Home » » PT. Pelindo Klaim Revitalisasi Kawasan Senggol Adalah Zona Pelabuhan

PT. Pelindo Klaim Revitalisasi Kawasan Senggol Adalah Zona Pelabuhan

Written By Redaksi kabarsulawesi on Rabu, 01 Oktober 2014 | 2:00 AM

Kabarsulawesi.com – Parepare : Pemerintah kota Parepare berencana membangun revitalisasi pasar senggol tahun ini, merasa Pelindo terganggu adanya yang rencana pembangun tersebut. Padahal lokasi yang dibangun itu merupakan zona otoritas pelabuhan sesuai keputusan menteri (KM) nomor 14 tahun 1999 tentang batas-batas daerah lingkungan kerja (BDLK) dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKP). Sedangkan, sesuai UU nomor 32 tahun 2004 dan UU nomor 17 tahun 2008, tentang otonomi daerah dan kepelabuhanan, lokasi yang diklaim Pelindo merupakan asset pemkot. 

General Manager Pelindo Wilayah Parepare, Suhadi Hamid menjelaskan, pihak Pelindo tidak melarang pemkot membangun diwilayah pesisir laut senggol, tetapi harusnya pihak pemkot kordinasi dengan Pelindo agar tidak terjadi gesekan. “saya tidak menmghambat pembangunan pasar senggol yang rencana dibangun oleh pihak pemkot, tapi mestinya ada kordinasi kepada kami,”jelasnya 

Lanjut, Suhadi, menjelaskan untuk sisi daratnya, maka zona yang masuk dalam lingkup kerja pelabuhan, mencakup sepanjang jalan Mattirotasi. Jelasnya mulai dari jalur Patung Kapal di Mattirotasi sampai di Depo Pertamina, Jalan M Arsyad, Soreang. Untuk lokasi pasar senggol, kata dia, masuk dalam zona tersebut. 

Dan posisinya tepat pada tengah-tengah lintasan zona. Selain itu, rencana pembangunan pasar senggol juga dianggap bisa bersinggungan dengan rencana perluasan dermaga pelabuhan nusantara dan Cappa ujung. Terlebih, dalam hal alur lalu lintas dan aktivitas kerja pelabuhan secara keseluruhan. 

“Kami tidak mau antara pelindo dan pemkot ribut soal ini, mestinya pihak pemkot mengundang kami untuk mencari solusinya, mengenai pebangunan perluasan dermaga salah satu itu tak lain demi keseriusan pemerintah pusat untuk mengembangkan sector kepelabuhanan yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat”tuturnya. 

Lanjut, Suhadi, mengenai Masyarakat Peduli Parepare (MPP) mempertanyakan pembangunan di dermaga pelabuhan Nusantara, menyakut izin lingkunganya, menurut Suhadi bahwa itu ranah Kantor Kesyahbandar dan Otoritas pelabuhan (KSOP),”kami pihak pelindo hanya mengelola pelabuhan sesuai ketentuan berlaku, yang lebih tau pembangunan dermaga bisa tanyakan KSOP sebagai pengguna anggaran tersebut,”katanya. 

Terpisah, wakil ketua Masyarakat Peduli Parepare, Rahman Mappagiling, menjelaskan, pernyataan Pelindo mengernai pemkot melaksanakan pembangunan revitalisasi pasar senggol akan menabrak aturan keputusan menteri perhubungan nomor 14 tahun 1999 adalah pernyataan keliru dan mengada-ada. 

Pasalnya, kepmen nomor 14 tahun 1999 tidak akan berlaku lagi jika bertentangan dengan UU no 32 tahun 2004 dan UU nomor 17 tahun 2008,”jadi bisa kita lihat pada pasal 237 UU 32 tahun 2004 dan UU nomor 17 tahun 1988,”jelas mantan anggota legislative partai PBB. Lanjut, Rahman, bahkan kustru Pelindo tidak mengantongi dokumen rencana induk pembangunan (RIP) sesuai pasal 349 UU no 17 tahun 2008.’Kok hanya Kepmen 14 tahun 1999 sebagai pegangan Pelindo untuk mengklaim pasar senggol hingga di pelabuhan pertamina Parepare dilokasi cempai merupakan otoritasnya, padahal UU 32 tahun 2004 sudah jelas lokasi diklaim Pelindo merupakan wilayah asset pemkot,”jelasnya. 

Bahkan sebaliknya, pihak pelindo yang harus kordinasi dengan pemkot bila melakukan pengembangan dermaga harus ada izin lingkungan, tanpa ada izin lingkungan pihak pelindo tidak boleh membangun, karena menyalahi ketentuan berlaku. Belum lagi retribusi yang dikelolah pelindo mestinya harus jelas, berapa untuk pemasukan pendapatan asli daerah (PAD) pemkot Parepare, berapa untuk Pelindo yang dikelolahnya, agar bisa transparansi. 

Sementara Kepala Kantor Kesyahbandaran Otoritas Pelabuhan (KSOP) Parepare, Moh Ali., mengatakan, masalah pemerintah, MPP dengan pelindo harus duduk bersama untuk mencari solusinya mengenai hal ini. Pihak KSOP, kata Ali siap melakukan mediasai, agar tidak berkepanjangan polemic antara pihak pemkot, pelindo dan MPP tersebut, dan perlu satu persepsi dengan tujuan untuk membangun kota Parepare demi kesajahteraan masyarakat kota Parepare. 

Mengenai soal pembangunan dermaga, kata Ali, itu dikelolah oleh KSOP sebagai pengguna anggaran melalui dana kementerian perhubungan pusat,”kami KSOP sebagai KPA (kuasa pengguna anggaran), soal lelang itu ditentukan oleh pusat, sisa rekanan saja melaksanakan pekerjaannya, pihak pelindo tidak tau soal pembangunan kecuali izin lingkungan,”tuturnya saat dihubungi via selulernya. 

Ditambahkan, Ali, Pelabuhan sesuai BDKL-DLKP yang diatur kepmen 14 tahun 1999 sudah jelas bahwa, sisi darat dan laut, dimana aturannya sisi laut adalah kewenangan perhubungan, sedangkan sisi darat kewenangan pemerintah daerah.”disinilah perlu sinergi antara Pelindo dengan pemkot, bukannya saling mengklaim yang merugikan kedua bela pihak,”katanya. 

Ditambakan, Ali bahwa ini masalah harus duduk bersama untuk mencari wind-wind solusi, jadi rencana pecan depan pihak KSOP akan berkordinasi dengan pihak pelindo, MPP dan pemkot untuk menyatuhkan persepsi soal masalah pelabuhan. “kita tidak mau mencari siapa salah siapa yang benar, tapi kita harus samakan persepsi demi kemajuan kota ini,”ungkapnya. (smr)
Share this article :
 
Redaksi : Pedoman Ciber | Testimoni | Kirim Berita
Copyright © 2011. Kabarsulawesi.com - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Kabar Sulawesi Disclaimer