Home » » Aktivitas Bongkar Muat Petikemas Dipelabuhan Tak Punya Amdal ?

Aktivitas Bongkar Muat Petikemas Dipelabuhan Tak Punya Amdal ?

Written By Redaksi kabarsulawesi on Senin, 21 Juli 2014 | 11:50 PM



Syukur Razak

Kabarsulawesi.com – Parepare : Warga protes keras atas aktivitas bongkar muat petikemas, di pelabuhan Cappa Ujung Lontange Parepare. Aktivitas bongkar muat petikemas menurut warga, sangat merugikan masyarakat dimana kegiatan ini berdampak pada derajat kesehatan masyarakat kelurahan Ujung Sabbang, dimana polusi udaranya sangat merusak kesehatan akibat debu.

Bahkan selain polusi udara, juga polusi suara kebisingan yang sangar merusak gendang telinga bila mobil angkutan petikemas ini berlalu lalang mulai pagi hingga dini hari. Kondisi jalan tidak sesuai kemampuan kafasitas jalan yang dilewati kendaraan 18-20 roda, dimana lebih besar kendaraan dari pada akses jalan dikediaman penduduk.

Kegiatan ini sangat meresahkan masyarakat, bahkan LPMK sendiri mempertanyakan izin analisa mengenai dampak lingkungan (Amdal) selama ini diduga tidak dikantongi pihak pelindo sebagai wilayah kekuasannya.

Hal senada diungkapkan, Ketua RW Ujung Sabbang, Syarir, sangat merugikan masyarakat mengenai sisi kesehatan, belum lagi konstribusi pendapatan pihak pelindo ke pemkot kota Parepare.”warga sangat tidak nyaman adanya kegiatan bongkar muat petikemas, dan ini perlu diperhatikan pemerintah setempat,”jelasnya singkat.

Sementara, Kepala Pelindo Parepare, Suawadi Hamid, ditemui di kantornya, Jumat kemarin namun tidak ada ditempatnya, menurut, stafnya bahwa Suawadi tidak masuk kantor, begitu pula saat dihubungi via selulernya namun tidak diangkat walaupun aktif.

Terpisah, Kepala Badan Lingkungan Hidup daerah (BLHD) Kota Parepare, Syukur Razak, menjalaskan, bongkar muat petikemas dilokasi pelabuhan itu sudah ada amdalnya dimana satu kesatuan dari areal pelabuhan,”pelabuhan sudah ada amdalnya jadi satu kesatuan semua itu amdalnya,”katanya.

Ditambahkan, lokasi yang ditempati petikemas itu memang milik pelindo, hanya saja waktu itu dipinjam oleh pemkot untuk pasar darurat sebelum dibangun pasar semi modern tersebut.
Kepala Dispenda Parepare, H Nasarong, mengatakan, kontribusi pihak pelindo soal petikemas sebanyak Rp. 500 ribu per petikemas, sebagai masuk pendapatan asli daerah (PAD), “jadi sudah ada PAD disetor pihak pelindo soal petikemas tersebut,”katanya singkat. (smr)

Share this article :

Posting Komentar

 
Redaksi : Pedoman Ciber | Testimoni | Kirim Berita
Copyright © 2011. Kabarsulawesi.com - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Kabar Sulawesi Disclaimer