Home » » Rilis Amnesty Internasional : Praktik Hukuman Mati di Dunia Pada Tahun 2014

Rilis Amnesty Internasional : Praktik Hukuman Mati di Dunia Pada Tahun 2014

Written By Redaksi kabarsulawesi on Rabu, 01 April 2015 | 11:25 PM

Kabarsulawesi.com -HAM : Praktik Hukuman Mati di Dunia Pada Tahun 2014  [petikan dari laporan Amnesty International, Hukuman dan Eksekusi Mati pada 2014 (Death sentences and executions in 2014) diluncurkan pada 1 April 2015].

Amnesty International mencatat adanya eksekusi mati di 22 negera pada 2014, jumlah yang sama pada 2013. Paling tidak 607 eksekusi mati dilakukan di seluruh dunia, penurunan hampir 22% dibandingkan dengan 2013. Seperti di tahun-tahun sebelumnya, angka ini tidak termasuk jumlah orang yang dieksekusi mati di China, di mana data tentang hukuman mati dianggap sebagai rahasia Negara. Paling tidak 2.466 orang diketahui divonis mati di 55 negara pada 2014, merupakan kenaikan 28% disbanding dengan 2013 ketika 1.9. 

Kenaikan ini banyak disebabkan oleh lonjakan tajam hukuman mati di Mesir (dari 109 di 2013 menjadi 509 di 2014) dan Nigeria (dari 141 menjadi 659), di mana pengadilannya menerapkan vonis massal kepada sejumlah orang di beberapa kasus. 

Semua kawasan kecuali Eropa dan Asia Tengah menunjukan lebih sedikit eksekusi mati yang tercatat pada 2014 dibandingkan pada 2013. Kawasan Afrika Sub-Sahara menunjukan kemajuan tersebut dengan 46 eksekusi yang tercatat di tiga negara – dibandingkan dengan 64 eksekusi di lima negara pada 2013. Jumlah eksekusi mati yang dicatat oleh Amnesty International di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara menurun dari 638 di 2013 menjadi 491 di 2014. 

Kebanyakan eksekusi mati terjadi di China, Iran, Saudi Arabia, Iraq, dan Amerika Serikat – sesuai dengan urutannya. China mengeksekusi mati lebih banyak orang dibanding jumlah eksekusi mati keseluruhan di dunia – tetapi tingkat penggunaan hukuman mati di China tidak diketahui karena datanya dianggap sebagai rahasia negara; angka 607 eksekusi mati di atas tidak mencakup angka eksekusi mati di China. 

EKSEKUSI MATI YANG TERCATAT PADA 20141: 

Afghanistan (6), Belarusia (3+), China (+)2, Mesir (15+), Equatorial Guinea (9), Iran (289+), Irak (61+), Jepang (3), Yordania (11), Malaysia (2+), Korea Utara (+), Pakistan (7), Palestina [Negara (2+), Otoritas Hamas, Gaza], Arab Saudi (90+), Singapura (2), Somalia (14+), Sudan (23+), Taiwan (5), Uni Emirat Arab (1), Amerika Serikat (35), Vietnam (3+), dan Yaman (22+). 

VONIS MATI YANG TERCATAT PADA 2014: 

 Afghanistan (12+), Aljazair (16+), Bahrain (5), Bangladesh (142+), Barbados (2), Botswana (1), China (+), Kongo (Republik ) (3+), Republik Demokratik Kongo (DRC) (14+), Mesir (509+), Gambia (1+), Ghana (9), Guyana (1), India (64+), Indonesia (6), Iran (81+), Irak (38+), Jepang (2), Yordania (5), Kenya (26+), Kuwait (7), Lebanon (11+), Lesotho (1+), Libya (1+), Malaysia (38+), Mal adewa (2), Mali (6+), Mauritania (3),Maroko/Sahara Barat (9), Myanmar (1+), Nigeria (659), Korea Utara (+), Pakistan (231), Palestina (Negara) (4+ Otoritas Hamas, Gaza), Qatar (2+), Arab Saudi (44+), Sierra Leone (3), Catatan : 1 Indonesia tidak melakukan eksekusi mati pada 2014. Namun demikian, pada 2015 telah terdapat enam eksekusi mati terkait kasus-kasus narkotika hingga Maret. 2 Angka ini tidak termasuk jumlah orang yang dipercayai telah dieksekusi di China yang dianggap sebagai rahasia negara. Singapura (3), Somalia (52+: 31+ Pemerintahan Federal Somalia; 11+ Puntland; 10+ Somaliland), Korea Utara (1), Sudan Selatan (+), Sri Lanka (61+), Sudan (14+), Taiwan (1), Tanzania (91), Thailand (55+), Trinidad; Tobago (2+), Tunisia (2+), Uganda (1), Uni Emirat Arab (25), Amerika Serikat (72+), Vietnam (72+), Yaman (26+), Zambia (13+), dan Zimbabwe (10). 

Paling tidak 19.094 orang masih di bawah vonis mati di dunia hingga akhir 2014. Di banyak negara di mana orang-orang dijatuhi vonis mati atau dieksekusi mati, proses peradilannya tidak memenuhi standar-standar internasional tentang peradilan yang adil (fair trial). Di banyak kasus, hal ini termasuk memperoleh ‘pengakuan’ lewat penyiksaan atau perlakuan buruk lainnya, sebagai contoh di Afghanistan, Bahrain, China, Iran, Irak, Korea Utara, dan Arab Saudi. Orang-orang terus dijatuhi vonis mati dan dieksekusi mati untuk kejahatan-kejahatan yang tidak memenuhi ambang batas “kejahatan-kejahatan paling serius” akan “pembunuhan yang disengaja” seperti yang didefinisikan dalam standar-standar internasional, khususnya di bawah Pasal 6 dari Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights, ICCPR). 

Kejahatan-kejahatan tersebut termasuk kejahatan-kejahatan terkait narkotika di sejumlah negara, termasuk China, Indonesia, Iran, Malaysia, Arab Saudi, Singapura, Sri Lanka, Thailand, Uni Emirat Arab dan Vietnam, dan juga kejahatan “zina” bagi orang-orang yang sudah kawin (Uni Emirat Arab), “penodaan agama” (Pakistan), kejahatan-kejahatan ekonomi (China, Korea Utara, Vietnam), kejahatan-kejahatan berbeda terkait perkosaan (Afghanistan, India, Iran, Arab Saudi, Uni Emirat Arab), dan kejahatan-kejahatan “ilmu hitam” dan “ilmu sihir” (Arab Saudi). Masalah lain adalah adanya orang-orang yang memiliki gangguan kejiwaan dan intelektualitas di bawah vonis mati di beberapa negara termasuk Indonesia, Jepang, Malaysia, Pakistan, Trinidad & Tobago, dan Amerika Serikat. 

Banyak negara yang menerapkan atau mengimplementasikan hukuman mati pada 2014 melakukannya sebagai respon kepada ancaman baik secara nyata maupun yang dipersepsikan terhadap keamanan negara dan keselamatan publik yang muncul karena terorisme, suatu kejahatan, atau instabilitas internal. 

• Pakistan mencabut enam tahun moratorium eksekusi mati setelah serangan mengerikan terhadap sebuh sekolah di Peshawar. Tujuh orang dieksekusi mati dalam waktu kurang dari dua minggu di akhir 2014. Pemerintah juga berikrar untuk mengeksekusi mati ratusan terpidana mati yang divonis atas kejahatan-kejahatan terkait terorisme. 

• China membuat penggunaan hukuman mati sebagai sebuah alat dalam sebuah kampanye “Memukul Keras”, yang ditandai oleh pihak berwenang sebagai respon terhadap terorisme dan kejahatan brutal di Wilayah Otonomi Uighur Xinjiang. 

Tiga orang divonis mati pada sebuah vonis massal yang melibatkan 55 orang yang dihukum karena terorisme, separatisme, dan pembunuhan. Antara Juni dan Agustus, 21 orang dieksekusi mati di Wilayah Otonomi Uighur Xinjiang terkait serangan-serangan teroris yang terpisah. • Baik Kamerun maupun Uni Emirat Arab memperluas cakupan hukuman mati untuk memasukan kejahatan-kejahatan terkait “terorisme”. 

• Yordania melakukan lagi eksekusi mati pada Desember, setelah selang selama delapan tahun, terhadap 11 orang yang divonis atas pembunuhan. Pihak berwenang secara jelas menyatakan bahwa tindakan tersebut sebagai respon meningkatnya angka kejahatan pembunuhan. 

• Pada Desember, Indonesia mengumumkan diteruskannya lagi eksekusi mati bagi kejahatan-kejahatan terkait narkotika untuk memerangi suatu “darurat nasional narkoba”. Argumen yang mendukung penerapan hukuman mati untuk memerangi kejahatan-kejahatan mengabaikan fakta bahwa tidak ada bukti yang meyakinkan bahwa hukuman mati bekera secara khusus sebagai efek jera bagi suatu kejahatan, atau lebih efektif ketimbang penggunaan hukuman pemenjaraan. 

Hal ini telah dikonfirmasi di banyak kajian yang dilakukan oleh PBB dan di penjuru berbeda negara-negara dan kawasan di dunia. Ketika pemerintahan menjelaskan hukuman mati sebagai sebuah solusi bagi suatu kejahatan atau ketidakamanan, mereka tidak hanya menyesatkan publik tetapi – di banyak kasus –juga gagal mengambil langkah-langkah untuk merealisasikan tujuan dari penghapusan hukuman mati di bawah hukum internasional. 

Banyak dari negara yang masih mempertahankan hukuman mati tersebut terus menggunakannya secara bertentangan dengan standar-standar dan hukum internasional. Persidangan yang tidak adil, “pengakuan” yang diambil lewat penyiksaan atau perlakuan buruk lainnya, penerapan hukuman mati bagi anak-anak, dan orang-orang dengan gangguan kejiwaan dan intelektualitas, dan bagi kejahatan- kejahatan lain selain “pembunuhan dengan kesengajaan” terus menjadi masalah yang tampil dalam penerapan hukuman mati pada 2014. 

KECENDERUNGAN REGIONAL ASIA-PACIFIK: 

• Pakistan dan Singapura melanjutkan lagi eksekusi mati pada 2014. 
• China, Korea Utara, dan Vietnam terus mengklasifikasi data tentang hukuman mati sebagai rahasia negara. 
• Angka negara yang melakukan eksekusi mati turun dari 10 pada 2013 menjadi 9 pada 2014. 
• Sebuah rancangan undang-undang untuk menghapus hukuman mati masih tertunda di Mongolia. Legislator di Fiji, Korea Selatan, dan Thailand memulai debat tentang penghapusan hukuman mati. 
• China, Jepang, dan Vietnam membebaskan orang tidak bersalah yang telah dijatuhi vonis mati. 

INDONESIA 

 Enam vonis mati baru dijatuhi di Indonesia pada 2014. Paling tidak 130 orang masih di bawah vonis mati hingga akhir tahun 2014, 64 di antaranya divonis mati karena kejahatan narkotika. Pada 28 November, Deputi Jaksa Agung untuk Tindak Pidana Umum, Basyuni Masyarif, mengumumkan bahwa pemerintah berencana untuk mengeksekusi mati lima orang sebelum akhir 2014. Ia juga menyatakan bahwa 20 eksekusi mati lainnya telah dijadwalkan pada 2015. 

Pada 3 Desember, Wakil Presiden Jusf Kalla menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo tidak akan memberikan grasi kepada paling tidak 64 terpidana mati yang telah divonis mati untuk kejahatan terkait narkotika dan bahwa eksekusi mati mereka akan dilakukan. Menteri Luar Negeri terus secara pro-aktif meminta pengubahan hukuman mati yang dijatuhkan terhadap Warga Negara Indonesia di luar negeri. Angka yang dikeluarkan pada Februari 2015 mengindikasikan bahwa antara 2011 dan 2014, saat ketika sebuah gugus tugas dibentuk di bawah Kementerian Luar Negeri, ada 240 warga Indonesia yang menghadapi eksekusi mati telah diubah vonis matinya dan bahwa 46 orang telah diubah vonis matinya hanya pada 2014.

Sekitar 229 Warga Negara Indonesia lainnya masih menghadapi eksekusi mati di luar negeri, teramasuk 15 orang di China untuk kasus narkotika, 168 orang di Malaysia (112 orang untuk kasus narkotika dan 56 orang untuk kasus pembunuhan), 38 orang di Arab Saudi, empat di Singapura (termasuk satu orang untuk kasus narkotika), satu orang di Laos, dan satu orang di Vietnam, keduanya untuk kasus narkotika. 

ABOLISI HUKUMAN MATI 

Meskipun terdapat masalah-masalah di atas, dunia terus melakukan langkah maju menuju penghapusan hukuman mati. Kecenderungan jangka panjang dunia menjauh dari hukuman mati masih jelas. Pada 2014, 22 negara masih melakukan eksekusi mati, sementara dua dekade lalu, pada 1995, jumlahnya masih 41. 140 negara di dunia, lebih dari dua pertiga jumlah global, adalah abolisionis dalam hukum atau secara praktik. 

Pada Desember, Majelis Umum PBB mengadopsi resolusinya yang kelima kali tentang moratorium penggunaan hukuman mati. Jumlah anggota PBB yang setuju terhadap resolusi 69/186 tersebut meningkat enam, dari 111 pada 2012 menjadi 117 pada 2014, sementara itu 38 anggota memilih menolak dan 34 anggota memilih abstain3. 

Negara-negara baru yang memilih setuju terhadap resolusi tersebut adalah Equatorial Guinea, Eritrea, Fiji, Niger, dan Suriname. Sebagai tanda positif lebih lanjut, Bahrain, Myanmar, Tonga, dan Uganda berpindah dari yang menolak menjadi abstain. Sayangnya, Papua New Guinea berpindah dari abstain menjadi menolak resolusi tersebut. 

Amnesty International menentang hukuman mati untuk semua kejahatan apa pun tanpa kecuali dan tanpa mempertimbangan konteks kejahatan, rasa bersalah, tidak bersalah, atau karakter lainya dari para individu, atau metode yang digunakan oleh negara untuk melakukan eksekusi mati. Hukuman mati melanggar hak atas hidup dan merupakan penghukuman yang paling kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat. 

Catatan : 3 Indonesia memilih abstain resolusi Majelis Umum PBB 69/186. Ini kali kedua Indonesia memilih abstain setelah tiga sebelumnya memilih menolak resolusi tersebut.
Share this article :

Posting Komentar

 
Redaksi : Pedoman Ciber | Testimoni | Kirim Berita
Copyright © 2011. Kabarsulawesi.com - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Kabar Sulawesi Disclaimer