Home » » Amnesty Interasional : Lindungi minoritas agama di Aceh

Amnesty Interasional : Lindungi minoritas agama di Aceh

Written By Redaksi kabarsulawesi on Selasa, 13 Oktober 2015 | 8:23 PM

Kabarsulawesi.com : Amnesty International sangat prihatin terhadap kegagalan kepolisian lokal untuk mencegah serangan terhadap paling sedikit dua gereja umat Kristen dari aksi massa di Aceh Singkil hari ini, yang meninggalkan paling tidak satu orang tewas dan puluhan lainnya luka-luka. Meskipun para pemimpin gereja telah memberi informasi kepada polisi tentang serangan yang akan terjadi, polisi dilaporkan tidak memperlakukan ancaman tersebut secara serius atau memobilisir personel yang memadai untuk melindungi gereja-gereja tersebut.
Amnesty International juga prihatin bahwa bupati Aceh Singkil telah menentukan pada 12 Oktober 2015 untuk membongkar paling sedikit 10 gereja, beberapa telah didirikan selama berpuluh-puluh tahun, berdasarkan peraturan gubernur atau bupati. Kelompok-kelompok hak asasi manusia (HAM) telah menemukan bahwa aturan-aturan tersebut bersifat diskriminatif terhadap kelompok minoritas agama di provinsi Aceh karena menerapkan persyaratan yang membuat hampir tidak mungkin bagi mereka untuk ikuti. Lebih lanjut, keputusan untuk membongkar gereja-gereja merupakan pelanggaran yang jelas dari hak setiap orang untuk memanifestasikan agamanya. Amnesty International menyerukan kepada pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk mengambil langkah-langkah segera untuk mengakhiri arus pasang represi terhadap minoritas agama di Aceh. Pemerintah juga harus menginvestigasi serangan-serangan dan membawa para pelaku ke muka hukum dan juga menyerukan polisi untuk menjamin perlindungan minoritas agama di Aceh. Pemerintah harus meninjau semua peraturan lokal yang membatasi aktivitas-aktivitas keagamaan kelompok minoritas yang mana secara jelas melanggar kewajiban Indonesia di bawah Pasal 18(1) dari Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang menjamin setiap orang atas kebebasan berkeyakinan, berpikir, dan beragama. Latar Belakang Penutupan banyak gereja Kristen di kabupaten Aceh Singkil dimulai pada 2012 ketika pihak berwenang setempat menyegel 20 gereja atas dasar mereka tidak memiliki izin untuk membangun tempat ibadah, meskipun beberapa gereja telah didirikan sejak tahun 1930an. Pemerintah provinsi Aceh dan kabupaten Aceh Singkil mengeluarkan masing-masing Peraturan Gubernur No. 25/2007 dan Qanun Aceh Singkil No. 2/2007 tentang Pendirian Tempat Ibadah. Kedua peraturan daerah tersebut membatasi kelompok minoritas agama untuk mendirikan tempat ibadah dan memiliki ketentuan yang lebih ketat tentang prasyarat pendirian tempat ibadah dibandingkan dengan aturan nasional lewat Surat Keputusan Bersama (SKB) Dua Menteri No. 8 dan No. 9/2006. Aturan-aturan ini kemudian digunakan oleh kelompok organisasi kekerasan Islam di Aceh Singkil untuk menjustifikasi penutupan gereja-gereja Kristen dengan dukungan pihak berwenang lokal. Josef Roy Benedict Deputy Director - Campaigns Southeast Asia and Pacific Regional Office Amnesty International
Share this article :
 
Redaksi : Pedoman Ciber | Testimoni | Kirim Berita
Copyright © 2011. Kabarsulawesi.com - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Kabar Sulawesi Disclaimer