Home » » Amnesty Internasional ; Penutupan sewenang-wenang rumah ibadat Ahmadiyah

Amnesty Internasional ; Penutupan sewenang-wenang rumah ibadat Ahmadiyah

Written By Redaksi kabarsulawesi on Jumat, 27 Juni 2014 | 12:33 PM

Kabarsulawesi.com : Penutupan sebuah rumah ibadat Ahmadiyah oleh pihak berwenang setempat di Jawa Barat menjadi langkah yang mengganggu dan sewenang-wenang, dan ini hanya merupakan contoh terakhir dari represi yang terus terjadi terhadap kelompok-kelompok minoritas agama di Indonesia, menurut Amnesty International.

aksi pengrusakan tempat ibadah milik warga Ahmadiyah di tasikmalaya
Pemerintah daerah Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, kemarin menutup sebuah rumah ibadat milik komunitas minoritas Ahmadiyah, menyebutkan adanya kebutuhan untuk “memelihara kerukunan umat beragama” dan untuk menghentikan penyebaran sebuah “interpretasi yang menyimpang dari agama Islam”. Sebelumnya di awal minggu ini, ratusan pendukung kelompok Islam garis keras melakukan protes di luar kantor Bupati Ciamis mendesak penutupan rumah ibadat tersebut.

“Penutupan sebuah rumah ibadat Ahmadiyah merupakan tindakan sewenang-wenang dan pelanggaran yang jelas dari hak setiap orang untuk menjalankan agamanya. Rumah ibadat tersebut harus kembali dibuka segera, khususnya bulan Ramadan hanya tinggal beberapa hari lagi. Daripada menunduk pada tekanan kelompok-kelompok Islam garis keras, pihak berwenang setempat harus melakukan upaya lebih untuk melindungi kelompok Ahmadiyah dan minoritas agama lainnya,” menurut Papang Hidayat, peneliti untuk Indonesia dari Amnesty International.

“Sayangnya, ini hanyalah serangkaian upaya paling baru untuk membatasi komunitas Ahmadiyah. Mereka hidup setiap harinya dengan ancaman serangan atau gangguan. Pihak berwenang melakukan sedikit untuk mencegah serangan tersebut, dan telah menerapkan peraturan yang diskriminatif dan mengambil langkah represif seperti penutupan rumah ibadat.”

Komunitas Ahmadiyah di Indonesia telah menghadapi gangguan dan diskriminasi selama berpuluh-puluh tahun. Amnesty International telah mendokumentasikan berbagai kasus intimidasi dan kekerasan terhadap kelompok Ahmadiyah oleh kelompok-kelompok Islam garis keras. Kasus-kasus tersebut termasuk kekerasan oleh sekelompok massa dan pembakaran rumah-rumah ibadat dan tempat-tempat tinggal Ahmadiyah, yang menyebabkan pengusiran paksa jangka panjang terhadap mereka.

Serangan-serangan terhadap kelompok-kelompok minoritas agama di Indonesia telah semakin intensif selama tahun-tahun belakangan ini, dengan pemerintah yang sering gagal menyediakan perlindungan terhadap komunitas-komunitas yang beresiko, atau membuat para pelakunya bertanggung jawab.

Mereka yang melakukan tindakan-tindakan kekerasan terhadap kelompok-kelompok beragama jarang dihukum dan pihak berwenang sering menyalahkan kelompok minoritas tersebut karena “pandangan mereka yang menyimpang” ketika serangan terjadi.

Menjelang pemilihan presiden pada 9 Juli, Amnesty International mendesak para pemimpin politik Indonesia untuk melakukan lebih untuk memberantas diskriminasi dan represi agama.

“Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah gagal membendung arus pasang represi terhadap kelompok-kelompok minoritas agama. Kami mendesak kedua calon presiden di pemilu 9 Juli mendatang untuk secara tegas menyatakan mereka akan menghargai dan melindungi hak asasi semua warga Indonesia, tanpa memandang agama mereka,” kata Papang Hidayat.

Latar Belakang

Kelompok Ahmadiyah adalah sebuah kelompok agama yang menganggap diri mereka sendiri sebagai bagian dari Islam. Banyak kelompok Muslim tidak setuju, berargumen bahwa kelompok Ahmadiyah tidak menganut sistem kepercayaan Islam yang diterima banyak pihak.

Pemerintah daerah Ciamis menjustifikasi penutupan kemarin atas sebuah tempat ibadat mengacu kepada sebuah Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri 2008 yang melarang komunitas Ahmadiyah untuk mempromosikan aktivitas-aktivitas mereka dan menyebarkan ajaran agama mereka.

Peraturan yang sama telah digunakan untuk menutup sejumlah tempat ibadat Ahmadiyah belakangan ini, termasuk dua lainnya di provinsi Jawa Barat pada Desember 2013
(Depok) dan Mei 2014 (Bekasi). Pada Oktober 2013, sekelompok orang menyerbu sebuah rumah ibadat Ahmadiyah di kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat memaksa terjadinya penutupan tempat ibadat tersebut.

SKB Menteri 2008 tersebut merupakan peraturan yang sangat cacat dan harus dicabut segera. Peraturan ini telah digunakan di berbagai tempat di Indonesia untuk menyangkal hak-hak komunitas Ahmadiyah untuk berkeyakinan, berhati nurani, beragama, dan kebebasan berekspresi, dan untuk menjustifikasi serangan-serangan terhadap mereka.

AMNESTY INTERNATIONAL
SIARAN PERS
Share this article :
 
Redaksi : Pedoman Ciber | Testimoni | Kirim Berita
Copyright © 2011. Kabarsulawesi.com - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Kabar Sulawesi Disclaimer