Home » » Jatam Laporkan Bupati Donggala ke Ombudsman

Jatam Laporkan Bupati Donggala ke Ombudsman

Written By Redaksi kabarsulawesi on Senin, 16 Maret 2015 | 10:25 PM

Kabarsulawesi.com – Palu : Jatam Sulteng, yang diwakili oleh Rifai Hadi, Manager Advokasi dan Penggalangan Jaringan, telah resmi melaporkan ke Komisi Ombudsman Perwakilan Sulawesi Tengah terkait dugaan terjadinya kesalahan, kekeliruan, atau kelalaian yang bersifat administratif, serta melawan hukum. Yang diterima langsung oleh Nasrun Perwakilan Ombudsman. 

Saat Pelaporan ke Ombudsman
Dugaan Maladministrasi yang dilakukan oleh Bupati Donggala (Kasman Lassa), terkait dengan menerbitkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) kepada perusahaan tambang PT. Mulia Alam Perkasa (MAP), tertanggal 21 Oktober 2014, Nomor 188.45/0665/DESDM/2014 Tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Donggala Nomor 188.45/0243/DESDM/2010 tentang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Pertambangan Batuan Kepada PT. Mutiara Alam Perkasa (MAP), yang intinya tentang perubahan waktu izin operasi produksi PT. Mutiara Alam Perkasa sampai tanggal 22 April 2015. 

Pada point Menimbang huruf a. Menyatakan bahwa jangka waktu kegiatan PT. Mutiara Alam Perkasa sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA Keputusan Bupati Donggala Nomor 188.45/0243/DESDM/2010, perlu ditinjau kembali karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (4) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara, maka perlu merubah Keputusan Bupati Donggala Nomor 188.45/0243/DESDM/2010. 

Dengan begitu, maka dalam point 2 memperhatikan yang menyatakan dasar perubahan SK Bupati Donggala didasarkan pada ”Surat Direktur PT. MAP nomor 43/PH/10/MAP/2014 tertanggal 6 Oktober 2014 perihal permintaan Penegasan/Penjelasan masa berlaku IUP” 

Olehnya, kami memandang bahwa Surat Keputusan Bupati Donggala tersebut diatas telah menyalahi ketentuan peraturan perundang-undangan dengan alasan, sebagai berikut: 

1. Bahwa Izin Usaha Pertambangan Eksploitasi yang di keluarkan oleh Bupati H.N Bidja, Nomor: 188.45/0111/DPE/04 adalah merupakan dasar pelaksanaan eksploitasi PT. Mutiara Alam Perkasa (MAP) di wilayah Desa Batusuya Kec. Sindue seluas 15 Ha yang dikeluarkan dengan jangka waktu operasi penambangan selama 10 (sepuluh) Tahun dimulai tanggal 15 Januari 2004 s.d 15 Januari 2014, dengan dasar UU No. 11 Tahun 1967 Tentang Pokok-Pokok Pertambangan; 

2. Bahwa keluarnya UU Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batu Bara sebagai pengganti UU No. 11 Tahun 1967 Tentang Pertambangan, mengakibatkan adanya penyesuaian Izin sesuai dengan dasar Aturan UU No. 4 Tahun 2009 namun ketentuan izin Usaha Pertambangan yang dikeluarkan dengan dasar UU No. 11 Tahun 1967 tetap dianggap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka/waktu kontrak/perjanjian, hal ini sesuai dengan bunyi BAB XXV KETENTUAN PERALIHAN UU No. 4 Tahun 2009 Tentang Minerba, khususnya Pasal 169, yang menyatakan; Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku: 

a. Kontrak karya dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara yang telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang ini tetap diberlakukan sampai jangka waktu berakhirnya kontrak/perjanjian. 

b. Ketentuan yang tercantum dalam pasal kontrak karya dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara sebagaimana dimaksud pada huruf a disesuaikan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan kecuali mengenai penerimaan Negara 

3. Bahwa dasar penyesuaian izin usaha pertambangan PT. Mutiara Alam Perkasa (MAP) juga diatur dalam PP No. 23 Tahun 2010 pada Bab XIV Ketentuan Peralihan Pasal 112 ayat (4) yaitu “Kuasa pertambangan, surat izin pertambangan daerah, dan surat izin pertambangan rakyat, yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini tetap diberlakukan sampai jangka waktu berakhir serta wajib”: Huruf a “disesuaikan menjadi IUP atau IPR sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini dan khusus BUMN dan BUMD, untuk IUP Operasi Produksi merupakan IUP Operasi Produksi pertama” 

4. Bahwa izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi yang diberikan kepada PT. Mutiara Alam Perkasa selama 10 (sepuluh) tahun dari tanggal 15 Januari 2004 s/d 15 Januari 2014 sesuai Surat Keputusan Bupati Donggala Nomor: 188.45/0111/DPE/2004 tanggal 15 Januari 2004 tentang Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Eksploitasi Bahan Galian Batu, Pasir, Kerikil telah menegaskan secara jelas tentang batas berakhirnya Izin Usaha Pertambangan PT. Mutiara Alam Perkasa (MAP) yaitu tanggal 15 Januari 2014. 

 5. Bahwa Surat Keputusan Bupati Donggala Nomor: 188.45/0243/DESDM/2010 tanggal 22 April 2010 pada bahagian menimbang huruf a dan huruf b secara jelas telah menyatakan bahwa SK Bupati Donggala Nomor: 188.45/0243/DESDM/2010 tanggal 22 April 2010 dikeluarkan adalah untuk melaksanakan ketentuan pasal 112 angka 4 dan 5 PP Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dan bukanlah merupakan ijin Usaha Pertambangan baru melainkan izin Usaha Pertambangan (IUP) Penyesuaian dari Surat Keputusan Bupati Donggala Nomor: 188.45/0111/DPE/2004 tanggal 15 Januari 2004 tentang Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Eksploitasi Bahan Galian Batu, Pasir, Kerikil menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Pertambangan Batuan, dan hal ini menunjukkan bahwa SK Bupati Nomor 188.45/0243/2010 tanggal 22 April 2010 pada DIKTUM KEDUA yang menyatakan tentang masa berlaku IUP Operasi Produksi PT. Mutiara Alam Perkasa (MAP) sampai dengan tanggal 15 Januari 2014 telah sesuai dengan ketentuan BAB XXV KETENTUAN PERALIHAN UU No. 4 Tahun 2009 Tentang Minerba, khususnya Pasal 169 huruf a dan b, dan juga sesuai PP No. 23 Tahun 2010 pada Bab XIV Ketentuan Peralihan Pasal 112 ayat (4) dan juga pada huruf a. 

6. Bahwa Keluarnya Surat Keputusan Bupati Donggala Nomor: 188.45/0665/DESDM/2014 tentang Perubahan Keputusan Bupati Donggala Nomor 188.45/0243/DESDM/2010 tentang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Pertambangan Batuan Kepada PT. Mutiara Alam Perkasa tertanggal 21 Oktober 2014, khususnya dalam DIKTUM KEDUA dengan batas waktu berakhirnya IUP Operasi Produksi PT. Mutiara Alam Perkasa sampai dengan tanggal 22 April 2015, telah menyalahi PP No. 23 Tahun 2010 pada Bab XIV Ketentuan Peralihan Pasal 112 ayat (4) dan pada huruf a dan ketentuan BAB XXV KETENTUAN PERALIHAN UU No. 4 Tahun 2009 Tentang Minerba, khususnya Pasal 169 huruf a dan b. 

7. Bahwa sesuai dengan Pendapat Hukum (Legal Opinion) yang dibuat oleh D.B. Lubis, SH, MH Kepala Bidang Pembinaan, Pengendalian dan Pengkajian Hukum Pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Donggala oktober 2014 pada halaman 15 uraian analisa hukum angka 1 (satu) dan juga statement Bupati Donggala dibeberapa media lokal Sulawesi Tengah adalah merupakan analisa yang tidak berdasar hukum karena sepanjang berlakunya Surat Keputusan Bupati Donggala Nomor 188.45/0243/DESDM/2010 tanggal 22 April 2010, tidak pernah dibatalkan dalam Putusan Pengadilan. 

8. Bahwa dasar Keluarnya Surat Keputusan Bupati Donggala Nomor:188.45/0665/DESDM/2014 tentang Perubahan Keputusan Bupati Donggala Nomor 188.45/0243/DESDM/2010 tentang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Pertambangan Batuan Kepada PT. Mutiara Alam Perkasa tertanggal 21 Oktober 2014, hanyalah didasarkan oleh Surat Direktur PT. Mutiara Alam Perkasa Nomor 43/PH/10/MAP/2014 tertanggal 6 Oktober 2014 perihal permintaan Penegasan/Penjelasan masa berlaku IUP dan bukan merupakan hasil putusan Pengadilan yang menyatakan Surat Keputusan Bupati Donggala Nomor 188.45/0243/DESDM/2010 tertanggal 22 April 2010 batal demi hukum. 

9. Bahwa Keluarnya Surat Keputusan Bupati Donggala Nomor: 188.45/0665/DESDM/2014 tentang Perubahan Keputusan Bupati Donggala Nomor 188.45/0243/DESDM/2010 tentang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Pertambangan Batuan Kepada PT. Mutiara Alam Perkasa tertanggal 21 Oktober 2014, patut diduga adalah upaya untuk menghentikan proses penyidikan Polda Sulteng atas dugaan tindak pidana illegal mining yang pada proses penyidikan telah menetapkan tersangka yaitu Direktur PT. Mutiara Alam Perkasa dan Kepala Dinas ESDM Kab. Donggala. Olehnya, apa yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Donggala, telah melanggar hukum, sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. (Press Release) 

Palu, 16 Maret 2015

 Moh. Rifai M. Hadi Manager Advokasi dan Penggalangan Jaringan JATAM
Share this article :
 
Redaksi : Pedoman Ciber | Testimoni | Kirim Berita
Copyright © 2011. Kabarsulawesi.com - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Kabar Sulawesi Disclaimer