Home » » Komite PBB Serukan Perlindungan Yang Lebih Baik Terhadap Hak-Hak Anak

Komite PBB Serukan Perlindungan Yang Lebih Baik Terhadap Hak-Hak Anak

Written By Redaksi kabarsulawesi on Selasa, 01 Juli 2014 | 6:01 PM



Kabarsulawesi.com : Amnesty International menyerukan kepada pemerintah Indonesia untuk mengambil langkah-langkah konkrit untuk mengimplementasikan rekomendasi-rekomendasi yang dibuat oleh Komite PBB tentang Hak-hak Anak untuk memastikan hak-hak anak dihormati dan dilindungi di negeri ini. 

Pada  13 Juni 2014, Komite PBB, yang merupakan badan independen terdiri dari para ahli yang bertugas  mengevaluasi implementasi dari Konvensi Hak-hak Anak (CRC), mempublikasikan Observasi Akhirnya (Concluding Observations) setelah menilai kepatuhan Indonesia terhadap CRC selama sesi ke-66 mereka di Jenewa. 

Komite PBB tersebut mengangkat sejumlah keprihatinan yang sebelumnya sudah diangkat oleh Amnesty International dalam pertemuan-pertemuan dengan pemerintah Indonesian dan yang menjadi sorotan dalam laporan-laporannya: 

  • Komite prihatin bahwa anak-anak dari kelompok minoritas agama tertentu menghadapi “diskriminasi hebat yang terus berjalan” dan menyerukan kepada pemerintah untuk mengambil semua langkah yang diperlukan untuk menghapus diskriminasi terhadap anak berdasarkan agama mereka; 
  • Komite “prihatin mendalam” akan perlindungan yang tidak memadai dari, dan investigasi atas kekerasan terhadap minoritas-minoritas agama, termasuk anak-anak; dan juga bantuan yang tidak memadai kepada para korban, banyak yang kehilangan rumah mereka dalam serangan tersebut dan harus tinggal di tempat penampungan sementara selama beberapa tahun, minim akses yang memadai terhadap air minum bersih dan sanitasi, makanan dan pelayanan kesehatan. Komite mendesak kepada para pihak yang berwenang untuk mengambil setiap langkah yang dibutuhkan untuk menyediakan perlindungan dan reparasi yang efektif kepada para korban, dan membawa para pelakunya ke muka hukum; 
  • Komite mendesak pemerintah untuk mengamandemen legislasi dan memastikan bahwa semua anak dari kelompok minoritas agama memiliki akses kepada semua pelayanan publik dan dokumen-dokumen legal mereka yang telah ditolak. Menurut Komite, anak-anak dari minoritas agama seringkali ditolak aksesnya terhadap dokumen-dokumen legal mereka seperti akte kelahiran dan juga akses kepada pelayanan publik lainnya; 
  • Komite mengangkat keprihatinannya akan “tindakan represif pemerintah” terhadap kebebasan beragama anak-anak dari kelompok minoritas agama yang, menurut pihak berwenang, tidak menganut kepada enam agama resmi – Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Budha, dan Konghucu – berdasarkan Undang-Undang No. 1/PNPS/1965. Komite menyerukan pemerintah untuk mengubah undang-undang ini supaya bisa secara efektif menjamin kebebasan berkeyakinan, berhati nurani, dan beragama anak-anak dari segala kepercayaan atau agama. Lebih jauh, Komite menyerukan kepada pihak berwenang untuk “mengambil semua langkah yang diperlukan, termasuk meningkatkan kesadaran dan kampanye pendidikan publik, untuk melawan intoleran berdasarkan agama atau kepercayaan lainnya”;
  • Komite mencatat bahwa mutilasi kelamin perempuan tidak secara eksplisit dilarang, dan “sangat prihatin” akan tingginya jumlah anak-anak perempuan yang menjadi korban mutilasi alat kelaminnya. Komite mendesak pihak berwenang untuk melarang mutilasi alat kelamin perempuan dalam segala bentuknya, mempidanakan praktek tersebut, dan memastikan bahwa para praktisi kesehatan sadar akan pemindanaan ini. Komite juga mendesak pihak berwenang, dengan partisipasi penuh masyarakat sipil dan para korban perempuan dan anak perempuan, untuk melakukan kampanye peningkatan kesadaran dan program-program pendidikan akan dampak berbahaya dari mutilasi alat kelamin perempuan terhadap kesehatan fisik dan psikis dari anak-anak perempuan; 
  • Komite mengangkat tingginya jumlah perkawinan dini dan kawin paksa, dan mendesak pemerintah untuk mengambil langkah-langkah yang efektif, termasuk semua upaya legislasi, untuk mencegah dan melawan praktik semacam ini; 
  • Komite mengangkat keprihatinannya bahwa sesuai dengan Undang-Undang No. 52/2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dan Undang-Undang No. 36/2009 tentang Kesehatan, akses terhadap pelayanan kesehatan reproduksi dan seksual hanya bisa diberikan kepada pasangan yang menikah secara sah, menyebabkan pada pengucilan sebagian besar remaja. Lebih jauh, pelayanan reproduksi tertentu mensyaratkan persetujuan dari orang tua atau suami, dan remaja perempuan yang menikah membutuhkan izin suami mereka untuk memperoleh pelayanan kontrasepsi tertentu.  Komite juga prihatin akan remaja perempuan yang tidak menikah, termasuk korban perkosaan, yang mungkin tidak bisa mengakses layanan-layanan semacam itu baik karena mereka tidak tahu bahwa mereka berhak atas layanan-layanan tersebut, atau karena mereka takut akan stigmatisasi. Hal ini menyebabkan anak-anak perempuan ini mencari aborsi yang tidak aman, dipaksa menikah dini, atau keluar dari sekolah. Komite merekomendasikan bahwa pemerintah mengambil semua langkah amandemen legislasi yang dibutuhkan untuk memastikan “akses penuh dan tanpa syarat” bagi anak-anak remaja atas informasi dan pelyanan-pelayanan terkait kesehatan reproduksi dan seksual, dan kontrasepsi, tanpa perlu persetujuan dari orang tua atau suami dan juga memastikan bahwa permintaan mereka dilakukan secara rahasia. Komite juga menyerukan kepada polisi untuk melindungi hak-hak remaja yang hamil, ibu remaja, dan anak-anak mereka; 
  • Komite mencatat dengan penyesalan tingginya proporsi buruh anak, khususnya jumlah yang besar dari pekerja rumah tangga (PRT) anak, dan kerentanan mereka terhadap kekerasan dan eksploitasi, termasuk kekerasan fisik, psikis, dan seksual, dan dikecualikannya mereka dari Undang-Undang Ketenagakerjaan, yang menyediakan hak-hak dasar buruh. Komite mendesak pihak berwenang untuk mengamandemen legislasi untuk memastikan bahwa para PRT bisa mendapat manfaat dari hak-hak buruh yang ada dan menerima perlindungan khusus dari kondisi dan bahaya yang secara khusus membuat mereka menjadi korban, seperti pelecehan seksual. Komite juga mendesak Indonesia untuk meratifikasi dan mengimplementasikan Konvensi ILO No. 189 Tentang Kondisi Layak bagi Pekerja Rumah Tangga. Sebuah rancangan undang-undang tentang perlindungan PRT telah menjadi agenda legislasi hampir satu dekade, tetapi pengesahannya masih menemui kendala yang terus berlangsung; dan 
  • Komite juga mencatat dengan penyesalan bahwa rekomendasi-rekomendasi yang dibuat Komite pada 2004 untuk membangun sistem dukungan dan bantuan psikologi yang menyeluruh bagi anak-anak yang terkena dampak konflik bersenjata, yang juga memastikan privasi mereka, belum sepenuhnya dijalankan. 

Pada Augustus 2013, Amnesty International mengirimkan sebuah laporan kepada kelompok kerja pra-sesi Komite Hak-Hak Anak berjudul Indonesia: Submission to the United Nations Committee on the Rights of the Child: 66th pre-sessional working group, 7 to 11 October 2013 (Index: ASA 21/027/2013). Laporan ini menyediakan Komite dengan informasi-informasi terkait mutilasi kelamin perempuan; pensterotipean jender, dan perkawinan dini; hak-hak reproduksi dan seksual; anak-anak dari kelompok minoritas agama; pekerja rumah tangga; dan anak yang terkena dampak konflik bersenjata. Laporan ini bisa diakses lewat tautan berikut ini:  http://www.amnesty.org/en/library/info/ASA21/027/2013/en 

Observasi Akhir dari Komite ini atas Indonesia bisa diakses pada tautan berikut:  http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CRC/Shared%20Documents/IDN/CRC_C_IDN_CO_3-4_17495_E.doc   

Latar belakang

Komite PBB tentang Hak-hak Anak terdiri dari 18 ahli independen yang memonitor implementasi dari Konvensi Hak-hak Anak oleh 193 Negara Pihaknya. Komite ini mengevaluasi laporan periodik ketiga dan keempat Indonesia selama sesi ke-66 mereka, yang diselenggarakan dari 26 Mei hingga 13 Juni 2014 di Jenewa, Swiss. Indonesia meratifikasi Konvensi ini pada 5 September 1990.

AMNESTY INTERNATIONAL
PERNYATAAN PUBLIK 

Index: ASA 21/019/2014
1 Juli 2014

Josef Roy Benedict
Campaigner - Indonesia & Timor-Leste
Share this article :
 
Redaksi : Pedoman Ciber | Testimoni | Kirim Berita
Copyright © 2011. Kabarsulawesi.com - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Kabar Sulawesi Disclaimer