Home » » Soal Kasus Jamkesda LSM Angkat Bicara

Soal Kasus Jamkesda LSM Angkat Bicara

Written By Redaksi kabarsulawesi on Kamis, 14 Agustus 2014 | 2:30 PM

kabarsulawesi.com – Parepare : Pengelolaan Dana Jamkesda tahun 2014 ini harus diawasi. Hal itu dikemukakan oleh Aktifis Indonesia Timur Corupstions Watch (ITCW), Jasmir L. (14/8) Kamis kemarin. Menurut Jasmir, Dana sharing oleh Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah kota tersebut perlu pengawasan oleh sejumlah pihak agar pengelolaan, dan peruntukannnya tepat sasaran. 

"Kan kita tahu, akibat salah kelola empat orang dari Kantor Dinas kesehatan sudah jadi tersangka," ucap Jasmir. Ia juga mengatakan, dana jaminan kesehatan gratis untuk Daerah tersebut cukup rawan disalahgunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. 

"Karena rawan disalahgunankan, sistem pengelolaannya harus dikawal. Jangan sampai lagi berimplikasi hukum,"kata dia. Sebelumnya, pengelolaan dana Jamkesda tahun 2011-2012-2013 lalu mendapat sorotan dari sejumlah pihak. 

Bahkan, sorotan berujung pada laporan kepihak Kepolisian, kemudian terproses hingga menetapkan 4 orang tersangka. Dua diantaranya mantan kepala Dinas kesehatan, yakni, Dr Jamal Sahil, dan Andi Besse Dewgong. Sementara dua tersangka lain, yaitu, Pejabat pembuat Komitemen (PPK) kegiatan, dan Kabid pelayanan medik, Sandra. Diketahui, berkas tiga dari empat tersangka tersebut, yakni, Andi Besse Dewgong, Hj Hasnawati, dan Sandra, yang telah dilimpahkan ke Kejaksaan kini menunggu proses persidangan. 

Ditempat lain, Pihak Kantor Dinas Kesehatan, melalui pejabat pembuat Komitemen (PPK) kegiatan "Jamkesda" yang baru, Idris mengatakan, Tahun 2014 ini, Total dana bantuan untuk kesehatan gratis tersebut sebesar Rp 2,4 Milyar. "Iyahh... Sejauh ini droping dana jamkesda sudah terealisasi sekitar 50 persen kesejumlah puskesmas yang ada di Parepare,"ucap Idris, dikantornya. 

Ditanya soal penerapan sistem terkait pengelolaan yang dilakukan kata dia, sejauh ini tetap berpedoman pada peraturan Gubernur. "Kita berpatokan pada peraturan Gubernur. Jadi, kita membuat peraturan Walikota, dan peraturan itu sementara dibahas di bagian hukum,

"kata dia. Ia menyebut, dana Jamkesda diperuntukkan untuk Enam Puskesmas, dan Satu rumah sakit kusta, yang ada di Lauleng, Kec Soreang. Nilai anggaran tahun ini, tambah Idris, kurang lebih sama dengan nilai anggaran tahun sebelumnya. Idris juga mengungkapkan, penegelolaan dana Jamkesda pada tahun sebelumnya memang tidak memiliki peraturan Walikota. 

 "Mestinya kemarin seandainya berpedoman dari Peraturan Gubernur mungkin tidak ada masalah,"ungkap dia. "Kita berupaya melakukan pengelolaan dengan mengikuti peraturan dan sistem yang ada, sehingga kedepan tidak ada potensi yang dapat terjadinya pelanggaran hukum,"tandas dia. (her)
Share this article :
 
Redaksi : Pedoman Ciber | Testimoni | Kirim Berita
Copyright © 2011. Kabarsulawesi.com - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Kabar Sulawesi Disclaimer