Home » » Perusahan Tambang Emas PT. SUN Dilarang Beraktifitas, Ketua DPRD Di Teror

Perusahan Tambang Emas PT. SUN Dilarang Beraktifitas, Ketua DPRD Di Teror

Written By Redaksi kabarsulawesi on Rabu, 21 Mei 2014 | 8:11 PM

Andhy Ardian, SH
Kabarsulawesi.com – Bombana : Kehebatan PT. Sultra Utama Nikel (SUN) yang selama ini beroperasi sebagai perusahaan tambang emas di Kabupaten Bombana, Sultra, akhirnya di hentikan. Penghentian aktifitas PT. SUN itu, setelah unsure Camat dan Kepala Desa dan tokoh masyarakat, melakukan pertemuan di ruang pertemuan Gedung DPRD Bombana, dihadiri Ketua DPRD Bombana, Andhy Ardian, SH dan Kapolres Bombana, AKBP. Sugeng Widodo, serta pihak PT. SUN, Purwanto, (21/05/14).

Desakan menghentikan sementara aktifitas penambangan PT. SUN, karena selama ini keberadaan perusahaan Tambang Emas berkedudukan di Jakarta itu, terkesan arogan dan tidak mewujudkan pola kemitraan kepada para pemilik lahan sebagaimana kewajiban pihak perusahaan yang harus dilaksanakan.

Padahal, hampir semua wilayah pertambangan PT. SUN masuk dalam wilayah tanah warga yang jelas-jelas memiliki Surat Ketrangan Tanah (SKT) dari Kepala Desa dan camat setempat, apalagi SKT warga terbit sebelum Ijin usaha Pertambangan PT. SUN ada.

Arogansi pihak PT. SUN inilah, kemudian memicu berbagai konflik dengan pihak perusahaan, karena pihak perusahaan tidak mengakui SKT tersebut, dan tidak memberikan kesempatan kepada pemilik lahan untuk melakukan penambangan emas dengan system pola mitra.

Ketua DPRD Kabupaten Bombana, Andhy Ardian, SH yang ditemui kabarsulawesi.com di ruang kerjanya (21/5), mengakui ada dugaan kecurangan yang dilakukan pihak PT. SUN selama melakukan aktifitas pertambangan.
“Makanya kami sepakat untuk menghentikan aktifitas kegiatan tambang PT.SUN. Ada beberapa persoalan yang kami temukan, baik itu soal kewajiban PT. SUN kepada masyarakat dan bebepara laporan keuangan termasuk persoalan lingkungan”. Tegas Ardhy.

Menurut Andhy Ardian, dirinya juga sempat diteror lewat telepon, lantaran memanggil pihak manajemen PT. SUN untuk dating ke Gedung DPRD Bombana.

“Saya sempat di terror lewat telepon, katanya, kenapa lagi memanggil-manggil PT. SUN ke DPRD.” Ungkap Ardhy, tanpa menyebut siapa oknum yang meneror dirinya.

Ditanya apakah pihak PT.SUN mematuhi hasil kesepakatan tersebut, dengan tegas Ardhy mengatakan, “harus ditutup. Saya sudah meminta pihak pertambangan untuk melihat dokumen keberadaan PT. SUN baik menyangkut berijinan maupun kewajibannya.” Tandasnya.

Ardhy juga lebih memilih lebih baik tidak ada perusahaan tambang di daerah Bombana, sebab hanya mendatangkan konflik dengan masyarakat. 

Konflik perselisihan antara pemilik lahan dengan pihak PT. Sultra Utama Nikel (SUN), sebuah perusahaan tambang emas yang beroperasi di Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara terus saja terjadi sejak PT. SUN beroperasi tahun 2009 sampai sekarang. Konflik perselisihan tersebut menyangkut kesempatan berusaha masyarakat untuk ikut dalam kemitraan yang wajib dilaksanakan pihak PT. SUN. Padahal sebagian besar Wilayah Pertambangan atau Ijin Usaha Pertambangan (IUP) PT. SUN itu.PT. SUN seolah enggan menyepakati pembagian hasil yang berpihak kepada pemilik lahan. PT. SUN hanya memberikan hasil 2,5 gram dari 100 gram yang ditambang warga, sementara warga berharap mereka bias menikmati hasil tambangnya dengan pembagian hasil 60 banding 40 atau 70 banding 30.(soel)

Share this article :

Posting Komentar

 
Redaksi : Pedoman Ciber | Testimoni | Kirim Berita
Copyright © 2011. Kabarsulawesi.com - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Kabar Sulawesi Disclaimer