Home » » Pemerasan TKI Didalangi Oknum TNI-Polri Dan Preman

Pemerasan TKI Didalangi Oknum TNI-Polri Dan Preman

Written By Redaksi kabarsulawesi on Sabtu, 26 Juli 2014 | 11:55 PM



Kabarsulawesi.com – Jakarta : Sabtu, 26 Juli 2014 dinihari. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),  menggelandang 18 orang, dua di antaranya merupakan personel TNI Angkatan Darat dan Kepolisian. Terjaringnya 18 orang ini oleh KPK setelah melakukan inspeksi mendadak terkait dengan pemerasan tenaga kerja Indonesia di Terminal 2F Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten

Sidak itu berkaitan dengan pemerasan yang dilakukan terhadap para TKI. Salah satu caranya adalah dengan memaksa para TKI untuk menukarkan uangnya dengan paksaan dan biaya transportasi. "Seperti makan, tapi langsung ditagih dengan harga yang mencengangkan," kata Bambang Widjajanto.

Sidak ini merupakan lanjutan dari laporan masyarakat tentang pemerasan TKI yang diterima oleh KPK. Laporan itu sudah dikaji sejak 2006. Hingga saat ini proses sidang masih berlangsung dan belum ada keterangan dari pimpinan KPK.

Ketua KPK Abraham Samad dalam sidak mengatakan 14 orang yang ditahan diduga merupakan “pemain lama”. Sedangkan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengatakan sidak berkaitan dengan pemerasan terhadap TKI dengan cara memaksa mereka menukarkan uangnya secara paksa. “Seperti makan, tapi langsung ditagih dengan harga yang mencengangkan,” kata Bambang.

Juru bicara KPK Johan Budi S.P. dalam siaran persnya mengatakan komisi anti korupsi telah memberi perhatian pada masalah tenaga kerja Indonesia (TKI) sejak 2006. “Kami juga memantau pelaksanaan saran perbaikan tersebut untuk memperbaiki sistem penempatan TKI pada 2008 hingga 2011,” kata Johan dalam siaran pers, Sabtu, 26 Juli 2014.

Sebelum inspeksi mendadak, kata Johan, KPK telah memantau secara intens persoalan TKI di Soekarno-Hatta. “Ditemukan sejumlah persoalan,” kata Johan. KPK menilai belum ada sistem yang mampu melindungi TKI dari potensi intimidasi dan pemerasan. Padahal, sudah ada Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No 16 Tahun 2012 tentang Tata Cara Kepulangan TKI dari Negara Penempatan secara Mandiri ke Daerah Asal.

Menurut Johan, sidak dilakukan terhadap sistem, prosedur, dan sumber daya dalam pelaksanaan pelayanan publik oleh BNP2TKI serta terhadap pengelolaan sistem keamanan di Bandara Soekarno-Hatta. “Sidak diharapkan memperbaiki sistem pada pelayanan publik terkait penempatan TKI,” ujarnya.

Setelah melakukan inspeksi mendadak, Sabtu, 26 Juli 2014 dinihari di Terminal 2 Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi langsung menyisir beberapa tempat. Sidak ini terkait dengan pemulangan tenaga kerja Indonesia.

Tempat-tempat yang dituju Ketua KPK Abraham Samad, Wakil Ketua KPK Bambang Widjajanto, Adnan Pandu Praja, dan Zulkarnain, Direktur Angkasa Pura Trisunoko, serta Kepala Badan Reserse Kriminal Markas Besar Kepolisian Komisaris Jenderal Suhardi Alius adalah pelayanan khusus penerbitan kartu tenaga kerja luar negeri

Setelah itu mereka ke tempat pemeriksaan paspor. Di tempat itu, Adnan Pandu Praja sempat mengecek loket pemeriksaan paspor dan meminta petugas untuk membuka tasnya.

Dengan muka merah, petugas itu pun membuka tasnya dan mengeluarkan semua isinya. Namun, tidak ditemukan apa pun di dalam tas itu. Inspeksi mendadak dilanjutkan ke bagian Bea Cukai.

Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia Inspektur Jenderal Suhardi Alius mensinyalir calo dan pemeras tenaga kerja Indonesia di Bandara Soekarno-Hatta bersifat sistematis. Sebanyak 18 orang yang ditangkap saat sidak oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan, serta Bareskrim Mabes Polri sedang menjalani pemeriksaan intensif.

“Kami terus periksa temuan-temuannya. Akan kami tindaklanjuti secara sistematis,” ujarnya kepada Tempo, Sabtu, 26 Juli 2014. Dia menuturkan kegiatan sidak bertujuan melihat pola pemulangan TKI dan pelayanan di Bandara Soekarno-Hatta. Karena itu, pihaknya menunggu kedatangan pesawat dari Timur Tengah yang mengangkut para TKI.

“Banyak ditemukan kejadian yang memilukan. Ini merupakan suatu terapi, supaya ada pembenahan secara terstruktur.”

Dia mengatakan sidak yang dimulai Jumat malam hingga dinihari tadi itu merupakan tindak lanjut pengamatan KPK sejak lama. Menurut Suhardi, ketika ditemukan penyelenggara negara yang terbukti memeras atau melakukan tindak pidana korupsi, KPK-lah yang langsung menangani. Sedangkan Polri kebagian menangani calo dan premanisme.

Suhardi mengakui premanisme di bandara memang masih menjamur. Padahal premannya dulu sudah berhasil diurai. “Tapi sifatnya parsial,” ujar Mantan Kapolda Jawa Barat itu. Dia menuturkan kegiatan sidak ini merupakan masukan yang cukup signifikan sehingga akan rutin dijalankan. “Tidak lagi kebijakan yang sesaat.”

(rangkuman sumber kompas)


Share this article :
 
Redaksi : Pedoman Ciber | Testimoni | Kirim Berita
Copyright © 2011. Kabarsulawesi.com - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Kabar Sulawesi Disclaimer