Home » » Walikota “Perang Dingin” Dengan Wawali ?

Walikota “Perang Dingin” Dengan Wawali ?

Written By Redaksi kabarsulawesi on Kamis, 26 Juni 2014 | 12:04 AM



Kabarsulawesi.com – Parepare ; Terkait tugas Walikota Ditangani Sekdakot,  Ketidak harmonisan walikota Parepare, H M Taufan Pawe kepada wakil walikota Parepare, Faisal Andi Sapada akhirnya muncul dipermukaan dimata masyarakat kota Parepare.


Pasalnya, sejumlah pejabat dilingkup pemkot Parepare semakin serba salah dalam melaksanakan tugas yang diembangnya, karena dua pemimpin tidak harmonis. Bahkan banyak pejabat sudah membuat kelompok mendukung Taufan dan menudukung wawali.

Ironisnya lagi tugas-tugas walikota Parepare, Taufan Pawe saat keluar kota, ternyata lebih diamantkan ke  plt sekda kota Parepare, Mustafa Mappangara  dari pada wakil walikota Parepare.
Beberapa fakta yang menjadi pembicaraan dimata masyarakat mengenai tugas walikota Parepare jika keluar daerah diantaranya, rakor kepala pejabat daerah untuk persiapan pilpres lebih diwakili sekda padahal masih ada wakil bisa ikuti,  walikota tidak mau di wakili wawali pada kegiatan evaluasi dan monitoring PAD triwulan II sehingga dibatalkan.

Selain itu, rapat paripurna penyerahan RPJM justru diwakili oleh asisten pemkot dari pada wakil walikota, padahal wakil walikota ada di Parepare, rapat RUPS Bank Sulsel dimana walikota dan wakil walikota selaku  pemegam saham justru diwakili sekda dari pada wakil walikota, dimana walikota berada di sorong provinsi papua, padahal wakil walikota bisa menghadiri acara RUPS setelah ikuti acara rapat  Bank Indonesia (BI) di makassar, padahal ini bisa dilakukan sekaligus untuk mengurangi biaya.

 Bahkan proyek tidak berjalan sampai sekarang karena harus satu pintu ditangani walikota tanpa mempercayakan wakil walikota ataupun SKPD bersangkutan yang punya kegiatan tersebut.
Pantauan BKM di lapangan dimana sejumlah tokoh masyarakat dan sejumlah LSM membicarakan soal masalah ketidak harmonisan walikota dengan wakil walikota, bahkan image pemerintahan TPFAS (Taufan Pawe- Faisal Sapada) muncul mosi tak percaya adanya pemimpin yang tidak harmonis karena masalah tugas  dan fungsi pokoknya selaku walikota dan wakil walikota.

Demikian dikatakan, Ketua Forn Ketahanan Nasional (Fortanas), Parepare, Baktiar Syarifuddin melalui via seluler, Rabu (25/6), saat perjalanan dari Makassar menuju kota Parepare.

Lanjut, Baktiar menjelaskan, ketidak harmonisan  walikota dengan wakil walikota sudah menjadi rahasia umum, dimana-mana kalau ada acara yang mestinya kedua pemimpin daerah ini hadir tapi tidak ada yang hadir salah satunya.

Bahkan walikota sering membuat pernyataan bias yang mengakui bahwa keduanya tetap harmonis, tapi faktanya dilapangan tidak demikian,”pernyataan walikota atau wakil walikota bahwa keduanya harmonis itu hanya perkataan tapi faktanya dilapagn sangat berbeda,”jelasnya.

Letidak harmonisan kedua pemimpin di kota Parepare ini sangat mempengaruhi kinerja pemerintahan segi pelayanan bahkan para SKPD tidak maksimal bekerja karena adanya kekewatiran jika mengambil kebijakan,”kalau pemerintahan seperti ini maka jangan harap pemerintahan bisa berjalan maksimal,”jelasnya.

Baktiar sarankan agar sudahila semua msalah ini dan fokus pikirkan masyarakat bukan fikirkan sekelompok saja,”jika ada perjanjain kedua bela pihak saat pilkada kenapa memang tidak selesaikan kenapa menjadi bias yang menimbulkan ketidak harmonisan,”tuturnya.

Hal senada diungkapkan, Direktur Institute Kebijakan Rakyat (IKRA), Uspa Hakim, mengatakan, pemerintahan yang tidak harmonis maka jangan harap terjadi pelayanan maksimal atau pemerintahan bisa berjalan menuju good governance.

Pasalnya, banyak dampak yang harus dirasakan oleh masyarakat ketika kedua pemimpin tidak harmonis, dimana pelayanan tidak maksimal dan pemerintahan tidak bisa berjalan normal karena saling curiga mencurigai.”mestinya kedua pejabat pengambil kebijakan ini berbuat bijaksana, satu ahli hukum dan satu ahli pemerintaha, tapi buktinya bayak masalah terjadi dan mutasi yang mestinya diketahui ahli pemerintahan tidak sesuai harapan, ini terlihat pada mutasi kemarin ada pejabat tidak layak menduduki jabatan tersebut,”jelasnya.

Lanjut, Uspa, kedepan, bilamana masalah ini berlanjut tanpa ada penyelesaian ketidak harmonisan maka jangan harap pemerintah ini bisa menjalankan visi dan misinya,”keduanya satu paket mestinya bekerjasama dengan baik jangan saling ketidak percayaan muncul, kalau saling mencurigai maka pemerintahan hanya berakhir dengan tidak baik nantinya,”tuturnya.

Terpisah, plt Sekda kota Parepare, Mustafa Mappangara, membantah jika semua tugas walikota diamantkan kepada dirinya jika walikota dinas luar,”jadi maaf saya tidak bisa berkomentari hal ini karena takut salah menjelaskannya,”tuturnya singkat.

Hal senada diungkapkan, walikota Parepare, Taufan Pawe saat dihubungi via selulernya saat berada di sorong Papua, membantah jika dirinya tidak harmonis dengan wakil walikota,”siapa bilang saya tidak harmonis, itu tidak benar,”kilah Taufan kepada BKM.

Sedangkan beda dikatakan,, wakil walikota Parepare, Achmad Faisal Sapada mengatakan, apa yang mencuat di permukaan dan apa yang diketahui oleh masyarakat dan LSM atau media, itu tidak bisa dipungkiri.”sesuai pengamatan kalian selaku media maka itu pasti kalian tahu, saya akui dan merasakan juga hal itu,”kata Faisal.

Lanjut Faisal, banyak surat-surat yang mestinya masuk meja saya untuk mewakili walikota Parepare jika keluar daerah, tapi itu tidak terjadi karena semua ditangani oleh Plt sekda kota Parepare, Mustafa Mappangara.”saya tetap harmonis hanya saja sesuai fakta kalian ketahui pasti ada kebijakan-kebijakan yang mestinya dilimpahkan kepada saya jika walikota keluar daerah ternyata lebih fokus ditangani pak sekda, saya tetap sabar menerimanya,”tuturnya singkat. (smr)


Share this article :

Posting Komentar

 
Redaksi : Pedoman Ciber | Testimoni | Kirim Berita
Copyright © 2011. Kabarsulawesi.com - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Kabar Sulawesi Disclaimer