Home » » Jutaan korban dan keluarga diabaikan 50 tahun setelah peristiwa pembantaian 1965

Jutaan korban dan keluarga diabaikan 50 tahun setelah peristiwa pembantaian 1965

Written By Redaksi kabarsulawesi on Sabtu, 03 Oktober 2015 | 11:24 PM

Kabarsulawesi.com : Para pihak berwenang Indonesia terus mengabaikan jutaan korban dan keluarga mereka yang menderita lewat salah satu dari peristiwa pembunuhan massal terburuk di jaman modern, menurut Amnesty International pada peringatan ke-50 tahun peristiwa 1965 yang digerakan atas inisiatif pemerintah. “Lima dekade adalah waktu yang terlalu panjang bagi penantian untuk keadilan atas salah satu pembunuhan massal terburuk di zaman kita. 

Di segala penjuru Indonesia, para korban peristiwa 1965 dan1966, dan keluarga mereka masih dibiarkan untuk berjuang sendiri, sementara mereka yang diduga memiliki tanggung jawab pidana masih bebas,” menurut Papang Hidayat, Peneliti untuk Indonesia dari Amnesty International. “Pihak berwenang Indonesia harus mengakhiri ketidakadilan ini segera untuk selamanya. 

Peringatan hari ini harus menjadi titik mula bagi suatu era baru di mana kejahatan-kejahatan masa lalu tidak lagi ditutup-tutupi.” Sebagai lanjutan dari suatu upaya kudeta yang gagal pada 30 September 1965, militer Indonesia – dipimpin oleh Mayor Jendral Suharto – memulai sebuah serangan sistematik terhadap mereka yang dituduh komunis dan berbagai kelompok yang dianggap sebagai aktivis kiri. Dua tahun berikutnya, angka berkisar antara 500.000 dan satu juta orang tewas dibunuh. Kejahatan seksual merajalela dengan jumlah perempuan yang diperkosa atau dijadikan budak seksual tidak terhitung. 

Ratusan ribu orang dipenjara tanpa persidangan – banyak di antaranya menjalaninya bertahun-tahun, mengalami penderitaan akibat penyiksaan yang reguler. Upaya-upaya oleh pihak berwenang Indonesia untuk menghadirkan kebenaran terhadap peristiwa ini dan untuk menyediakan para korban dan keluarga mereka dengan keadilan dan reparasi dalam bentuk terbaiknya hanya berupa upaya sepotong-sepotong. 

Di Indonesia, masih terdapat minimnya akuntabilitas bagi kejahatan-kejahatan di bawah hukum internasional. Di hanya sedikit kasus, para pelaku bisa dibawa ke persidangan dan sebagian besarnya bebas. Kultur senyap yang menghantui masih berjaya di Indonesia di mana bahkan mendiskusikan peristiwa 50 tahun lalu tentang 1965 masih sangat sulit bagi para korban, jangkan menuntutu reparasi atau akses terhadap kebenaran dan keadilan yang mereka berhak miliki di bawah hukum internasional. Meskipun ruang untuk dialog telah terbuka di beberapa tahun terakhir, para korban masih terus menghadapi diskriminasi berdasarkan hukum maupun secara praktik. 

Pertemuan-pertemuan internal atau kegiatan-kegiatan publik yang diorganisir oleh para korban tentang peristiwa 1965 sering kali dibubarkan oleh pihak berwenang atau diserang oleh kelompok-kelompok vigilante dengan polisi tidak melakukan apa pun atau tidak mencegah gangguan tersebut. 

 “Sudah terlalu banyak para aktivis dan penyintas yang berani telah menghadapi gangguan, intimidasi, dan serangan untuk mengungkapkan kejahatan massal yang terjadi 50 tahun yang lalu. Pihak berwenang harus mulai mendengarkan komunitas HAM, bukan menekan suara mereka,” menurut Papang Hidayat. 

Pada Juli 2012, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengumumkan sebuah laporan yang mengungkap peristiwa pembunuhan yang mengerikan tersebut dengan temuan bukti-bukti akan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan oleh aparat keamananan dan aktor-aktor non-negara. 

Meski Komnas HAM meminta Kejaksaan Agung untuk menindaklanjuti temuan-temuan laporan tersebut dan membentuk tim penyidikan, hingga saat ini tidak ada yang terjadi. Sementara itu upaya-upaya untuk membentuk suatu komisi kebenaran di tingkat nasional telah berhenti karena minimnya kemauan politik. Sejak menjabat pada Oktober 2014, Presiden Joko “Jokowi” Widodo telah berjanji untuk menjadikan HAM sebagai prioritas dan untuk menyelesaikan kejahatan-kejahatan masa lalu. Pada Mei 2015, pemerintah mengumumkan sebuah mekanisme non-yudisial untuk menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu, termasuk pembantaian 1965. 

Namun demikian, tanpa kewenangan untuk mengadili, ada kekhawatiran besar bahwa mekanisme ini akan memprioritaskan rekonsiliasi di atas kebenaran dan keadilan, dan membiarkan para pelaku yang paling buruk bebas. “Presiden Joko Widodo telah memiliki kesempatan emas untuk menggunakan mandatnya untuk memastikan bahwa masa lalu tidak lagi dilupakan di Indonesia. Indonesia adalah sebuah negeri yang secara cepat muncul sebagai pemimpin regional – Indonesia harus menggunakan posisi ini secara serius dan memberikan contoh soal keadilan, kebenaran, dan reparasi,” menurut Papang Hidayat

.(Amnesty International)
Share this article :
 
Redaksi : Pedoman Ciber | Testimoni | Kirim Berita
Copyright © 2011. Kabarsulawesi.com - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Kabar Sulawesi Disclaimer