Home » » Perluasan Dermaga Parepare Tanpa Izin Lingkungan

Perluasan Dermaga Parepare Tanpa Izin Lingkungan

Written By Redaksi kabarsulawesi on Rabu, 08 Oktober 2014 | 2:22 PM

Kabarsulawesi.com – Parepare : Proyek pembangunan perluasan pelataran dermaga pelabuhan senilai Rp. 37 milyar bersumber dari Anggaran pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun 2014 yang dikerjakan oleh PT Nivo Enginering, tetap ngotot membangun tanpa mengantongin izin lingkungan. 

Pihak Syahbandaran Otoritas Pelabuhan (SOP), dan badan lingkungan hidup hidup daerah (BLHD) mengakui kalau proyek milyaran itu tidak memiliki izin lingkungan, bahkan pihak dinas tata ruang dan wesbang juga mengakui kalau tidak ada pula izin membangunnya (IMB), ternyata disesalkan sejumlah LSM dan tokoh masyarakat di kota ini, membangun tanpa izin. 

Menurut, Kepala BLHD Parepare, Amir Lolo membenarkan jika izin lingkungan belum dikeluarkan olehnya, bahkan dia tidak tau jika perusahan yang mengerjakannya itu telah melakukan kegiatan tanpa ada izin keluar,”pembangunan pengembangan fasilitas pelabuhan laut pangkalan nusantara tidak mengantongi izin, tapi saya tidak tau kalau ada aktifitas disana,”kilahnya. 

Amir Lolo, akan rencana turun kelapangan untuk melihat kelokasi terkait aktivitas pembangunan dilaksanakan oleh pihak rekanan,”nanti saya rencana turun melihat lokasi,”janjinya. 

Hal senda diungkapkan, Kadis Tata Ruang dan wesbang, Kadsarusman, bahwa proyek miliaran di pelabuhan Nusantara itu juga tidak mengantongi izin membangun (IMB),”pihak perusahan yang mengerjakan proyek pembangunan fasilitas dermaga nusantara tidak punya izin IMB,”tuturnya. 

Terpisah, Kepala Kantor SOP (KSOP) Parepare, M Ali, mengakui kalau pembangunan pengembangan fasilitas pelabuhan laut pangkalan nusantara tidak mengantongin izi, tapi permohonan sudah ada dan sudah dalam proses administrasi. Ali menjelaskan, proyek tetap berjalan dan proses pengusulan izin lingkungan juga dalam tahap proses, kalau menunggu lagi izin keluar maka otomatis proyek dikerjakan oleh rekanan tidak bisa selesai dan rampung pada akhir desember 2014 tersebut.”jadi tetap proyek berjalan sambil mengurus izinnya,”kilahnya. Ditambahkan, Ali, bahwa untuk izin membangun, menurutnya, tidak perlu, pasalnya, IMB itu sudah dikeluarkan oleh kementerian perhubungan dari pusat.”jadi ngak perlu IMB yang perlu izin lingkungan, termasuk UKL-UPL,”katanya. 

Sementara, masyarakat peduli Parepare (MPP) dan tokoh politik, menyayangkan sikap pemerintah yang dipermainkan oleh pihak rekanan yang mengerjakan pembangunan fasilitas dermaga nusantara, tanpa mengantongi izin seenaknya membangun. MPP juga menyesalan, pernyataan KSOP bahwa biarkan pembangunan berjalan tapi izin juga diproses, itu keliru dan telah melabrak aturan, pasalnya, ada izin dulu baru membangun,”ini yang perlu dicermati pihak KSOP, pelindo atau rekanan soal pembangunan dermaga harus ada izin lingkungan baru membangun, tidak boleh membangun kalau tidak ada izinnya, ini namanya pemkot dipermainkan,”jelas, Rahman Mappagiling selaku wakil ketua tim khusus MPP tersebut. 

Hal senada diungkapkan, tokoh masyarakat, M Ridha Ali, pembangunan sudah berjalan, tanpa mengantongi izin lingkungan dan dokumen lainnya, berarti pemerintah dilecehkan, pemerintah harus bertindak tegas,”walikota kita ahli hokum dan mesti harus bertindak tegas untuk menegakkan aturan atau hokum yang berlaku, dan memberikan contoh masyarakat, kalau tidak maka pemerintah kita tidak di hargai,”jelasnya singkat. 

Sedangkan menurut, ahli bidang lingkungan, Prof Sridangga menegaskan, mestinya pembangunan proyek penambahan fasilitas derrmaga di pelabuhan nusantara harus dilengkapi dokumen perizinan baru melakukan aktivitas. Pasalnya, sangat banyak dampaknnya jika tidak ada izin lingkungannya, selain itu ada juga kajian lingkungan strategis,” 

Untuk terbitkan izin lingkungan harus memenuhi persyaratan yang diajukan termasuk seperti UKL-UPL serta dokumen lainnya dan itu lama prosesnya keluar karena harus ada rekomendasi dari kepala daerah bersangkutan, jika tidak ada izin lingkungan baru membangun, maka jelas sudah masuk pelanggaran,”tuturnya singkat saat melalui via selulernya. 

Kalau didaerah lain, kata rektor UMPAR ini, kepala daerah tidak akan perbolehkan pihak siapapun membangun tanpa dilengkapi dokumen amdal atau izin lingkungannya. "harus kita tegas soal masalah ini,"katanya. (smr)
Share this article :
 
Redaksi : Pedoman Ciber | Testimoni | Kirim Berita
Copyright © 2011. Kabarsulawesi.com - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Kabar Sulawesi Disclaimer