Home » » Ketua PPS Desa Padang Kalua Otoriter ?

Ketua PPS Desa Padang Kalua Otoriter ?

Written By Redaksi kabarsulawesi on Kamis, 10 Juli 2014 | 10:41 PM



Kabarsulawesi. Com – Luwu ; Ketua panitia pemungutan suara (PPS) desa padang kalua kec.lamasi Kab.luwu sulawesi selatan yang bernama ASDAR terlalu arogan dan berjiwa otoriter dan demokrasi terpimpin dan tidak memiliki demokrasi pancasila , Secara bukti dan fakta yang dilakukan :

1.     Anggota pps yang bernama Rohanah dikeluarkan begitu saja tanpa ada alas an yang jelas Pada saat mendekati pemilihan legislative yang lalu dan honorernya 1 bulan belum di bayarkan;

2.     Anggota KPPS TPS 01 bernama nurtiwi S.pd dipindahkan begitu saja ke KPPS TPS 02 pada saat memasuki pemilihan legislative yang lalu , akhirnya mengorbankan anggota KPPS TPS 02 yang bernama ASis Ralla;

3.     Setelah mendekati pemilihan capres cawapres  ketua KPPS TPS 02 yang bernama Drs . Jamaluddin A. diakan lagi pergantian, tanpa ada alasan yang jelas juga. Baik secara lisan maupun secara tertulis.

Dan menurut penjelasan ketua panitia pemilihan kecamatan ( PPK) ARSAN AKKE bahwa itu adalah kebijakan sendiri oleh ketua PPS Desa padang kalua tanpa ada pemberitahuan kepada PPK kecamatan.

Sedangkan penjelasan ketua KPU kab.Luwu Abdul Toyib setelah dikonfirmasi juga seakan – akan lepas tangan bahwa itu tergantung dari pada ketua PPS.tetapi muncul suatu pertanyaan apakah atasan tidak bertanggung jawab terhadap bawahan bila bawahan menggunakan kesalahan kewenangan yang disengaja tidak sesuai prosedur yang ditentukan atau aturan yang ada sesuai peraturan bersama KPU, BAWASLU, dan DKPP . nomor 13 / 2012 nomor 11/ 2012 , nomor 01 / 2012 tentang kode Etik penyelenggara pemilu , dan peraturan KPU Nomor 03 / 2013 tentang pembentukan dan tata kerja PPK, PPS, dan KPPS.

Atas tindakan sewenang – wenang yang dilakukan ketua PPS atas nama Asdar dan sudah dilaporkan ke pengawas pemilu kecamatan oleh ketua KPPS yang digantikan, dan atas tindakan ketua pps tersebut agar mendapat tanggapan dari badan pengawas pemilu(Bawaslu ) dan dewan  kehormatan penyelanggara pemilu ( DKPP) untuk memberikan sanksi tegas untuk diberhentikan sebagai ketua PPS maupun sebagai anggota PPS. Karena menggunakan kewenangannya tidak berdasarkan aturan yang ada.          (Jamal Andua)
Share this article :
 
Redaksi : Pedoman Ciber | Testimoni | Kirim Berita
Copyright © 2011. Kabarsulawesi.com - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Kabar Sulawesi Disclaimer