Home » » Korupsi Pengadaan Bak Sampah Mulai Di Lidik Jaksa

Korupsi Pengadaan Bak Sampah Mulai Di Lidik Jaksa

Written By Redaksi kabarsulawesi on Rabu, 23 Juli 2014 | 8:54 PM

Kabarsulawesi.com – Parepare : Institute Kebijakan Rakyat (IKRA) kota Parepare meminta pihak kejaksaan negeri kota Parepare melakukan penyelidikan terkait kasus dugaan korupsi pengadaan bak sampah yang senilai Rp. 400 juta lebih yang bersumber dari dana alokasi khusus (DAK) tahun anggaran 2014.

Pasalnya, proyek nilainya sebesar ini tidak dilelang oleh pihak dinas badan lingkungan hidup daerah (BLHD) Parepare, hanya dilakukan penunjukkan dengan cara memecahkan mata anggaran yang sama dengan nilai setiap empat kecamatan mendapat Rp. 100 juta atau sebanyak 200 unit bak sampah yang terbuat dari bekas plastic cet senilai Rp. 500 (lima ratus ribu) per bak sampah.

Direktur IKRA Parepare, Uspa Hakim menegaskan, bahwa kasus dugaan korupsi pengadaan bak sampah yang melekat dinas BLHD sama kasusnya yang dilakukan pengadaan grobak dilingkup dinas perindagkop dan UKM yang sekarang ini akan ditingkatkan kasusnya ketingkat penyidikan.

“Apa yang dilakukan dinas BLHD mengenai pengadaan bak sampah sudah menyalahi perpres 54  tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa, ini tidak bisa dibenarkan dan harus diusut tuntas”jelasnya.

Terpisah, kepala BLHD Parepare, M Syukur Rasyak, membenarkan jika pengadaan bak sampah sebanyak 800 unit dengan rincian setiap kecamatan sebanyak 200 perunit bak sampah yang nilainya Rp. 100 juta perkecamatan atau setiap bak sampah senilai Rp. 500 ribu rupiah, tidak dilelang.

Alasannya tidak dilelang, karena setiap kecamatan mendapatkan Rp. 100 juta sehingga hanya penunjukkan walaupun mata anggaran sama yakni pengadaan bak sampah yang bersumber dana DAK tahun 2014.

Syukur akui keliru juga karena dalam penunjukkan proyek ini hanya diberikan rekanan pihak luar di kabupaten Barru sehingga tidak memanfaatkan rekanan local yang mestinya tidak dilakukan.”saya sangat keliru kenapa rekanan luar yang mengerjakannya yang mestinya rekanan dikota ini,”katanya.

Syukur juga meminta kepada wartawan agar kasus ini jangan dibesar-besarkan atau diberitakan, kalau memang ada kekeliruan maka perlu diperbaiki, karena dia lakukan dengan carah memecahkan untuk menghindari lelalng karena keinginananya penunjukkan langsung setiap rekanan yang nilainya Rp. 100 juta per rekanan dengan total anggaran keseluruhan Rp, 400 juta lebih dari empat rekanan tersebut.

Terpisah, kejaksaan negeri kota Parepare, ternyata sudah melakukan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan bak sampah ini, itu sesuai adanya laporan dari warga dan sejumlah LSM di kota Parepare.
Kepala kejaksaan negeri Parepare, Irwan Sinuraya membenarkan jika kasus ini dalam proses lidik untuk melengkapi data-data yang dibutuhkan, jika sudah lengkap dan terbukti maka harus ditingkatkan kasusnya kepenyidikan dimana akan ditetapkan tersangkanya.”jadi kasus pengadaan bak sampah ini sama dengan kasus grobak dilingkup dinas perindakop dan UKM, dimana sangat merugikan Negara dan melanggar perpres 54 tahun 2010,”tegasnya.

Ditempat terpisah, ternyata kasus dugaan pengadaan bak sampah ini ditangani juga kepolisian kota Parepare, dimana Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) BLHD Andi Abdillah diperiksa di kepolisian terkait kasus dugaan korupsi pengadaan bak sampah,”kasus bak sampah kami lidik,”kata kasat rekrim Polres Parepare, AKP Wahyuddin Rahman.  (smr)


Share this article :
 
Redaksi : Pedoman Ciber | Testimoni | Kirim Berita
Copyright © 2011. Kabarsulawesi.com - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Kabar Sulawesi Disclaimer