Home » » Hentikan Eksekusi Mati Terhadap Enam Orang Oleh Regu Tembak

Hentikan Eksekusi Mati Terhadap Enam Orang Oleh Regu Tembak

Written By Redaksi kabarsulawesi on Jumat, 16 Januari 2015 | 9:03 AM

Kabarsulawesi - Jakarta : Indonesia harus segera menghentikan rencana untuk mengeksekusi mati enam orang – satu Warga Negara Indonesia dan lima Warga Negara Asing – lewat regu tembak minggu ini.

menurut Amnesty International setelah Jaksa Agung pada hari ini mengkonfirmasi eksekusi mati akan dilakukan pada Minggu, 18 Januari 2015.

“Eksekusi-eksekusi mati ini harus segera dihentikan. Hukuman mati merupakan pelanggaran HAM, dan mengejutkan bahwa pihak berwenang Indonesia mempertimbangkan akan mengeksekusi mati enam orang pada hari Minggu ini,” menurut Rupert Abbott, Direktur Riset Amnesty International untuk Asia Tenggara dan Pasifik. “Pemerintahan Indonesia yang baru resmi menjabat atas dasar janji-janjinya untuk memperbaiki penghormatan terhadap HAM, tetapi dengan melakukan eksekusi tersebut merupakan langkah mundur. Daripada mengeksekusi mati lebih banyak orang, pemerintah harus segera menerapkan moratorium penggunaan hukuman mati dengan maksud melakukan abolisi pada akhirnya.

” Semua keenam orang yang akan dieksekusi mati pada Minggu ini dihukum karena kejahatan narkoba. Mereka adalah Rani Andriani alias Melisa Aprilia (Warga Negara Indonesia); dan kelima Warga Negara Asing: Daniel Enemuo (Nigeria), Ang Kim Soei (Belanda), Tran Thi Bich Hanh (Vietnam), Namaona Denis (Nigeria), dan Marco Archer Cardoso Moreira (Brazil). Lima orang dilaporkan akan dieksekusi mati di Pulau Nusakambangan, sementara Tran Thi Bich Hanh akan dieksekusi mati di Boloyali, keduanya di Jawa Tengah. Sementara tidak ada eksekusi mati di Indonesia selama 2014, pemerintah telah mengumumkan bahwa akan ada 20 eksekusi mati dijadwalkan pada tahun ini. 

Pada Desember 2014, dilaporkan bahwa Presiden Joko Widodo tidak akan memberikan grasi kepada paling tidak 64 orang yang telah dihukum mati untuk kejahatan terkait narkoba, dan ada rencana untuk menghukum mati mereka. Kejahatan narkoba tidak memenuhi syarat sebagai “kejahatan paling serius” di mana hukuman mati bisa diterapkan untuknya di bawah hukum internasional. 

 “Akan menjadi kemunduran besar jika pemerintah meneruskan rencananya untuk mengeksekusi mati hingga 20 orang selama tahun ini. Memberantas kenaikan angka kejahatan merupakan tujuan yang absah dari pemerintahan Presiden Joko Widodo, tetapi hukuman mati bukan merupakan jawabannya dan tidak bekerja sebagai efek jera terhadap suatu kejahatan,” menurut Rupert Abbott. 

“Rencana untuk melakukan serentetan eksekusi mati hadir pada saat pemerintah sedang aktif berupaya melindungi Warga Negara Indonesia yang menghadapi hukuman mati di luar negeri. 

Jika hukuman mati adalah salah di tempat lain, maka haruslah juga salah di Indonesia.” Amnesty International menolak hukuman mati untuk semua kejahatan dan untuk segala situasi apa pun, tanpa memandang sifat dari kejahatannya, karakter pelakunya, atau metode yang digunakan oleh negara untuk melakukan eksekusi mati. Hukuman mati melanggar hak untuk hidup yang diakui di dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan merupakan bentuk terburuk penghukuman yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat. Perlindungan terhadap hak untuk hidup juga diakui di dalam Konstitusi Indonesia. Sejauh ini 140 negara telah menghapuskan hukuman mati dalam sistem hukumnya atau pada praktik. (Josef Roy Benedict)  

AMNESTY INTERNATIONAL 
PERNYATAAN PUBLIK 
 Josef Roy Benedict Campaigner - Indonesia &Timor-Leste
Share this article :
 
Redaksi : Pedoman Ciber | Testimoni | Kirim Berita
Copyright © 2011. Kabarsulawesi.com - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Kabar Sulawesi Disclaimer