Home » » Penambahan Pembangunan Dermaga Parepare Terkendala Ijin Lingkungan

Penambahan Pembangunan Dermaga Parepare Terkendala Ijin Lingkungan

Written By Redaksi kabarsulawesi on Kamis, 25 September 2014 | 5:52 PM

Kabarsulawesi.com – Parepare ; Belum Kantongin izin Lingkungan, Material berupa baja tiang panjang untuk pondasi penambahan pelataran pelabuhan sudah ditumpuk. Tim Khusus Masnyarakat Peduli Parepare (MPP) menyesalkan pihak PT Pelindo belum mengantongi izin lingkungan seperti izin mengenai izin analisi dampak lingkungan (Amdal) maupun izin Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan Upaya Pemantauan lingkungan Hidup (UKL-UPL) sudah siapkan material untuk pembangunan. 

Padahal, sebelum disiapkan material untuk pembangunan dermaga, maka seharusnya minta rekomendasi atau izin dari pemkot mengenai Amdal atau UKL-UPL, bilamana itu tidak ada maka sangat melanggar dan bisa dipidanakan. Demikian dikatakan, ketua Tim Khusus MPP, Rahman Mappagiling, melalui relisnya. MPP memandang bahwa ada beberapa hal yang harus dipermasalahkan dengan PT pelindo selama ini, yakni masalah pencaplokan pelabuhan Pelra cappa ujung dan lontangge dengan dalih pelindo adalah penguasa pelabuhan. 

Lanjut, mantan anggota legiuslator, PBB ini, mengatakan, masalah pungutan kendaraan dan orang masuk keluar pelabuhan dipertanyakan, masalah penduduk tanah atau lokasi pasar darurat lakessi dikuasai pelindo, masalah izin usaha bongkar muat peti kemas di tanah eks pasar darurat lakessi yang diduki belum dikantongi izinya, masalah penganiayaan terhadap pegawai dishub yang dilakukan oleh premanisme di lokasi Pelindo, adanya klaim pelindo pantai senggol adalah kekuasanya dan masalah pembuatan pintu jalan pemabuhan pantai senggol tanpa ada izin membangunnya. 

‘Banyaknya masalah tersebut maka MPP akan melakukan sikap dan tindakan tegas bilamana ada pembiaran dilakukan oleh pemerintah setempat,’jelasnya. Perlu diketahui, oleh pemerintah, bahwa PT pelindo sebagai badan usaha pelabuhan geraknya terbatas pada kegiatan pengusaha dan tidak pada kegiatan pemerintah, itupun terbatas pada kegiatan konsesi yang diberikan otoritas pelabuhan. Ditambahkan, sekretaris MPP, Bahtiar syarifuddin, selama MPP persoalkan PT Pelindo, maka pihak PT Pelindo langsung membongkar-muat bahan material diluar pulau Parepare atau pulau kamerrang, itu karena disoroti tidak mempunyai izin lingkungan. 

“Kami pertanyakan soal izin lingkungannya ke BLHD, ternyata belum jadi, bahkan baru hari ini (kemarin, red) mengajukan permohonannya, padahal sudah adami aktivitas bongkar muat material, seandainya tidak disoroti maka seenaknya membangun tanpa ada izinya,”tuturnya singkat. 

Ditambahkan, Baktiar, selama ini pihak PT Pelindo tidak pernah memperlihatkan rencana induk pelabuhan (RIP) dimana isinya dokumen tersebut sudah ada diatur tentang kepelabuhanan yang melibatkan pemerintah dan masyarakat sesuai ketentuan berlaku.”buktinya material pembangunan dermaga Pelindo dibawah ke pulau kamerrang,”tuturnya. Sementara itu, Pihak PT Pelindo bersama Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) kota Parepare langsung turun ke lokasi untuk melihat rencana pembangunan dermaga yang panjangnya kurang lebih 100 meter dengan lebar 15 meter persegi. 

Menurut, Hamza, selaku manager operasional PT Pelindo mengatakan, pihaknya baru mengajukan usulan permintaan izin lingkungan berupa UKL-UPL bukan izin Amdal, karena kalau izin Amdal ada spesifikasinya.”jadi baru ini kami usulkan permohonan izin lingkungan, kami tidak bisa melakukan aktivitas kalau belum ada izinya,”katanya singkat saat diihubungi langsung dilokasi pelabuhan nusantara kota Parepare, kamis (25/9). 

Hal senada diungkapkan, Kepala BLHD Parepare, Amir Lolo, bahwa belum ada izin lingkungan keluar untuk membangun dermaga pelabuhan nusantara,”jadi baru tadi ada permohonannya, kami belum keluarkan izin karena dalam proses, kalau pihak Pelindo bersikeras membangun tanpa izin lingkungan maka pihak kami akan mengambil tindakan tegas,”katanya. Hanya saja, kata Amir Lolo, pihak PT Pelindo belum melanggar karena belum ada kegiatan atau aktivitas pembangunan sekarang ini,”betul ada material dilokasi pembangunan, bukan berarti pihak PT Pelindo harus membangun tanpa ada izinya,”katanya. 

Untuk izin lingkungan pembangunan dermaga di pelabuhan Nusantara ini, hanya butu izin UKL-UPL pasalnya, pembangunannya hanya mencapai 80 meter, kecuali, kata Amir, pembangunanya mencapai radius kurang lebih 600 meter persegi maka itu harus yang keluar adalah izin AMDAL bukan izin UKL-UPL tersebut.”Kami masih mengkaji dan turun kelapangan apakah layak diberi izin atau tidak, ini masih dalam proses mempelajari berkasnya,”katanya singkat. (smr)
Share this article :

Posting Komentar

 
Redaksi : Pedoman Ciber | Testimoni | Kirim Berita
Copyright © 2011. Kabarsulawesi.com - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Kabar Sulawesi Disclaimer