Home » » Dewan dan LSM Minta Walikota - Wawali Akur ?

Dewan dan LSM Minta Walikota - Wawali Akur ?

Written By Redaksi kabarsulawesi on Rabu, 02 Juli 2014 | 11:19 AM



Kabarsulawesi.com – Parepare : Lembaga wakil rakyat, DPRD Kota Parepare meminta kepada walikota, H M taufan Pawe dengan wakil walikota Parepare, Achmad Faisal Andi Sapa, diminta akur agar tidak terjadi pemerintahan yang tak harmonis.

Munculnya isu ketidak harmonisan ini membuat pihak DPRD angkat bicara, dimana kepercayaan masyarakat sudah turun karena kedua pemimpin tidak akur, dan ini tidak bisa dibiarkan lebih lanjut karena berdampak pada pelayanan masyarakat kota Parepare.

Wakil ketua DPRD kota Parepare, Iqbal Khalik, sangat menyayangkan, jika kedua pemimpin daerah tidak harmonis hanya karena pembagian tugas atau hak masing-masing tidak diberi keprcayaan, dan ini tidak bisa dibiarkan.

” Jadi kami minta kedua pemimpin daerah agar tetap harmonis dalam menjalankan tupoksinya masing-masing,” jelasnya.

Ditambahkan Iqbal, kalau tidak harmonis dalam pemerintahan maka para SKPD tidak bekerja maksimal karena saling ada kecuriana jika melakukan tugas yang diembangnya.”pihak dewan akan segara melakukan mediasi jika keduanya tidak harmonis, dan semoga ini tidak terjadi dan hanya isu saja,”katanya.

Terpisah, akademisi Universitas Muahmmadiya Parepare (UMPAR), M. Nashir T.ST,MT melalui via selulernya menyesalkan kedua pemimpin yang tidak harmonis harus disatukan, karena banyak yang harus dipikirkan demi kepentingan masyarakat bukan kepentingan kedua pimpinan sekarang ini.

Menurut Nashir,   walikota dan wakil walikota yang satu paket pilihan masyarakat yang dinammakan ahli hokum dan ahli pemerintahan ini perlu dipertanyakan, yang selama ini tidak sesuai apa yang dirasakan oleh masyarakat.  

Seperti sekarang ini, Nashir selaku ketua Persatuan Insyinyur Indonesia (PII) Parepare ini menegaskan bahwa  walikota dan wakil  harus memikrikan infrasturktur yang lebih baik, kalau perlu penagawasan yang terkait proses tender selama ini belum berjalan.

Dalam pengawasa inilah yang harus sehering kedua pemimpin tersebut agar bisa berjalan dengan maksimal yang tidak berdampak masalah hokum yang merugikan keuangan daerah.

” Kalau kedua pemimpin ini tidak harmonis maka roda pemerintahan tidak berjalan maksimal, dan hanya keduanya mau diurus tanpa memngurus lagi masyarakatnya,” jelasnya.

Perlu diketahui, kata Nashir, TPFAS punya visi yang jelas sesuai janji-janji politiknya selama ini, ternyata tidak berjalan maksimal hanya karena tidak harmonis, mestinya kedua pemimpin ahli hokum dan ahli pemerintahan ini masing-masing mengerjakan tugas dan fungsinya selaku kedua pemimpin sesuai undang-undang, bukan menonjolkan ketidak harmonisasi.

“:Banyak yang perlu ditagi kedua pemimpin ini, mengenai visi dan misinya belum ada yang berjalan sesuai yang kami harapkan termasuk TV kabel salah satunya tidak direalisasikan, saya minta kepada kedua pemimpin agar lebih bijak menangani amsalah pemerintahan bukan pemimpin yang diurus oleh rakyat karena ketidak harmonisasnya,”jelasny singkat.

Kedepan, kata Nashir, akan mengumpulkan para akdemisi untuk mengkaji dan mengeritik visi dan misi TPFAS yang selama ini tidak terlaksana dengan baik tapi yang menonjol ketidak hamronisannya,”jadi kami cap keduanya rapor merah buat kami selaku akademisi,” tuturnya singkat (smr)
Share this article :
 
Redaksi : Pedoman Ciber | Testimoni | Kirim Berita
Copyright © 2011. Kabarsulawesi.com - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Kabar Sulawesi Disclaimer