Home » » Komnas HAM Bentuk TIM Selidiki Penembakan di Paniai

Komnas HAM Bentuk TIM Selidiki Penembakan di Paniai

Written By Redaksi kabarsulawesi on Sabtu, 11 April 2015 | 7:24 PM

Kabarsulawesi.com : Amnesty International menyambut baik pengumuman yang dilakukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang merekomendasikan pembentukan tim penyelidikian pro-justicia untuk melakukan investigasi yang rinci terhadap pembunuhan empat pelajar oleh anggota pasukan keamanan dan menyebabkan luka-luka bagi belasan orang lain di Paniai, provinsi Papua pada Desember 2014. 

 Penembakan di Paniai-Foto by google
Para korban dan keluarga mereka, serta kelompok-kelompok HAM telah menyerukan keadilan semenjak peristiwa itu dan berita ini memberikan mereka suatu harapan sejati untuk akuntabilitas. Pada pagi hari 8 Desember 2014, gabungan pasukan keamanan, baik polisi maupun militer, diduga mengeluarkan tembakan kepada ratusan pengunjuk rasa damai di lapangan Karel Gobai, di kota Enarotali, Paniai, provinsi Papua. Setelah tembakan tersebut berakhir, empat orang ditemukan tewas dari luka tembakan. Apius Gobay, berusia 16 tahun, tertembak di perutnya; Alpius Youw, 18 tahun, di pantat; Simon Degei, 17 tahun, di rusuk kirinya; sementara Yulianus Yeimo, 17 tahun, mendapat luka tembakan di perut dan punggungnya. Paling sedikit 17 orang lainnya juga mengalami luka-luka setelah terkena peluru tembakan atau tusukan bayonet oleh pasukan keamanan. 

Di bawah hukum dan standar-standar internasional, aparat penegak hukum hanya boleh menggunakan kekuatan jika benar-benar dibutuhkan dan sejauh yang dibutuhkan untuk melaksanakan tujuan penegakan hukum yang sah; mereka tidak boleh menggunakan senjata api kecuali ketika membela diri terhadap ancaman segera yang mematikan atau cedera serius. 

Penggunaan kekuatan yang sewenang-wenang dan disalahgunakan oleh kepolian atau aparat keamanan lain yang melakukan tugas penegakan hukum harus dihukum sebagai tindak kriminal di bawah hukum. Presiden Joko Widodo secara terbuka berkomitmen pada Desember 2014 untuk menyelesaikan kasus ini dan beberapa saat setelahnya Komnas HAM membentuk suatu tim untuk melakukan investigasi awal terhadap kasus ini. Setelah empat bulan bekerja, Komnas HAM sekarang telah menemukan bukti pelanggaran HAM yang berat sebagaimana yang didefinisikan dalam UU No. 26/2000 tentang Pengadilan HAM, dan telah merekomendasikan sebuah tim penyelidik pro-justicia (KPP HAM) untuk melakukan investigasi yang lebih rinci, yang pada akhirnya bisa berujung pada proses persidangan dalam suatu Pengadilan HAM. 

Komnas HAM akan mengambil keputusan akhir pada Mei 2015 setelah tim kasus Paniai menyempurnakan kompilasi informasi-informasi kasus tersebut dan analisis hukum sebagaimana yang diatur oleh undang-undang tersebut. Amnesty International menyerukan kepada pihak berwenang Indonesia untuk memastikan bahwa semua pihak yang relevan, termasuk pasukan keamanan Indonesia, bekerja sama dengan tim bentukan Komnas HAM ketika tim tersebut dibentuk dan menjalankan tugas-tugasnya, dan bahwa Komnas HAM disediakan sumber daya yang memadai, termasuk ahli forensik dan ahli-ahli lain yang relevan, untuk melakukan kerjanya. Lebih lanjut, para korban dan saksi harus disediakan perlindungan yang memadai. 

Budaya impunitas telah berkontribusi pada tutup matanya pemerintahan sebelumnya terhadap pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pasukan keamanan Indonesia di Papua, termasuk pembunuhan di luar hukum, penggunaan kekuatan yang berlebihan, dan penyiksaan dan bentuk perlakukan buruk lainnya. Jika penyelidikan Komnas HAM dan komitmen terbuka Presiden untuk menyelesaikan kasus ini berujung pada suatu akuntabilitas yang sejati, dan reparasi bagi para korban dan keluarga mereka, hal ini akan menjadi sebuah indikasi yang positif bagi orang-orang Papua akan komitmen Presiden Joko Widodo untuk memperbaiki situasi HAM di wilayah tersebut. 

Siapa pun anggota pasukan keamanan yang ditemukan bertanggung jawab terhadap penggunaan kekuatan yang semena-mena dan brutal, termasuk mereka yang memiliki tanggung jawab komando yang memberikan perintah melawan hukum atau yang mengetahui atau seharusnya mengetahui bahwa mereka yang ada di bawah komandonya melakukan penggunaan kekuatan yang melawan hukum, dan mereka yang tidak mengambil tindakan untuk mencegahnya, harus diadili di sebuah pengadilan sipil yang prosesnya menemui standar-standar internasional tentang peradilan yang adil, tanpa menggunakan hukuman mati. Para korban, termasuk keluarga-keluarga korban yang tewas dalam kondisi semacam itu, harus diberikan reparasi yang penuh dan efektif. 

Siaran Pers Amnesty International 
 Josef Roy Benedict Campaigner - Indonesia & Timor-Leste
Share this article :
 
Redaksi : Pedoman Ciber | Testimoni | Kirim Berita
Copyright © 2011. Kabarsulawesi.com - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Kabar Sulawesi Disclaimer