Home » » BPK Minta Pemkot Kembalikan Dana THR Rp. 2,3 Milyar

BPK Minta Pemkot Kembalikan Dana THR Rp. 2,3 Milyar

Written By Redaksi kabarsulawesi on Jumat, 27 Juni 2014 | 12:24 PM



Kabarsulawesi.com – Parepare ; walaupun Parepare dapat opini wajar dengan pengecualian (WDP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, tetapi hasil laporan hasil pemeriksa  (LHP) BPK yang diterima oleh pemkot, Jumat (27/6) di Makassar, tetap BPK merekomendasikan ke pemkot agar mengembalikan dana THR Rp. 2,3 Milyar tanpa dasar hukum.

Pengembalian ini segera dilakukan mulai pada saat menerima LHP BPK hingga selama 60 hari lamanya, dan bilamana tidak dikembalikan maka terdapat merugikan keuangan daerah.

Direktur Institute Kebijakan Rakyat (IKRA) Kota Parepare, Uspa Hakim, menegaskan, temuan LHP BPK untuk mengembalikan dana THR senilai Rp. 2,3 Milyar tahun anggaran 2013 itu merupakan tindakan pidana kejahatan yang merugikan keuangan daerah yang tidak bisa dibiarkan begitu saja.

Uspa meminta kejaksaan untuk segera mengusut tuntas kasus ini, jangan pegawai yang menerima diproses, tetapi yang mengambil kebijakan dan pejabat bersangkutan harus diproses demi mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum.

Dana Tunjangan Hari Raya (THR) atau istilah Tunjangan Kesejahteraan Pegawai (TKP) tahun anggaran 2013 ini sangat besar dananya untuk mengembalikan, bahkan pegawai yang menerimanya itu tidak akan mengembalikan dengan alasan sudah habis dibelikan ayam waktru bulan ramadhan tahun lalu.

Lanjut, Uspa mengatakan, pemberian THR oleh pemerintah setempat kepada pegawai sekitar 4.000 lebih itu menjadi perhatian serius oleh IKRA untuk segera ditindak lanjuti secara hukumnya. Apalgi sudah ada pensiun dan meninggal dunia yang menerima uang tersebut. 

Terpisah, kabag humas pemkot Parepare, Iskandar Nusu, membenarkan jika Parepare mendapat opini WDP dari BPK-RI, tetapi juga akui kalau BPK-RI merekomendasikan ke pemkot sesuai temuan LHP BPK mengenai dana THR atau TKP tahun anggaran 2013 yang diminta untuk dikembalikan,”jadi pemerintrah kota Parepare tetap mengembalikan dana TKP sesuai rekomendasi BPK,”tuturya saat melalui via selulernya.

Dihubungi via selulernya juga, kepala bagian (kabag) keuangan pemkot Parepare, Jamaluddin Achmad, mengatakan, bilamana ada rekomendasi LHP BPK untuk mengembalikan dana THR tersebut, maka pihak pemerintah akan melakukan pemotongan terhadap gaji setiap pegawai yang menerimanya melalui bagian bendahara SKPD masing-masing.

Pemotongan gaji kekurangan enam bulan setiap pegawai nantinya sudah disampaikan kepada bagian bendahara masing-masing SKPD tersebut.”jadi salah satu solusi mengembalikan dana THR setiap pegawai, maka dipotong gaji kekuranganya yang enam bulan,”tuturnya.

Adanya PNS yang tidak mau dipotong gaji kekuranganya itu, kata Jamal, itu wajib di potong untuk mengembalikan THR yang diterimanya,”jadi karena temuan maka harus dikembalikan semua pegawai yang menerimanya,”katanya singkat.

Kejaksaan negeri kota Parepare melalui kasi intejen Kejari Parepare, Jemmy N T,  menegaskan, pihaknya telah menunggu keterangan dari Plt Sekda Kota Parepare, Mustafa Mappangara, mengenai hasil BPK, jika sudah ada hasilnya, maka pihak kejaksaan siap melakukan lidik dan memanggil sejumlah pegawai dan pejabat yang terlibat atau yang tahu tentang masalah dana THR tersebut.

“jadi kami sudah siap tim, dan kami akan segera melakukan pemanggilan sejumlah pejabat terkait masalah ini,”tegasnya singkat.

Lalu ditambahkan, bilamana pemerintah memotong gaji pegawai maka itu sangat fatal dan sudah pelanggaran pidana.”kami akan menyurati dia untuk dimintai keteranganya terkait dana THR temuan BPK tersebut,”tuturnya. (smr)
Share this article :

Posting Komentar

 
Redaksi : Pedoman Ciber | Testimoni | Kirim Berita
Copyright © 2011. Kabarsulawesi.com - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Kabar Sulawesi Disclaimer