Home » » Pemkab Lutim Buka Wawasan Pegawai Tentang Kesetaraan Gender

Pemkab Lutim Buka Wawasan Pegawai Tentang Kesetaraan Gender

Written By Redaksi kabarsulawesi on Kamis, 29 Oktober 2015 | 5:35 AM

Kabarsulawesi.com - Luwu Timur: Isu kesetaraan gender saat ini menjadi fokus perhatian pemerintah dalam membangun kwalitas manusia yang lebih baik. Disadari jika pemahaman terhadap kesetaraan gender akan dapat mengeliminir potesi diskriminasi yang selama ini banyak terjadi terhadap kaum perempuan, pemerintah kabupaten luwu timur melalui Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) bekerjasama dengan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Provinsi Sulawesi Selatan, menggelar koordinasi yang menitikberatkan isu kesetaraan gender dan perlindungan anak. 

Acara yang di gelar di Aula Sasana Praja Kantor Bupati Kabupaten Luwu Timur, kota Malili tersebut, di ikuti oleh seluruh Sekretaris dan Bagian Perencanaan dari tiap-tiap SKPD dan Kecamatan Pemkab Luwu Timur. “Acara ini penting dilakukan untuk membuka wawasan kita agar bisa membedakan mana hal-hal yang bersifat kodrati dan mana yang merupakan produk budaya,” ungkap Bupati luwu timur, H. Irman Yasin Limpo dalam sambutannya. Menurut irman, pemahaman kita terhadap isu gender perlu terus dibuka, mayoritas masyarakat kita masih menganut faham yang Patrilineal atau faham yang menganggap laki-laki sebagai penentu segala hal dan perempuan menjadi second class. 


“Secara kodrati perempuan itu memiliki rahim dan dapat melahirkan, Namun jika perempuan selalu diposisikan nomor dua setelah kaum pria, itu adalah produk budaya,” lanjut irman memberikan contoh . Ia menjelaskan jika secara sosial kaum perempuan dapat setara dengan kaum pria sebab hal yang lahir dari pengaruh lingkungan sosial budaya bisa berubah kecuali hal-hal yang secara kodrati dimiliki perempuan.

Dalam laporannya, kepala BKPPD Kabupaten Luwu Timur, Noviya Syahriani Syam, S.STP. M.Si mengatakan bahwa kegiatan ini dilaksanakan untuk mengoptimalkan program Pengarus Utamaan Gender (PUG) melalui tim vokal point yang sudah terbentuk di masing-masing SKPD. 

Hal tersebut dimaksudkan agar Program dan Kegiatan yang disusun oleh bagian perencana mengakomodasi isu gender. Kegiatan pengarus utamaan gender tersebut memang telah menjadi perhatian pemerintah pusat yang dituangkan dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pengarus Utamaan Gender (PUG) serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman umum pelaksanaan pengarus utamaan gender. (Mad/Humas)
Share this article :
 
Redaksi : Pedoman Ciber | Testimoni | Kirim Berita
Copyright © 2011. Kabarsulawesi.com - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Kabar Sulawesi Disclaimer