Home » » Dana THR 2013 Senilai Rp 2,3 Milyar Bisa Jadi Temuan BPK

Dana THR 2013 Senilai Rp 2,3 Milyar Bisa Jadi Temuan BPK

Written By Redaksi kabarsulawesi on Selasa, 17 Juni 2014 | 12:33 AM

Kabarsulawesi.com - Parepare : Direktur Institute Kebijakan Rakyat (IKRA) Parepare, Uspa Hakim menemukan keganjalan terkait dana Tunjangan Hari Raya (THR) atau istilah Tunjangan Kesejahteraan Pegawai (TKP) tahun anggaran 2013 senilai Rp. 2,3 Milyar yang dibagikan pegawai sekitar 4.000 ribu lebih.

Keganjalan ditemukan IKRA, karena semua SKPD diperintahkan untuk mengembalikan THR yang sudah menerimanya, namun kebanyakan pegawai tidak mau mengembalikan dengan alasan bahwa mereka menerimanya karena hanya untuk pembayaran  THR pada bulan Ramadan tahun lalu.

“Jadi setelah rebut-ribut diberbagai SKPD dimana setiap penerima dana THR maka harus dikembalikan, karena sudah temuan BPK, saya rasa penerima tidak tau persoalan itu, yang mesti bertanggungjawab mantan walikota, Sjamsu Alam, dan kabag keuangan, Jamal  soal masalah tersebut,”jelasnya.

Ironisnya, dana THR yang dibagikan itu ternyata tidak ada dasar hukumnya, yang mestinya ada semacam SK walikota untuk mengeluarkan dana tersebut,”kita tidak tau dari mana sumber dana yang dialokasikan untuk pembayaran THR kepada setiap pegawai, jika dana itu tidak sesuai peruntukannya, maka sangat fatal sekali dan ini tidak bisa dibiarkan karena masuk kategori merugikan keuangan daerah yang mengara  pada perbuatan tindakan pidana,”jelasnya.

Diminta kepada pihak kejaksaan negeri kota Parepare agar mengusut tuntas kasus ini tanpa pandang bulu, karena sudah ada perbuatan melanggar hokum, dimana pembayaran THR atau istilah TKP tidak mempunyai payum hokum,”ini tidak bisa dibiarkan begitu saja, diminta pihak kejaksaan usut tuntas kasus ini,”pintah Uspa.

Terpisah, Kabag keuangan, Jamaluddin Achmad,  mengatakan, dia membayar sesuai dengan ketentuan berlaku atas perintah disposisi walikota, Sjamsu Alam waktu itu, maka dana tersebut dicairkan langsung melalui bendahara umum.

“jadi setelah kami nyatakan lengkap administrasinya, maka saya keluarkan uang sebesar Rp. 2,5 Milyar sesuai anggarannya dana THR atau istilah TKP, hanya yang digunakan sekitar Rp. 2,3 milyar lebih sisanya dikembalikan ke kas daerah,”jelasnya.

Jamal, hanya mengira bahwa sudah ada dasar hukumnya atas pengeluaran pembayaran THR 2013, sesuai tahun sebelumnya,”saya hanya tau bahwa ada SK walikota, tapi saya tidak melihat SK walikota itu secara langsung, jadi saya membayar sudah lengkap administrasinya, untuk lebih lengkap silahkan tanyakan langsung kepada bagian bendahara umum,”pintahnya.

Ditremui terpisah, kepala seksi bendahara umum, bagian umum sekdakot Parepare, Haring, mengakui kalau tidak ada SK walikota, tapi menurutnya, dana yang keluar itu sudah sesuai ketentuan berlaku, pasalnya dana itu tidak akan keluar dari keuangan bilamana administrasinya tidak lengkap,”saya tidak banyak berkoemntar saya hanya anak buah tunduk pada perintah atasan,”kata Haring singkat.

Kepala Inspektorat, Husni Syam, juga tidak bisa berkomentar soal temuan BPK dana THR tersebut bilamana belum ada diterima langsung LHP BPK soal kerugian Negara,”jadi saya tidak bisa berkomentar soal masalah temuan BPK sebelum ada hasil LHPnya yang secara resmi kami terima,”katanya singkat.

Sedangkan menurut, Plt sekda, Kadarusman, tidak banyak berkomentar soal itu, dia hanya baru menjabat plt sekda lalu disodorkan masalah pembayaran THR sebanyak  4.000 ribu pegawai di kota Parepare.”jadi saya belum bisa berkomentar soal itu, yang jelas kalau ada petunjuk rekomendasi dari BPK untuk dikembalikan maka dana itu harus dikembalikan,”jelasnya.

Begitupun, walikota Parepare, H M Taufan Pawe, tidak banyak berkomentar soal THR 2013 yang diminta dikembalikan oleh BPK tersebut.

Ia hanya  membenarkan kalau dana THR 2013 merupakan temuan BPK walaupun belum secara resmi diterima LHP BPK untuk diserahkan ke pemkot Parepare, yang jelas, kata Taufan pemerintah akan mencari solusinya untuk mengembalikan dana tersebut,”apakah nanti disuruh pegawai kembalikan atau bagaimana solusi lainnya agar tidak menjadi temuan, yang jelas saya belum bisa terlalu banyak berkomentar soal ini kalau belum ada LHP BPK secara resmi yang kami akan terima pada tanggal 27 juni pekan depan,”katanya singkat.

Taufan juga tidak bisa memberikan penjelasan dari mana dana Rp. 2, 3 Milyar itu dikembalikan, karena tidak mungkin gaji pegawai dipotong, kalau dipotong gaji PNS maka bisa muncul masalah baru lagi,”jadi saya tidak bisa berkomentar terlalu jauh soal ini,”kata Taufan dihadapan para awak media. (smr)
Share this article :

Posting Komentar

 
Redaksi : Pedoman Ciber | Testimoni | Kirim Berita
Copyright © 2011. Kabarsulawesi.com - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Kabar Sulawesi Disclaimer