rapat paripurna DPRD.

Terpisah, Istri Imran Ramli, Andi Herlina dihubungi via selulernya, kemarin, menjelaskan, apa yang disangkalkan Mantan walikota Parepare, Sjamsu Alam bahwa mau lepas tangan soal kasus Damkar itu tidak bisa dibiarkan, terjerumusnya suaminya di Lapas I Makassar tahanan kejati Sulsel, itu akibat perbuatan Sjamsu Alam dan mantan ketua Komisi III DPRD, Kaharuddin yang merubah semua anggaran tanpa sepengetahuan suaminya selaku kadis PU Parepare saat itu.

Sjamsu Alam dan Kaharuddin, kata Puang Ina—sapannya Andi Herlina—tidak boleh cuci tangan dalam kasus ini, karena adanya perjanjian kontrak antara walikota, Sjamsu Alam dengan pihak KIFA Jepang dilakukan tanpa sepengetahuan suaminya, nanti suaminya terlibat setelah penyerahan barang berupa mobil Damkar dari KIFA ke Walikota selaku pihak kedua dan walikota saat itu serahkan ke Dinas PU sesuai berita acaranya.

Puang Ina, tetap ngotot dan berjuang untuk segera jadikan tersangka Sjamsu Alam dengan Kaharuddin sesuai hokum berlaku,”saya minta keadilan, semua yang terlibat harus diseret ke pengadilan jangan hanya suami saya yang dikorbankan,”kata Puang Ina.

Puang Ina akan meminta kepada penasehat hukum (PH) Imran Ramli agar membongkar siapa dalangnya kasus Damkar yang merugikan keuangan daerah, apalagi pihak Jepang tidak dijadikan juga tersangka padahal antara walikota dan pihak KIFA Jepang yang menandatangani kerjasama tersebut.

Terpisah, Koalisi LSM Parepare ; Isntitute Kebijakan Rakyat (IRA),Komisi Nasional Pengawas Aparatur Negara (Komnas Waspan, dan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) Celebes, menegaskan agar semua yang terlibat diproses hokum tanpa pandang bulu, diminta penyidik kejati agar melakukan pemberantasan korupsi jangan hanya setengah hati, tapi siapapun yang terlibat harus di proses hukum.

”jadi semua yang terlibat harus diproses hkum, jangan hanya dua yang jadi korbannya, yaitu Imran Ramli dan Badaruddin,”jelasnya Direktur Ira mewakili Koalisi LSM. (smr)


Share this article :

Posting Komentar

 
Redaksi : Pedoman Ciber | Testimoni | Kirim Berita
Copyright © 2011. Kabarsulawesi.com - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Kabar Sulawesi Disclaimer