Home » » Amnesty Internasional Pertanyakan Nasib Orang Hilang

Amnesty Internasional Pertanyakan Nasib Orang Hilang

Written By Redaksi kabarsulawesi on Rabu, 16 Juli 2014 | 12:18 AM

Kabarsulawesi.com -  Jakarta : Amnesty International dan ANTI (The Timor-Leste National Alliance for an International Tribunal) menyerukan kepada pemerintah Indonesia dan Timor-Leste untuk mempercepat pembentukan sebuah Komisi untuk Orang-Orang Hilang yang direkomendasikan oleh komisi kebenaran bilateral enam tahun lalu.

Penundaan hingga saat sekarang oleh kedua pemerintah dalam mencari keberadaan dan nasib mereka yang dihilangkan dan hilang selama periode pendudukan Indonesian (1975-1999) dan dalam konteks referendum 1999, menjadi penanda minimnya kemauan politik untuk menyelesaikan impunitas dan memperpanjang penderitaan para korban dan keluarga mereka.

Komisi Kebenaran dan Persahabatan (The Commission of Truth and Friendship/CTF) dibentuk oleh pemerintah Indonesia dan Timor-Leste pada 2005 untuk “menghasilkan kebenaran akhir terkait peristiwa-peristiwa sebelum dan sesudah konsultasi umum di 1999, dengan pandangan ke depan untuk mempromosikan rekonsiliasi dan persahabatan, dan memastikan ketidakberulangan peristiwa serupa”. Pada 15 Juli 2008, Komisi ini mempublikasikan laporan akhirnya yang menyimpulkan bahwa Indonesia menanggung tanggung jawab atas pelanggaran HAM yang dilakukan pada 1999.

Mandat CTF tidak sepenuhnya mencakup pelanggaran-pelanggaran HAM, termasuk pembunuhan di luar hokum, penghilangan paksa, penyiksaan, dan perkosaan dan kejahatan seksual lainnya yang dilakukan oleh aparat keamanan Indonesia dan kelompok pendukung mereka selama pendudukan  Indonesia (1975-1999). Diperkirakan sekitar 18.600 orang dibunuh atau dihilangkan di Timor-Leste antara 1974 dan 1999. Lebih lanjut, beberapa ribu anak dipercaya dikirim ke Indonesia selama periose ini tanpa persetujuan orang tua mereka atau di bawah tekanan.

Salah satu dari rekomendasi-rekomendasi kunci laporan CTF 2008 adalah kepada pemerintah Indonesia dan Timor-Leste untuk bekerja sama mencari keberadaan dan nasib mereka yang dihilangkan dan hilang dengan membentuk suatu Komisi untuk Orang-Orang Hilang. Komisi bagi Penerimaan, Kebenaran, dan Rekonsiliasi Timor-Leste (CAVR), pada 2005, juga merekomendasikan kepada kedua pemerintah untuk mengambil langkah-langkah pencarian keberadaan dan nasib dari orang-orang hilang dan yang dihilangkan. Pada  Oktober 2011, sebuah Keputusan Presiden 72/2011 dikeluarkan oleh pihak berwenang Indonesia tentang Rencana Aksi untuk Implementasi Rekomendasi-Rekomendasi CTF. Namun demikian, Komisi ini belum juga dibentuk.

Amnesty International dan ANTI mengetahui bahwa ada beberapa pertemuan antara kedua Negara tentang rekomendasi-rekomendasi CTF dan diskusi-diskusi tentang pembentukan kelompok kerja teknis untuk mengimplementasikan rekomendasi-rekomendasi tersebut.  Lebih lanjut, juga sudah ada inisiatif-inisiatif untuk mempertemukan anak-anak Timor-Leste yang terpisah dengan orang tua mereka di 1999. Namun demikian, lembaga-lembaga kami prihatin hingga saat ini, seluruh proses minim transparansi dan organisasi-organisasi non-pemerintah di Timor-Leste belum diajak berkonsultasi atau disediakan informasi yang memadai.

Lembaga-lembaga kami mendesak kedua pemerintah untuk memastikan konsultasi penuh dengan semua yang tertarik dengan proses ini, termasuk organisasi-organisasi masyarakat sipil, para korban dan keluarga korban, dan para pembela HAM menuju pembentukan Komisi untuk Orang-Orang Hilang. Lebih lanjut, Komisi ini tidak hanya harus berfokus pada penghilangan paksa dalam konteks referendum 1999 tetapi harus juga mencakup pencarian keberadaan dan nasib dari mereka yang menjadi korban penghilangan paksa selama seluruh periode pendudukan Indonesia (1975-1999) sebagaimana yang direkomendasikan oleh CAVR dan Kelompok Kerja PBB tentang Penghilangan Paksa pada 2011.

Amnesty International dan ANTI juga menegaskan lagi seruan kami agar para korban pelanggaran HAM dan keluarga-keluarga mereka diberikan reparasi yang penuh dan efektif untuk memulihkan penderitaan yang mereka alami antara 1975 dan 1999. Dalam masalah ini, lembaga-lembaga kami menyerukan kepada parlemen Timor-Leste untuk segera menghentikan penundaan pembahasan dua rancangan undang-undang yang telah diajukan ke parlemen sejak 2010, yang menyediakan program reparasi nasional dan suatu “Institut Memori Publik (Public Memory Institute)” dan memastikan bahwa program-program tersebut dibentuk sesuai dengan standar dan hukum internasional. Pemerintah Timor-Leste juga seharusnya meminta reparasi penuh atas nama para korban kepada pemerintah Indonesia yang menanggung tanggung jawab, termasuk untuk mendanai kedua program reparasi di atas. Pemerintah Timor-Leste juga harus meminta kontribusi dari komunitas internasional.

Kedua pemerintah juga harus meratifikasi Konvensi Internasional bagi Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa, memasukan ketentuan-ketentuannya ke dalam undang-undang domestik dan mengimplemtasikannya dalam kebijakan dan praktik untuk memastikan bahwa kejahatan ini tidak akan dilakukan lagi dengan impunitas di Indonesia atau Timor-Leste.

Amnesty International dan ANTI percaya bahwa upaya-upaya memberikan efek kepada hak-hak korban atas kebenaran dan reparasi tidak bisa menjadi pengganti bagi pertanggungjawaban kedua pemerintah dan komunitas internasional untuk memastikan bahwa semua yang bertanggung jawab terhadap kejahatan terhadap kemanusian dan kejahatan lain di bawah hukum internasional yang dilakukan selama pendudukan Indonesia dibawa ke muka hukum dalam persidangan yang memenuhi standar internasional akan keadilan tanpa penggunaan hukuman mati.

Namun demikian, upaya-upaya membawa mereka yang bertanggung jawab ke muka hukum oleh inisiatif-inisiatif yang disponsori oleh PBB dan pengadilan HAM ad hoc di Indonesia telah sangat tidak memadai dan hampir semua yang jadi tersangka kejahatan terhadap kemanusiaan dan pelanggaran HAM serius masih bebas di Indonesia, sebuah tempat perlindungan aman (safe haven) dari penuntutan. Lembaga-lembaga kami percaya bahwa tanggung jawa untuk menyelesaikan kejahatan-kejahatan di bawah hukum internasional, tidak hanya ada di Timor-Leste, tetapi juga kepada komunitas internasional.

Oleh karena itu, kami mendesak kepada komunitas internasional untuk memastikan tidak aka nada impunitas bagi kejahatan terhadap kemanusiaan dan pelanggaran HAM serius yang dilakukan selama periode pendudukan Indonesia dan mendukung tuntutan yang berkelanjutan dari organisasi-organisasi masyarakat sipil dan kelompok-kelompok korban di Timor-Leste bagi keadilan, kebenaran, dan reparasi badi kejahatan-kejahatan ini.

AMNESTY INTERNATIONAL
PERNYATAAN PUBLIK
Josef Roy Benedict
Campaigner - Indonesia & Timor-Leste

Share this article :

Posting Komentar

 
Redaksi : Pedoman Ciber | Testimoni | Kirim Berita
Copyright © 2011. Kabarsulawesi.com - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Kabar Sulawesi Disclaimer