Home » » Puluhan Miliar Rupiah Retribusi 4 Pasar Digelapkan ?

Puluhan Miliar Rupiah Retribusi 4 Pasar Digelapkan ?

Written By Redaksi kabarsulawesi on Kamis, 26 Juni 2014 | 8:21 PM



Kabarsulawesi.com – Parepare : Kebocoran rertribusi pasar lakessi yang mencapai miliaran rupiah selama tiga tahun bertrutu-turut menjadi perhatian publik dan pihak kejaksaan. Ironisnya lagi, bukan saja pasar lakessi bocor retribusinya tetapi juga pasar Labukkang, Pasar Senggol, dan Pasar sumpang minangae. Kadis Perindagkop dan kepala UPTD Pasar Harus Bertanggungjawab ?

Sesuai hasil penuturan institusi kebijakan rakyat (IKRA) Parepare telah menemukan lagi dugaan bocoran semua pasar yang beroperasi di kota ini, dan masalah ini perlu ditelusuri dengan tuntas, sehingga tidak merugikan keuangan daerah.

Menurut, Direktur IKRA Kota Parepare, Uspa Hakim, sesuai data yang dilaporkan kepala UPTD Pasar, Suardi Usman kepada kasda (kas daerah) senilai Rp. 46.770.000 perhari dengan jumlah orang menyetor sekitar 700 penghuni pasar sedangkan penghuni pasar lakessi sebanyak 1.750, sisa penghuni pasar belum menyetor selama ini sebanyak 1.050, dengan rata-rata nilai uang sebanyak Rp, 2.100.00 perhari atau perbulannya sebesar Rp. 630 juta uang tak sampai ke kas daerah

Lanjut, Uspa untuk pasar senggol hanya masuk ke kas daerah Rp. 13.030.000 perhari dengan jumlah penghuni pasar sekitar 400 lebih, sedangkan jumlah penghuni pasar senggol sekitar 600 lebih berarti 200 penghuni pasar tidak menyetor senilai Rp. 400.00 perhari dikali 30 hari senilai Rp. 12 juta perbulan dana yang tidak masuk ke kas daerah.

Untuk pasar, retrbusi yang masuk ke kas daerah Rp. 2.700.000 perhari dengan jumlah penghuni pasar sekitar 75 penghuni pasar Labukkang, padahal pasar labukkang sekitar 200 orang, jadi sisa 125 orang tidak menyetor ke kas daerah Rp. 1.25000 perhari 3.750.000 perbulan dana yang bocor atau tidak masuk ke kas daerah.

Dan untuk pasar Sumpang minangae Rp. 1.730.000 perhari dengan jumlah penghuni pasar hanya 47 orang, sedangkan terdata sekitar 100 lebih, atau 63 orang yang tidak menyetor ke kas daerah dengan nilai perharinya Rp. 94.500 perhari atau perulannya Rp. 2 juta lebih uang tidak masuk ke kas daerah.
Berarti, kata Uspa, keempat pasar uang tidak masuk ke kas daerah dengan totalnya sebanyak Rp.  1 milyar lebih perbulannya.”jadi kemana dana keempat pasar ini yang sudah bocor setiap tahunnya mencapai miliaran rupiah, dikalihkan lagi berapa tahun selama ini, jadi uang bocor keempat pasar tersebut ampai puluhan miliar dan ini harus diusut,”jelasnya.

Wakil walikota Parepare, Achmad Faisal Andi Sapada mengatakan, data yang diungkap oleh IKRA itu akurasi dan Ia mencurigai kepala UPTD dengan Kadis, Suardi Usman dengan kadis  Perindagkop UKM  Amran Ambar datanya diindikasi ada rekayasa.”jadi ini harus diungkap siapa pelakunya, kebocoran PAD retribusi  ke empat pasar yaitu Lakessi, Senggol, Labukkang dan Sumpang MianngaE, sangat merugikan kas daerah,”tuturnya.

Selain itu, kepala Inspektorat, Husni Syam, kata Faisal, harus juga bertanggungjawab soal masalah retribusi pasar yang kurang pengawasan dan  tidak melakukan uji petik soal ini.”jadi kami dukung jika penyidik kejaksaan turun tangan dan membentuk tim investigasi untuk menyelamatkan keuangan daerah,”tuturnya.

Terpisah, Kadis Pendapatran Daerah, H Nasarong, siap memberikan keterangan kepada pihak penyidik kejaksaan jika dimintai keteranganya terkait rretribusi pasar Lakessi, pasar senggol, pasar labukkang dan pasar Sumpang minagaE,”jadi kami siap memberikan keterangan sesuai data yang kami ada,”katanya singkat. 

Kepala UPTD Parepare, Suardi Usman, mengaku siap diperiksa oleh kejaksaan bilamana dirinya dipanggil oleh kejaksaan untuk dimintai keterangannya,”jadi saya siap diperiksa dan memberikan keterangan soal retribusi pasar,”katanya singkat melalui via selulernya, Kamis kemarin. (smr)
Share this article :

Posting Komentar

 
Redaksi : Pedoman Ciber | Testimoni | Kirim Berita
Copyright © 2011. Kabarsulawesi.com - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Kabar Sulawesi Disclaimer