Home » » Penonaktifan Hj Abd Tersangka Jamkesda Tunggu Regulasi

Penonaktifan Hj Abd Tersangka Jamkesda Tunggu Regulasi

Written By Redaksi kabarsulawesi on Senin, 18 Agustus 2014 | 3:13 PM

Kabarsulawesi.com – Parepare : Nasib tersangka mantan dinas kesehatan yang sekarang ini menjabat kepala BKKBN Parepare, Hj Andi Besse Dewagong menunggu petunjuk teknis Aparatur Sipil Negara (ASN). Hal ini dikatakan, kepala BKDD Parepare, Anwar Saad melalui via selulernya. Menurut, Anwar, Andi Besse belum di non aktifkan jika belum ada regulasi menjelaskan, adanya pernyataan walikota bahwa setiap ada pejabat yang berproses hukum lalu di non aktifkan itu dulu sekarang lain ceritanya, karena ahrus menunggu regulasi baru. 

“Dulu memang mengatakan akan di non aktifkan pejabat yang proses hukum sekarang lain ceritanya, setelah ada regulasi baru ASN maka kami tunggu selanjutnya, apakah di non aktif atau tidak,”katanya. 

Persoalan jika diproses hukum dan dilimpahkan ke pengadilan Tipikor, BKDD harus punya bukti secara tertulis, nanti buktinya itulah yang diserahkan ke walikota untuk dikordinbasikan mengenai nasib kepala BKKBN. Mengenai mutasi rencana akan dilakukan bulan ini, kata Anwar, itu belum jelas, tetapi walikota mengatakan akan segera melakukan evaluasi bagi SKPD yang menduduki jabatanya sekarang,”jadi mutasi akan segera dilakukan tapi belum ditau kapan, hanya walikota melakukan evaluasi kinerja dulu,”katanya singkat sesuai pernyataan walikota saat rapat paripurna di DPRD kemarin. 

Terpisah, Plt Sekda Parepare, Mustafa Mappangara, juga belum bisa berkomentar lebih jauh soal mutasi, semua itu wewenang walikota Parepare. Mengenai dirinya akan didefenitifkan walikota, kata Mustafa Mappangara itu belum bisa dikoemntari karena tergantung dari kebijakan pimpinan,”jadi belum tau kapan ada mutasi dan juga saya belum tau apakah saya didefenitifkan tapi itu tergantung kebijakan walikota,”jelasnya. 

Sementara, Direktur IKRA Parepare, Uspa Hakim, menjelaskan, kasus Andi besse Dewagong yang sudah menjadi tersangka dan akan menjadi terdakwa, perlu ada keadilan bagi setiap pejabat yang dinon aktifkan oleh walikota karena tersentuh hukum seperti dirasakan Imran Ramli selaku mantan kadis PU. Walikota, kata Uspa, harus professional dalam mengelolah tata kepemerintahan yang menuju good governance tanpa pandang bulu siapa itu pejabat.”jangan Imran Ramli saja jadi korban yang lainnya tidak, dihadapan hukum semua sama, walikota harus professional dalam melaksanakan mutasi.”jelasnya. 

Padahal, walikota Parepare, kata Uspa, sebelumnya pernah mengatakan, bahwa siapun pejabat terlibat kasus hukum akan dinonjobkan sesuai yang dialami Imran Ramli mantan dinas PU Parepare yang sekarang ini sudah menjadi terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan kendaraan pemadam kebakaran (damkar). Bahkan sebelum menjadi terdakwa, dimana Imran saat itu masih tersangka sudah dinon aktifkan, beda dialami dengan Andi Besse Dewagong sekarang ini belum di non aktifkan walaupun sudah jadi tersangka, bahkan pihak kejaksaan sudah melimpahkan kasusnya ke pengadilan Tipikor Makassar. Otomatis, tersangka Andi Besse Dewagong akan berubah menjadi statusnya jadi terdakwa setelah sidang perdana akan dilaksanakan nantinya.

”Jadi pejabat butuh keadilan dari walikota dalam menonjobkan pejabatnya, karena kalau tidak dinonjobkan maka akan memperngaruhi kinerja di kantor, harus mestinya fokus pada kasusnya, masih banyak yang bisa diangkat menjadi eselon II bisa bekerja profesionalisme,”jelasnya. (smr)
Share this article :
 
Redaksi : Pedoman Ciber | Testimoni | Kirim Berita
Copyright © 2011. Kabarsulawesi.com - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Kabar Sulawesi Disclaimer