Home » » THR Rp. 2,3 Milyar Siap dikembalikan , Pemkot Potong Gaji PNS

THR Rp. 2,3 Milyar Siap dikembalikan , Pemkot Potong Gaji PNS

Written By Redaksi kabarsulawesi on Selasa, 01 Juli 2014 | 5:52 PM



Kabarsulawesi.com – Parepare :  Pemerintah kota (pemkot) Parepare tak punya cara lain kecuali gaji pegawai negeri sipil (PNS) dipotong untuk mengembalikan dana THR sebesar Rp. 2,3 Milyar, sesuai LHP BPK RI wilayah Makassar memberikan rekomendasi pemkot agar dikembalikan dana THR selama 60 hari lamanya.

Kadarusman
BPK menemukan adanya pelanggaran, dimana pemkot mengeluarkan dana THR atau Tunjangan Kesejahterana Pegawai (TKP) tidak mempunyai dasar hukum berupa SK walikota.

Mantan plt Sekda Kota Parepare, Kadarusman, menjelaskan, sesuai rekomendasi BPK untuk mengembalikan dana THR senilai Rp. 2,3 Milyar bersumber APBD 2013, dari kurang lebih  4.000 pegawai dikota ini akan tetap mengembalikan dengan cara menyicil.

”Jadi mulai pejabat eselon dulu mengembalikannya, itupun dicicil, ” kata Kadarusman.

Lanjut, Kadarusman, sudah kordinasi dengan walikota Parepare, Taufan Pawe, bagaimana cara atau solusinya untuk mengembalikan dana tersebut, yang jelas, pihak pemkot segera melakukan pengembalikan sesuai rekomendasi BPK selama 60 hari lamanya.

Hal senada diungkapkan, Kabag keuangan pemkot Parepare, Jamaluddin Achman, mengakui belum ada pengembalian sekarang, pasalnya, itu diserahkan kepada masing-masing SKPD sesuai daftar dana yang diterimanya,”persoalan dimana ambil dana untuk mengembalikan, itu tergantung masing-masing SKD secara tehnis, apakah honornya dipotong, gajinya dipotong ata ada biaya-biaya lain untuk pengembalian tersebut.

”kata Jamal kepada BKM kemarin melalui via selulernya.

Dewan Akui Kinerja Inspektorat Lemah Soal Temuan BPK

Sementara, Sekwan DPRD Parepare, Amiruddin Idris,  ditanya mengenai adanya anggota DPRD mendapatkan THR dari anggaran APBD 2013 itu, menurutnya, sementara dikaji, apakah DPRD dapat atau tidak, yang jelas kalau eksekutif tetap wajib mengembalikannya.

Menurut, wakil ketua DPRD Parepare, Iqbal Khalik, tidak tau kalau ada dapat THR, yang jelas THR dalam juknisnya itu diperuntukkan oleh eksekutif bukan legislative, jika memang ada dana diambil dari pos dana THR tapi diberikan anggota dewan  dengan cara lain, maka itu akan dikaji,

”Yang jelas DPRD tidak pernah terima THR dan jika itu dialokasikan eksekutif ke legislative dengan biaya lain mengambil dana dari THR, maka perlu dikaji, dan kenapa bisa diberi anggota DPR yang tidak bisa dibenarkan,” kata legislator PKS ini.


Lanjut, Iqbal, menegaskan, bahwa adanya temuan BPK mengenai pengeluaran dana THR yang tidak mempunyai dasar hokum oleh pemerintah, maka sebenarnya perlu dicermati oleh inspektorat sebagai auditor pemerintah daerah secara internal. “disinilah kinerja inspektorat tidak maksimal, dimana sebelum BPK turun, maka inspektorat harus memperbaikinya.”jelasnya.

Iqbal menambahkan, pihak legislative menjadi catatan khusus buat inspektorat agar kedepan tidak ada lagi temuan, karena ini sudah berulang kali terjadi menjadi temuan BPK, maka inspektorat terlebih dahulu melakukan audit internal untuk segera memperbaiki, lemahnya inspektorat membuat BPK bisa menemukan kesalahan adminsitrasi atau kerugian keuangan daerah.

Kepala Inspektorat Parepare, Husni Syam, dihubungi via selulernya, namun sedang rapat.
”Saya lagi rapat,” singkatnya.

Direktur IKRA Parepare, Uspa Hakim, menegaskan, pengembalian dana THR dengan cara gaji PNS diptong itu sudah menyalahi aturan, tidak bisa seenak pemerintah memotong gaji PNS yang merupakan hak pegawai.

” Jika gaji PNS dipotong maka itu pelanggaran berat dan tidak dibenarkan hak pegawai diptong gajinya, itu merupakan kesalahan pengambil kebijakan bukan kesalahan pegawai,” jelasnya.

Ditambahkan, Uspa, tidak adanya SK walikota untuk mengeluarkan dana THR itu merupakan kekeliruan dilakukan oleh pengambil kebijakan atau pejabat yang berwenang yang menangani, bukan PNS disalahkan dan suruh kembalikan dana tersebut.  (smr)

Share this article :

Posting Komentar

 
Redaksi : Pedoman Ciber | Testimoni | Kirim Berita
Copyright © 2011. Kabarsulawesi.com - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Kabar Sulawesi Disclaimer