Home » » Kasi Haji & Umroh Kemenag : Itu Biaya BBM Kepolisian dan Pegawai Kemenag

Kasi Haji & Umroh Kemenag : Itu Biaya BBM Kepolisian dan Pegawai Kemenag

Written By Redaksi kabarsulawesi on Selasa, 08 Juli 2014 | 1:47 PM

Kabarsulawesi.com – Parepare : Kasi Haji dan Umrah Kemenag, Parepare, Hasna, mengakui kalau melakukan pungutan kepada para CJH tanpa ada dasar hukumnya, Dirinya hanya menyampaikan kepada CJH soal kondisi keuangan kemenag terkait transportasi tidak ditanggung pemkot Parepare sehingga harus memungut ke CJH.

Menurut, pengakuan, Hasna, bukan dirinya yang memungut tapi panitia CJH, dirinya hanya memberikan penyampaian soal biaya yang tidak ditanggung kemenag sehingga disepakati perorang sekitar Rp. 700 ribu sesuai kesepakatan CJH.

Hasna menjelaskan, bahwa dana dipungut itu untuk biaya transportasi CJH, biaya bahan bakar minyak (BBM) buat anggota polisi mengawal, pegawai kemenag yang mengurusnya, serta biaya buruh mengangkut barang CJH termasuk tanda pengenal CJH, biaya kopur dan lain-lainnya yang tidak ditanggung kemenag.”semua itu ditanggung CJH, karena kemenag tidak menyiapkan dana transportasi dal lain-lainnya tersebut, bahkan pemkot tidak mengakomodir dana tersebut,”kilahnya.

Lanjut, Hasna, mengatakan, dirinya sudah ke kejaksaan untuk memberikan keterangan  tapi tidak ada masalah, karena ia tidak melakukan pelanggaran hokum karena kesepakatan yang dilakukan CJH,”jadi saya tidak ada masalahmi karena saya sudah jelaskan kepada kejaksaan,”kata Hasna.

Sempat Hasna tidak mau menerima wartawan untuk konfirmasi soal masalah dugaan pungli tersebut, bahkan sebelum konfirmasi soal itu, disuruh wartawan  melapor ke humas kemenag, karena itu sudah aturan internal kemenag selama ini,

”mestinya bapak melapor dulu ke humas kemenag lalu ketemu saya, karena saya tidak bisa memberikan penjelasan, tapi karena humasnya tidak ada maka saya jelaskan bahwa masalah ini sudah selesai dan kejaksaan sudah pahami masalahnya.”jelasnya.

Apalagi, kata Hasna, semua uangnya yang dipungut itu sudah dikembalikan masing-masing kepada CJH,”jadi sudah kami kembalikan semuanya,”kata Hasna tanpa memperlihatkan bukti pengembalian CJH kepada wartawan.

Terpisah, Direktur Institute Kebijakan Rakyat (IKRA) Uspa Hakim, menegaskan, tidak serta merta penjelasan kasi Haji dan Umrah itu segampang mengatakan tidak ada masalah, itu hanya membela diri saja, tetapi dalam proses hokum yang bisa menentukan benar atau tidaknya adalah hakim,”jadi kasus dugaan pungli ini harus dituntaskan, jangan didiamkan saja dan jaksa harus bersikpa tegas tanpa pandang bulu, janganseenaknya saja mengatakan kemenag tidak ada masalah,”jelasnya.

Tidak mungkin, kata Uspa, CJH protes soal biaya-biaya transportasi dan BBM bagi pegawai kemenag, kalau tidak ada masalah, apalagi Hasna mengakui kalau dirinya memungut itu tidak punya dasar hokum, maka yang jelas apa yang dilakukan itu adalah pungli.”diminta kepneyidik agar tuntaskan kasus ini, jangan berdalil kesepakatan atau menyebut kepolisian dan pegawai kemenag dikasih BBM, tapi faktanya lain, jadi soal BBM untuk polisi atau kemenag bukan CJH yang nanggung tetapi pemerintah itu sendiri baik pemkot maupun kemenag,”jelasnya.

Lanjutnya, masa oarng sudah berangkat CJH untuk mensucikan hatinya masih terjadi dugaan pungli di kemenag, apalagi kemenag mengatur masalah keagamanan dan ibadah, justru melakukan perbuatan yang tidak etika dan pelanggaran hukum. (smr)


Share this article :
 
Redaksi : Pedoman Ciber | Testimoni | Kirim Berita
Copyright © 2011. Kabarsulawesi.com - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Kabar Sulawesi Disclaimer