Home » » Penerima Bantuan Program Keluarga harapan Perlu Direvisi

Penerima Bantuan Program Keluarga harapan Perlu Direvisi

Written By Redaksi kabarsulawesi on Rabu, 19 Agustus 2015 | 6:36 PM

Kabarsulawesi.com – Luwu : Masyarakat penerima Bantuan program bantuan keluarga harapan (PKH) yang dipantau kabarsulawesi.com khususnya masyarakat kecamatan lamasi timur kabupaten luwu yang berjumlah 372 kepala keluarga penerima bantuan program keluarga harapan. 

Sebelum dana diterima masing-masing kepala keluarga dan istri diadakan pengambilan sidik jari d kantor kecamatan Lamasi timur. Sesuai penjelasan yang disampaikan pasilitator atau pendamping program keluarga harapan Hasnawir S.pd bahwa program keluarga harapan adalah program yang diadakan oleh mentri sosial RI yang ditindak lanjuti Statistik kabupaten dan dinas sosial dan mulai berjalan tahun anggaran 2014 – sekarang. Sesuai program akan berjalan selama 6 tahun dan setiap penerima dana tersebut bervariasi jumlahnya yang diterima, ada yang menerima setiap kepala keluarga Rp 900.000., ada yang Rp 700.000., ada yang Rp 500.000 ada yang hanya Rp 200.000 dan itu tergantung jumlah anak 

Dalam tanggungan keluarga, contoh anak balita dalam tanggungan sebesar Rp 1000.000 pertahun, anak SMP 1.000.000 pertahun, anak SD 500.000 pertahun untuk pokok RP 300.000 pertahun. Kemudian dipertanyakan tentang sanggahan sebagian masyarakat bahwa banyak tidak layak lagi menerima bantuan tersebut karena rata-rata penerima bantuan memiliki tanah, memiliki rumah yang bagus beratap seng,berlantai tembok bahkan ada yang memakai lantai tehel bahkan memiliki kendaraan roda 2.dan apakah itu semuanya masuk dalam kriteria atau klarifikasi persyaratan penerima bantuan tersebut.

Menurut keterangan fasilitator Hasnawir S.pd bahwa persyaratan tersebut adalah data yang dimiliki statistik dan instatistik langsung mengrim kementri sosial dan mensos pusat menerbitkan kartu untuk dikirim kedaerah melalui rekening masing-masing penerima untuk diterima di kantor pos setempat adapun yang di protes sebagian masyarakat yang banyak tidak layak lagi untuk menerima dan tersebut agar pemerintah melalukan pendataan ulang agar yang miskin di indonesia berkurang, dan bisa saja terjadi pendataan yang kurang akurat orang mampu didata orang miskin dan orang miskin didata orang Mampu akhirnya orang miskin tidak dapat menerima sesuai prosedur yang ada ( jamal Andua)
Share this article :

Posting Komentar

 
Redaksi : Pedoman Ciber | Testimoni | Kirim Berita
Copyright © 2011. Kabarsulawesi.com - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Kabar Sulawesi Disclaimer