Home » » Pernyataan bersama Amnesty International dan KontraS Soal HAM Di Aceh

Pernyataan bersama Amnesty International dan KontraS Soal HAM Di Aceh

Written By Redaksi kabarsulawesi on Jumat, 15 Agustus 2014 | 6:44 PM

Kabarsulawesi.com – Jakarta : Sembilan tahun setelah perjanjian damai Helsinki 2005 ditandatangani untuk mengakhiri konflik 29 tahun di Aceh, Amnesty International dan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) bergabung dengan para korban konflik dan keluarga mereka untuk menyerukan kembali kepada pihak berwenang untuk memenuhi kewajiban mereka untuk memastikan kebenaran, keadilan, dan reparasi penuh atas pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang telah terjadi, termasuk dengan membentuk sebuah komisi kebenaran di Aceh yang bekerja sesuai dengan hukum dan standar internasional. 

Penundaan yang berkelanjutan dalam membentuk komisi semacam ini, yang menjadi sebuah elemen penting dari perjanjian damai 2005, menyoroti minimnya kemauan politik baik pemerintah lokal maupun pusat dalam menyelesaikan impunitas, dan ini memperpanjang penderitaan para korban dan keluarga mereka. Pada 27 Desember 2013, setelah delapan tahun kampanye oleh kelompok HAM dan organisasi-organisasi korban, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) mengesahkan qanun Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh. Namun demikian, delapan bulan setelahnya, tidak ada kemajuan yang telah dilaporkan dalam mengimplementasi qanunini, sementara Amnesty International dan KontraS juga mengetahui bahwa Kementrian Dalam Negeri menentang pembentukan komisi ini. 

Para korban dan penyintas konflik Aceh terus meminta kebenaran tentang pelanggaran-pelanggaran HAM yang mereka derita. Ribuan orang masih tidak mengetahui nasib dari “orang-orang hilang” yang dicintainya, sementara hanya sedikit sekali kasus-kasus terkait konflik yang telah diinvestigasi, dan tidak ada satu pun kasus yang dibawa ke pengadilan sejak 2005. Lebih jauh, kegagalan untuk mengadili mereka yang diduga melakukan pelanggaran HAM memiliki konsekuensi besar bagi supremasi hukum di Aceh hari ini dan warisan kekerasan terus bertahan. 

Amnesty International dan KontraS mendesak Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk memastikan bahwa mereka akan menyelesaikan penyelidikan pro-justicia yang sedang berjalan atas lima kasus kunci “pelanggaran HAM yang berat”, termasuk kasus Simpang KKA 1999 di Aceh Utara ketika militer menembak mati 21 pengunjuk rasa, dan kasus Jamboe Keupok di Aceh Selatan di mana empat orang ditembak mati dan 12 orang dibakar hidup-hidup oleh serdadu militer pada Mei 2003. 

Lebih jauh, ketika temuan-temuan mereka diajukan ke Kejaksaan Agung, kasus-kasus ini harus disidik sepenuhnya tanpa intervensi politik. Hasil dari berbagai investigasi oleh pemerintah dan Komnas HAM terkait pelanggaran-pelanggaran HAM selama konflik Aceh tidak pernah dibuka ke publik atau mengarah pada suatu proses persidangan. 

 Amnesty International dan KontraS juga menyerukan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang mengawasi perjanjian damai 2005, agar memenuhi komitmennya untuk mengakhiri impunitas di Aceh dengan memenuhi tuntutan-tuntutan para korban sebelum masa jabatannya berakhir pada Oktober 2014. Sebuah langkah kunci ke depan adalah dengan menawarkan sebuah pernyataan maaf secara publik dan resmi kepada para korban pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pasukan keamanan Indonesia dan tenaga-tenaga pembantu mereka di Aceh Latar Belakang Konflik Aceh antara gerakan bersenjata pro-kemerdekaan, Gerakan Aceh Merdeka (GAM), dengan pemerintah Indonesia berlangsung sejak 1976, dan memuncak selama operasi militer dari 1989 hingga 2005. Konflik ini mengambil jumlah korban jiwa penduduk yang sangat besar, meninggalkan antara 10.000 dan 30.000 korban jiwa, banyak dari mereka adalah penduduk sipil. 

Banyak pelanggaran HAM dilakukan oleh kedua belah pihak dalam konteks konflik bersenjata non-internasional bisa merupakan kejahatan perang. Banyak dari pelanggaran HAM dilakukan oleh pasukan keamanan Indonesia dan tenaga-tenaga pembantu mereka terhadap penduduk sipil sebagai bagian dari kebijakan menekan gerakan kemerdekaan nampaknya membentuk sebuah bagian dari suatu serangan yang sistematik atau meluas, dan bisa merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan. 

AMNESTY INTERNATIONAL PERNYATAAN PUBLIK 
Indeks: ASA 21/021/2014 15 Agustus 2014 
Josef Roy Benedict Campaigner - Indonesia & Timor-Leste
Share this article :
 
Redaksi : Pedoman Ciber | Testimoni | Kirim Berita
Copyright © 2011. Kabarsulawesi.com - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Kabar Sulawesi Disclaimer