Home » » Amnesty Internasional : DPR Harus Mempercepat Pengesahan UU Perlindungan PRT

Amnesty Internasional : DPR Harus Mempercepat Pengesahan UU Perlindungan PRT

Written By Redaksi kabarsulawesi on Minggu, 15 Juni 2014 | 7:51 PM

Kabarsulawesi.com : Pada saat orang-orang di penjuru dunia memperingati Hari Pekerja Rumah Tangga Internasional pada 16 Juni, jutaan pekerja rumah tangga (PRT) di Indonesia masih rentan terhadap eksploitasi ekonomi dan kekerasan karena kegagalan DPR RI untuk mengesahkan RUU Perlindungan PRT selama hampir satu dasawarsa.

Amnesty International telah lama memiliki keprihatinan akan PRT di Indonesia, mayoritas besarnya adalah perempuan dan anak perempuan, yang mana tidak terlindungi secara hukum sebagai pekerja di bawah perundang-undangan Indonesia. Undang-undang domestik yang ada – khususnya UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan – mendiskriminasikan para PRT karena undang-undang ini tidak menyediakan mereka perlindungan yang sama dengan para pekerja lainnya.

Tanpa adanya perlindungan hukum yang memadai, para PRT tersebut seringkali dieksploitasi secara ekonomi dan tidak diakui hak-hak mereka atas kondisi kerja layak, kesehatan, pendidikan, standar penghidupan layak dan kebebasan bergerak. Sebagai hasilnya banyak dari PRT tersebut bekerja dan tinggal dalam kondisi yang sengsara tanpa perlindungan, dan banyak dari mereka beresiko menghadapi kekerasan fisik, psikis, dan seksual.

Sebuah RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga telah menjadi agenda legislasi sejak 2004, tetapi menghadapi penundaan terus menerus karena minimnya kemauan politik para anggota DPR RI untuk memastikan pengesahannya. Lebih lanjut, Amnesty International prihatin tentang ketentuan-ketentuan dalam RUU tersebut yang tidak sesuai dengan standar-standar dan hukum internasional.
Kegagalan untuk mengesahkan RUU ini telah diangkat terus menerus oleh Badan-Badan Pengawas PBB atas instrumen HAM internasional setelah menilai rekam jejak HAM Indonesia. Ini termasuk Komite Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan di tahun 2012 dan baru-baru ini oleh Komite PBB atas Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya pada Mei 2014.

Amnesty International mendesak DPR RI segera membahas dan mengesahkan Undang-Undang PRT ini sebagai urusan yang mendesak, sesuai dengan standar-standar dan hukum internasional, sebelum masa tugasnya berakhir di September 2014.

Amnesty International juga prihatin akan penundaan di Indonesia untuk meratifikasi Konvensi Pekerja Rumah Tangga ILO (Organisasi Buruh Internasional) No. 189, sebuah traktat tonggak peletak standar-standar internasional bagi perlindungan hak-hak PRT. Konvensi ini diadopsi pada 16 Juni 2011 dan berlaku pada September 2013. Tiga tahun lalu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berpidato pada saat diadopsinya traktat ini dalam Konferensi Buruh Internasional di Jenewa, 

membuat komitmen publik mendukung instrumen ini dan mendesak delegasi-delegasi lainnya di konferensi itu untuk melakukan hal yang sama. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi juga di tahun ini telah menyatakan komitmennya untuk meratifikasi instrumen tersebut.

Amnesty International menyerukan kepada Presiden Yudhoyono untuk berdiri di atas komitmennya tersebut untuk memastikan Konvensi ILO tentang PRT ini diratifikasi sebelum beliau meninggalkan jabatannya nanti di tahun ini.

Amnesty International percaya langkah-langkah ini akan mengirimkan pesan yang kuat bagi para PRT di Indonesia bahwa pemerintah mereka berkomitmen terhadap perlindungan hak-hak mereka. Ini juga akan memperkuat upaya-upaya pemerintah Indonesia untuk memastikan perlindungan hukum bagi para PRT Indonesia di luar negeri. (rilis Amnesty Internasional)
Share this article :
 
Redaksi : Pedoman Ciber | Testimoni | Kirim Berita
Copyright © 2011. Kabarsulawesi.com - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Kabar Sulawesi Disclaimer