Home » » Laporan Amnesty International Soal Hukuman Mati

Laporan Amnesty International Soal Hukuman Mati

Written By Redaksi kabarsulawesi on Kamis, 15 Oktober 2015 | 8:37 PM

Kabarsulawesi.com - Jakarta : Laporan Amnesty International mengungkapkan cacatnya sistem hukum yang endemik dalam kasus-kasus hukuman mati. Para terpidana mati di Indonesia secara rutin tidak diberikan akses kepada pengacara dan dipaksa membuat “pengakuan” lewat pemukulan yang hebat, sementara warga negara asing yang menghadapi hukuman mati harus menjalani sistem hukum yang sulit mereka mengerti, menurut Amnesty International dalam laporan terbarunya hari ini. Laporan yang berjudul “Flawed Justice atau Keadilan yang Cacat” mengungkap bagaimana pemerintah Indonesia di bawah Presiden Joko “Jokowi” Widodo sudah membuat olok-olokan terhadap hukum internasional dengan mengeksekusi mati 14 orang sejak dia menjabat, sementara banyak terpidana mati lainnya sekarang juga beresiko kehilangan nyawa. “Kebijakan putar arah tanpa perasaan Indonesia telah berujung pada kematian 14 orang, meskipun ada bukti yang jelas akan pelanggaran mencolok dari prinsip peradilan yang adil. Pemerintah mungkin saja mengklaim bahwa mereka mengikuti hukum internasional secara literal, tetapi investigasi kami menunjukan bahwa realitas di lapangan sangat berbeda dengan adanya cacat endemik di dalam sistem hukum,” menurut Josef Benedict, Direktur Kampanye Amnesty International untuk Asia Tenggara. “Hukuman mati selalu merupakan pelanggaran HAM, tetapi banyak masalah serius terkait bagaimana penghukuman ini diterapkan di Indonesia membuat praktik hukuman mati menjadi lebih tragis. Pihak berwenang Indonesia harus mengakhiri pembunuhan yang tidak masuk akal ini sekarang dan selamanya, dan segera meninjau semua kasus hukuman mati dengan pandangan untuk mengurangi penghukumannya.” Meski sebelumnya adanya tanda-tanda kuat bahwa Indonesia telah menjauh dari hukuman mati di beberapa tahun belakangan, pemerintahan Presiden Joko Widodo – yang mulai menjabat pada Oktober 2014 – telah meningkatkan jumlah eksekusi mati secara signifikan. Dari 14 orang yang telah dikirim menghadapi regu tembak di 2015, 12 di antaranya adalah warga negara asing dan divonis atas kejahatan narkotika. Pemerintah telah berikrar untuk menggunakan hukuman mati untuk mengatasi sebuah “darurat narkotika” nasional, meskipun tidak ada bukti bahwa ancaman hukuman mati bisa menjadi efek jera suatu kejahatan dibandingkan hukuman pemenjaraan. Presiden Joko Widodo juga telah menyatakan bahwa dia akan menolak semua permohonan grasi dari terpidana mati untuk kasus narkotika. Investigasi Amnesty International terhadap 12 kasus terpidana mati mengungkapkan cacat emblematik dalam sistem hukum Indonesia, yang mengundang pertanyaan serius akan penggunaan hukuman mati di negeri ini. Pengakuan paksa Separuh dari kasus-kasus yang diteliti Amnesty International, menunjukan para terpidana mati mengklaim bahwa mereka telah dipaksa untuk “mengakui” kejahatan mereka, termasuk lewat pemukulan yang hebat ditangan aparat kepolisian di dalam tahanan. Banyak yang mengklaim juga disiksa atau diperlakukan buruk lainnya, namun pihak berwenang Indonesia tidak pernah menindaklanjuti dengan melakukan investigasi terhadap tuduhan-tuduhan tersebut. Seorang warga negara Pakistan, Zulfiqar Ali mengklaim bahwa polisi menahan dia di sebuah rumah selama tiga hari setelah penangkapannya, di mana dia ditendang, dipukul, dan diancam dibunuh sampai akhirnya dia menandatanganti sebuah “pengakuan”. Pemukulan tersebut membuat kondisi Zulfiqar sangat buruk sehingga dia harus menjalani operasi ginjal dan perut. Meski Zulfiqar Ali merinci penyiksaan yang diderita dia selama persidangan, hakim membolehkan “pengakuannya” digunakan sebagai bukti dan tidak ada investigasi independen yang dibuat untuk menguji tuduhan-tuduhannya. Temuan-temuan dalam laporan “Flawed Justice atau Keadilan yang Cacat” memperkuat temuan organisasi hak asasi manusia lainnya baik di tingkat nasional maupun internasional, yang menemukan bukti-bukti penyiksaan atau perlakuan buruk lainnya yang sistematik dan meluas yang dilakukan oleh aparat kepolisian Indonesia dengan impunitas. Ketiadaan akses terhadap pengacara Terpidana mati Indonesia secara rutin ditolak aksesnya terhadap pengacara, meskipun hak ini dijamin baik oleh hukum internasional maupun Indonesia. Banyak terpidana yang disebut-sebut dalam laporan ini dan didakwa dengan kejahatan yang bisa dihukum mati terpaksa menunggu beberapa minggu atau berbulan-bulan sebelum bertemu dengan seorang pengacara, yang secara serius merugikan kemampuan mereka untuk membela diri di persidangan. Juga terdapat keraguan serius tentang kualitas pembela hukum yang disediakan kepada mereka yang menghadapi dakwaan hukuman mati. Dalam satu kasus, satu-satunya nasehat hukum yang diberikan pembela hukumnya adalah dengan menjawab “Ya” untuk segala pertanyaan dari para penyidik. Dalam sebuah kasus lainnya, vonis mati diberikan karena permintaan pembela hukum terdakwa sendiri kepada para hakim. Tidak ada satupun dari 12 kasus yang diteliti dalam laporan ini adalah para terpidana yang dibawa ke muka hakim dalam suatu persidangan sesaat setelah penangkapannya sebagaimana yang disyaratkan oleh hukum dan standar-standar internasional – kebanyakan harus menunggu beberapa bulan sebelum persidangan. Warga negara asing Dua belas dari 14 orang yang dieksekusi mati di Indonesia pada 2015 adalah warga negara asing, dan paling sedikit masih ada 35 terpidana mati warga asing lainnya di Indonesia. Namun demikian, temuan-temauan Amnesty International menunjukan bahwa dalam banyak contoh kasus Indonesia melanggar hak-hak terpidana mati warga negara asing dengan mengabaikan penerjemahan selama dan sebelum persidangan, membuat mereka menandatangani dokumen-dokumen dalam suatu Bahasa yang mereka tidak mengerti, atau menolak akses kepada konsuler atau perwakilan kedutaan mereka. Sebagai tambahan pada 2015, Indonesia mengeksekusi mati seorang laki-laki yang menderita gangguan mental hebat yang merupakan pelanggaran terhadap hukum internasional. Warga Brazil Rodrigo Gularte telah didiagnosa menderita paranoid schizophrenia. Rekomendasi-rekomendasi Menimbang adanya cacat serius dalam sistem hukum Indonesia, Amnesty International mendesak pihak berwenang Indonesia untuk segera membentuk sebuah badan independen untuk meninjau semua kasus di mana orang-orang telah dipidana mati, dengan pandangan untuk mengubah atau mengurangi hukuman mati. Indonesia juga harus mereformasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidananya (KUHP) untuk sesuai dengan standar-standar internasional dan memastikan bahwa semua hak-hak terpidana akan peradilan yang adil dihormati. “Presiden Joko Widodo telah berjanji untuk memperbaiki HAM di Indonesia, namun dengan menempatkan puluhan orang di hadapan regu tembak menunjukan bagaimana komitmen tersebut kosong belaka,” menurut Josef Benedict. “Indonesia harus membuat contoh perbaikan HAM secara regional. Ini saatnya untuk mengambil tanggung jawab tersebut secara serius – langkah pertama seharusnya adalah menerapkan moratorium eksekusi mati.” Latar belakang Dua puluh tujuh orang telah dieksekusi mati antara 1999 dan 2014, di bawah era empat presiden Indonesia yang terpilih secara demokratis. Tidak ada eksekusi mati dilakukan antara 2009 dan 2012. Menurut data yang diperoleh dari Kementerian Hukum dan HAM hingga 30 April 2015, paling tidak ada 121 terpidana mati. Ini termasuk 54 orang yang divonis mati terkait kejahatan narkotika, dua terpidana mati kasus terorisme, dan 65 terpidana mati kasus pembunuhan.
Hingga saat ini, 140 negara telah menghapus hukuman mati dalam sistem hukum atau secara praktik. Amnesty International menentang hukuman mati dalam semua kasus dan dalam segala situasi, tanpa memandang jenis kejahatan, karakter pelaku kejahatan, atau metode yang digunakan oleh negara untuk melakukan eksekusi mati. Organisasi ini menganggap hukuman mati sebagai pelanggaran terhadap hak atas hidup yang diakui di dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan merupakan bentuk penghukuman yang paling kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat. Catatan tambahan Untuk informasi atau wawancara lebih lanjut, bisa menghubungi: Papang Hidayat, Peneliti Amnesty International untuk Indonesia di email: papang.hidayat@amnesty.org HP: +62 812 959 8680
Share this article :

Posting Komentar

 
Redaksi : Pedoman Ciber | Testimoni | Kirim Berita
Copyright © 2011. Kabarsulawesi.com - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Kabar Sulawesi Disclaimer