Home » » Dinas Perhubungan “Sunnat” Retribusi Parkir Pelabuhan

Dinas Perhubungan “Sunnat” Retribusi Parkir Pelabuhan

Written By Redaksi kabarsulawesi on Kamis, 05 Juni 2014 | 4:03 PM



Kabarsulawesi.com – Parepare : Retribusi parkir pelabuhan yang disetor pelindo sebesar Rp. 6 juta perbulanya, mulai sejak tahun 2012 lalu ternyata tidak utuh disetor oleh pihak dinas perhubungan ke kas daerah.
Pasalnya, pihak Dishub (dinas perhubungan, red) hanya menyetor ke kas daerah sebesar Rp. 4 juta perbulannya, dengan alasan Rp. 2 juta bahkan lebih dari itu dikeluarkan biaya ke tenaga sukarela sebanyak 2 orang, dimana setiap orang dapat Rp. 1 juta rupiah tenaga sukarela.

Ironisnya lagi, tenaga sukarela hanya berdasarkan SK kepala Dinas, bukan walikota Parepare sesuai ketentuan berlaku.”jadi  saya tidak setor semuanya karena saya bayar tenaga sukarela sebanyak dua orang senilai Rp. 2 juta perbulannya,”jelas, kepala UPTD Parkir Dishub, Andi  M Ridwan, Kamis (5/6).

Ridwan ngotok potong dana retribusi untuk membayar tenaga sukarela tanpa melalui mekanisme yang disahkan oleh DPRD soal pemberian insentif tenaga sukarela tersebut.

Ditempat yang sama, Kadis Perhubungan, Amir Sabbi, awalnya mau membela kepala UPTD tapi karena saat didesak oleh media dasar hukumnya untuk mengeluarkan atau memotong retribusi parkir tanpa melalui proses anggaran APBD maka ia langsung mengatakan bahwa itu tidak dibenarkan.

“secara aturan tidak dibenarkan, hanya karena secara sosialnya, kita harus perhatikan tenaga sukarela yang selama ini dipekerjakan,”kata Amir Sabbi membelah anak buahnya.

Baik kadis perhubungan maupun kepala UPTD Parkir mengakui kalau perbuatan itu keliru, tapi kedepan dia berjanji akan memperbaiki hal ini, sehingga diminta kepada wartawan agar jangan disbar-besarkan masalah ini ke public.

Terpisah, manager pelindo Parepare, Suwadi Hamid, mengakui kalau selama ini setiap bulan pihak pelindo cabang Parepare, menyetor jasa parkir sebesar Rp. 6 juta perbulannya ke Dishub, dan itu sudah berlangsung sejak dirinya memimpin tahun 2012 lalu.”jadi kami menyetor Rp. 6 juta perbulan ke dinas perhubungan sebagai retribusi jasa parkir yang menjadi pendapatan daerah pihak pemkot,”katanya singkat.

Sementara, Direktur Institute Kebijakan rakyat (IKRA) kota Parepare, Uspa Hakim sangat menyanyangkan pihak perhubungan yang dinahkodai Amir Sabbi tidak mampu melakukan pembinaan, jangan karena baru duduk di Dishub sehingga membiarkan hal itu terjadi kepada oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab sehingga melakukan perbuatan melanggar pidana terkait retribusi tidak disetor sepenuhnya.

Uspa akan menindak lanjuti hal ini ke rana hokum, dimana perbuatan pihak UPTD Dishub bersama atasannya harus segera dipanggil oleh pihak penyidik untuk dipertanggungjawabkan perbuatannya,”selama ini sangat merugikan keuangan Negara melalui pendapatan retsribus, kebocoran retribusi ini mengakibatkan perbuatan pidana yang tidak bisa diteloril,”:jelasnya.

Uspa meminta kepada walikota Parepare, agar segera menindak tegas kepala dinas perhubungan dan kepala UPTD parkir serta oknum-oknum yang terlibat sengaja memotong atau tidak menyetor secarah penuh jasa parkir di pelabuhan.”sangat keliru dilakukan dinas perhubungan memakai uang retribus  parkir untuk membayar tenaga sukar rela tanpa melalalui proses keuangan yang disahkan oleh banggar DPRD tersebut,”jelasnya.(smr)


Share this article :

Posting Komentar

 
Redaksi : Pedoman Ciber | Testimoni | Kirim Berita
Copyright © 2011. Kabarsulawesi.com - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Kabar Sulawesi Disclaimer