Home » » Amnesty International : Empat Pelajar disiksa polisi di Papua ?

Amnesty International : Empat Pelajar disiksa polisi di Papua ?

Written By Redaksi kabarsulawesi on Jumat, 27 Maret 2015 | 12:04 PM

Kabar Sulawesi.com : Empat pelajar, tiga di antaranya masih anak-anak, ditahan secara semena-mena dan disiksa atau dianiaya oleh polisi pada 18 Maret 2015, menurut pengacaranya. Eldi Kogoya, berusia 17 tahun, Timotius Tabuni, 17 tahun, dan Lesman Jigibalom, 23 tahun, sedang pulang ke rumah mereka, dengan sepeda motor mereka, pada malam hari 18 Maret, ketika mereka diikuti dan dihentikan oleh beberapa anggota Brigade Mobil (Brimob) yang mengenakan pakaian preman dan bersenjata di dekat pasar Cigombong, Kotaraja, Jayapura, provinsi Papua. 
Ilustrasi by google

Ketika mereka bertanya mengapa mereka ditahan, polisi menuduh mereka melakukan tindak kriminal dan paling sedikit 11 anggota Brimob menusuk, memukul, meninju, dan menendangi mereka. Pelajar keempat, Mies Tabo, 14 tahun, yang berada di dekat peristiwa dan menyaksikan serangan tersebut, berteriak meminta tolong tetapi ditendang, ditampar, dan diancam oleh polisi untuk diam. 

Keempatnya diseret sepanjang jalan ke markas Brimob terdekat. Mereka ditahan di sana untuk beberapa saat sebelum dikirim ke rumah sakit. Semuanya telah dibebaskan tanpa tuduhan apa pun. Keempatnya menderita dari luka-luka dan lebam di sekujur wajah dan badan mereka. 

Salah seorang dari mereka, Lesman Jigibalom, dalam kondisi kritis di rumah sakit dengan luka tusukan dari bahu kanan yang menembus paru-parunya. Eldi Kogoya juga mengalami patah tulang rusuk sementara Timotius Tabuni mengalami bocor di kepalanya. Semuanya memiliki luka-luka dan lebam di lututnya karena diseret sepanjang jalan. Mereka dan keluarganya mengalami trauma. Atas masalah ini Amnesty International: 

1. Menyerukan kepada pihak berwenang untuk mengambil langkah mendesak untuk menjamin keamanan Eldi Kogoya, Timotius Tabuni, Lesman Jigibalom, dan Mies Tabo sesuai dengan keinginan mereka; 

2. Mendesak pihak berwenang untuk memastikan keempat pelajar tersebut memiliki akses kepada segala bantuan medik yang mereka perlukan, termasuk pelayanan psikologis; 

 3. Menyerukan mereka untuk memerintahkan, secara segera, sebuah investigasi yang independen dan efektik terhadap tuduhan terjadinya tindak penyiksaan atau perlakuan buruk lainnya, dan membawa mereka yang bertanggung jawab ke muka hukum, termasuk mereka yang memiliki tanggung jawab komando. Informasi tambahan Aparat keamanan Indonesia memiliki rekam jejak melakukan pelanggaran HAM di wilayah Papua dengan nyaris impunitas. 

Amnesty International telah menerima laporan-laporan yang kredibel tentang pembunuhan di luar hukum dan penggunaan kekerasan dan senjata api secara berlebihan dan tidak perlu, dan juga penyiksaan atau perlakuan buruk lainnya oleh baik polisi maupun militer. 

Meski pihak berwenang telah membuat beberapa upaya untuk membawa pelakunya untuk dimintai pertanggungjawaban lewat mekanisme internal, penyelidikan pidana terhadap pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat keamanan sangat jarang sekali, membuat banyak korban tanpa akses terhadap keadilan dan reparasi, dan para pelaku hanya sedikit atau sama sekali jera untuk melakukan pelanggaran HAM lebih lanjut. Indonesia belum juga merevisi KUHP-nya untuk secara penuh mengadopsi definisi tindak pidana penyiksaan. 

Ketiadaan ketentuan hukum yang memadai tentang “tindak pidana penyiksaan” menciptakan lubang hukum yang memiliki konsekwensi begitu besar. Hal ini tidak menyediakan efek jera hukum bagi aparat Negara yang melakukan tindak pidana penyiksaan dan tidak menyediakan landasan hukum di mana aparat Negara yang melakukan kejahatan ini untuk bisa di bawa ke muka hukum. 

Kelompok pemantau HAM, Organisasi Non-Pemerintah, dan jurnalis internasional mengalami hambatan besar terhadap kerja-kerja mereka di wilayah Papua. Penolakan terhadap akses yang bebas dan tanpa hambatan terhadap wilayah Papua membatasi pemantauan dan laporan independen tentang situasi HAM di sana. 

Selama masa kampanye pemilu eksekutif di 2014, Presiden Joko Widodo berjanji akan membuka akses ke Papua bagi pemantau internasional, tetapi sejauh ini belum melakukan apa pun terhadap masalah ini sejak menjabat. 

Rilis Amnesty Internasional : Josef Roy Benedict 
Campaigner - Indonesia & Timor-Leste
Share this article :
 
Redaksi : Pedoman Ciber | Testimoni | Kirim Berita
Copyright © 2011. Kabarsulawesi.com - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Kabar Sulawesi Disclaimer