Home » » Kejaksaan Terima BAP Tersangka Kasus Jamkesda

Kejaksaan Terima BAP Tersangka Kasus Jamkesda

Written By Redaksi kabarsulawesi on Minggu, 15 Juni 2014 | 7:34 PM

Kabarsulawesi.com - Parepare : Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ketiga tersangka kasus dugaan jaminan kesehatan daerah (jamkesda) 2010-2014, sudah dilimpahkan kejaksaan dengan tahap kedua dari penyidik kepolisian beberapa hari lalu.

Sebelumnya kejaksaan kembalikan berkas BAP ketiga tersangka karena masih ada petunjuk yang harus dilengkapi dan setelah petunjuk dilengkapi kepolisian maka kejaksaan sudah menerimanya kembali dan mempelajari berkas BAP para tersangka tersebut.

Kejari Parepare, Irwan Sinuraya melalui kasi intelejen kejari Parepare, Jemmy N T, membenarkan jika BAP ketiga tersangka sudah kembali diterimanya setelah penyidik kepolisian telah melengkapi apa yang diminta oleh pihak kejaksaan.”kami sudah menerima kembali berkas BAP ketiga tersangka setelah petunjuk yang kami anggap kurang untuk dilengkapi,”jelas Jemmy kemarin.

Lanjut, Jemmy menjelaskan lagi, bilamana dinyatakan lengkap maka berka BAP ketiga tersangka bisa di P21-kan dimana pihak kepolisian harus menyerahkan bukti-bukti dan ketiga tersangkanya.”setelah kami nyatakan lengkap maka pihak penyidik akan menyerahkan barang bukti dan  ketiga tersangka tersebut,”jelas Jemmy.

Sekedar diketahui, ketiga tersangka itu adalah, mantan kadis kesehatan, Andi Besse Dewagong, bersama kepala seksi pelayanan dasar Dinkes yang juga Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Hasnawati dan kepala Bidang Pelayanan Medik Dinkes, Emmyati, yang ditahan pada malam Jumat (25/4) lalu dan sekarang menjadi tahanan luar kepolisian.

 LSM Minta Walikota Agar Konsisten Soal Pernyataannya

Terpisah, Direktur Institute Kebijakan Rakyat (IKRA) Parepare, Uspa Hakim menegaskan, kasus dugaan korupsi jamkesda sesuai temuan BPKP senilai Rp. 300 juta lebih sejak pemeriksaan tahun anggaran 2010 hingga 2014, dimana Andi Besse Dewagong bersama dr Jamal Sahid yang juga pernah menjabat kadis kesehatan, harus diseret ke meja hijau.

Uspa berjanji akan mengawal kasus ini hingga ke proses hukum, dan pihak penegak hokum harus menuntaskan kasus ini tanpa dipieteskan.”kami tetap mengawal kasus ini dengan tuntas,”jelasnya.
IKRA juga berjanji pernyataan walikota Parepare, H M Taufan Pawe, yang pernah dilontarkan dipublik bahwa jika ada pejabat berproses hukum pada pemerintahannya, maka harus dinon aktifkan seperti dirasakan mantan Kadis PU, Imran Ramli.

Tapi tenryata penryataan itu hanya kenangan saja dimana mantan kadis kesehatan, Andi Besse Dewagong yang sekarang ini masih menjabat kepala BKKBN Parepare ternyata tidak dinon aktifkan,”jadi saya menagih janji pernyataan walikota tentang pejabat yang berproses hokum harus dinon aktifkan, apalagi Andi Besse sudah ditetapkan tersangka oleh pihak penyidik kepolisian, tapi justru tidak dinon aktifkan”jelasnya.

Hal senada diungkapkan, ketua Forum Ketahanan Nasional (Fortanas), Parepare, Baktiar Syarifuddin,  seharusnya bapak walikota tetap konsiten terhadap pernyataanya mengenai siapapun pejabat yang berurusan hokum harus dinon aktifkan.

Jangan tekesan ada yang dipilih kasih, karena hal ini dapat membuat persepsi masyarakat yang bermacam-macam, ada apa ini, seperttinya ada perlakuan khusus diberikan Kepada Andi Besse mantan Dinas Kesehatan, seharusnya sudah dinon aktifkan, agar  dia fokus menghadapi masalah hukumnya, alangkah beratnya seorang kepala dinas disatu sisi untuk pelayanan masyarakat disatu sisi dia harus juga memeras energinya untuk menghadapi permasalahan hukumnya, apalagi dia itu kaum hawa,  tentu bapak walikota sebaiknya memberikan perlakuan sama bagi pejabat yang behadapan hukum,”jelasnya.

Lanjutnya, Baktiar, Boleh jadi juga, Andi Besse kepingin istirahat, hanya karena diberi amanah ke walikota maka tidak elok rasanya memohon kepada walikota  untuk diistirahatkan, mestinya walikotalah yang harus tegas soal ini demi kepercayaan masyarakat sesuai pernyatananya selama ini dilontarkan dimuka umum.

Sedangkan, Asisten I Pemerintaha Pemkot Parepare, Rusman Rasman, tidak banyak berkomentar soal penon aktifan Andi Besse Dewagong, “itu bukan rana saya mengenai pennon aktifkan, bisa kita konfirmasi langsung ke sekda,”katanya singkat kemarin.

Hal senda diungkapkan, kepala BKDD Parepare, Anwar Saad, bahwa apa yang diungkapkan walikota merupakan kebijakannya, sedangkan BKDD hanya pelaksana kebijakan walikota,”jadi saya tidak bisa melakukan apapun tanpa perintah walikota dan pernyataan walikota itu hanya kebijakan, silahkan Tanya sendiri ke walikota,”tuturnya singkat.

Plt Sekda, Mustafa Mappangara saat dihubungi via selulernya juga tidak mau mengomentari hal itu,”maaf saya ngak bisa berkoemntar soal non aktif pejabat yang berproses hokum,”tuturnya singkat. (smr)
Share this article :

Posting Komentar

 
Redaksi : Pedoman Ciber | Testimoni | Kirim Berita
Copyright © 2011. Kabarsulawesi.com - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Kabar Sulawesi Disclaimer