Home » » Terungkap bukti memberatkan keterlibatan para pejabat dalam kejahatan transnasional

Terungkap bukti memberatkan keterlibatan para pejabat dalam kejahatan transnasional

Written By Redaksi kabarsulawesi on Kamis, 29 Oktober 2015 | 5:44 AM

Kabarsulawesi.com : Bukti baru yang dikumpulkan oleh Amnesty International menunjukan bahwa operasi maritim mengontrol perbatasan sekarang menyerupai suatu upaya di luar hukum dengan bukti-bukti akan kegiatan criminal, membayar awak kapal dan perlakuan buruk terhadap para perempuan, lelaki, dan anak-anak pencari suaka. Lewat wawancara-wawancara dengan pencari suaka, awak kapal, dan polisi Indonesia, sebuah laporan baru – Dengan segala cara (By hook or by crook) – mengungkapkan bukti-bukti bahwa pada Mei 2015, para pejabat Australia bekerja sebagai bagian dari Operasi Kedaulatan Perbatasan (Operation Sovereign Borders) membayar sebesar USD 32.000 kepada enam awak kapal yang sedang membawa 65 orang pencari suaka ke Selandia Baru dan menyuruh mereka untuk membawa orang-orang tersebut justru ke Indonesia. Pihak Australia tersebut juga memberikan peta mengarahkan para awak kapal di mana harus mendarat di Indonesia. Kesaksian-kesaksian para saksi didukung oleh rekaman video menunjukan bagaimana intervensi oleh para pejabat Australia membahayakan jiwa para pencari suaka tersebut dengan memindahkan mereka ke perahu-perahu yang berbeda, yang tidak memiliki cukup bahan bakar, dan bagaimana kejadian tersebut cocok sebagai sebuah pola yang lebih luas akan kebijakan buruk “lempar balik” atau “penolakan” terhadap perahu-perahu. Laporan ini juga mengundang pertanyaan-pertanyaan tentang apakah para pejabat Australia membayar para awak kapal perahu lain yang memutar haluan pada Juli. “Australia selama berbulan-bulan telah menyangkal mereka membayar para penyelundup, tetapi laporan kami menyediakan bukti rinci yang menunjukan serangkaian kejadian yang berbeda,” menurut Anna Shea, Peneliti Amnesty International tentang Pengungsi. “Semua bukti yang tersedia mengarah kepada keterlibatan para pejabat Australia melakukan kejahatan transnasional, dengan berefek, mengarahkan operasi penyelundupan manusia, membayar awak kapal dan menginstruksikan mereka untuk secara jelas apa yang akan dilakukan dan di mana harus mendarat di Indonesia. Penyelundupan manusia merupakan kejahatan yang biasanya dihubungkan dengan pihak individu swasta, bukan pemerintah – tetapi di sini kita memiliki bukti yang kuat bahwa para pejabat Australia tidak hanya terlibat, tetapi mengarahkan operasi. “Dalam kedua kejadian yang didokumentasikan oleh Amnesty International, Institusi Perbatasan dan pejabat Angkatan Laut juga menempatkan nyawa puluhan orang dalam bahaya dengan memaksa mereka masuk ke alat transportasi yang memiliki perlengkapan buruk. Ketika menyangkut perlakuan terhadap mereka pencari suaka, Australia menjadi negara tanpa hukum.” Kejadian Mei 2015 Sejak kejadian ini pertama kali dilaporkan di media, para pejabat pemerintah Australia telah berulang kali menyangkal membayar para penyelundup dan mengklaim bahwa patroli perbatasan mereka merespon sebuah perahu yang bermasalah di laut. Namun demikian, para awak kapal dari perahu tersebut – diwawancarai oleh Amnesty International di Indonesia pada Agustus di mana mereka saat ini ada di dalam tahanan polisi – sebagaimana juga para penumpannya, yang mana juga diwawancarai Amnesty International, semua mengatakan bahwa perahu tersebut tidak dalam suatu masalah dan mereka tidak pernah membuat panggilan sedang bermasalah. Para pejabat pengawas perbatasan Australia awalnya mendekati perahu tersebut pada 17 Mei 2015, dan kemudian juga pada 22 Mei. Hampir semua penumpang – termasuk seorang perempuan hamil, dua anak berusia tujuh tahun dan seorang bayi – pindah ke sebuah kapal Petugas Perbatasan setelah diberi tahu mereka bisa mandi di sana. Begitu mereka naik ke kapal itu, mereka ditahan di dalam sel-sel selama seminggu. Beberapa tidak diberikan akses kepada barang-barang medik mereka sendiri. Di perahu asal, enam awak kapalnya mengklaim bahwa para pejabat Australia memberikan uang dengan jumlah total USD 32.000 kepada mereka. Paling tidak satu orang pencari suaka menyaksikan transaksi tersebut, dan memberikan kesaksiannya kepada Amnesty International. Polisi Indonesia mengkonfirmasi kepada Amnesty International bahwa mereka menemukan uang sejumlah tersebut pada para awak kapal ketika mereka menangkap para awak kapal tersebut saat mereka tiba di Indonesia. Investigasi Amnesty International berdasarkan wawancara dengan 62 penari suaka orang dewasa, enam awak kapal, dan para pejabat Indonesia. Organisasi ini juga memiliki akses terhadap bukti dokumen penting, termasuk foto dan sebuah video yang diambil oleh para penumpang sendiri selama perjalanan mereka. Polisi Indonesia juga menunjukan kepada seorang peneliti Amnesty International uang yang mereka sita dari enam awak kapal – uang pecahan USD 100 yang baru. Pada 31 Mei para pejabat Australia memindahkan para awak kapal dan para pencari suaka kepada dua perahu yang berbeda dan lebih kecil, dan para awak kapal diberikan instruksi untuk pergi ke Pulau Rote di Indonesia dan juga sebuah peta yang menunjukan tempat mendarat. Kedua perahu memiliki sedikit bahan bakar dan satu kehabisan bahan bakar selama di laut. Para penumpang yang ketakutan terpaksa menjalani pemindahan di tengah lautan yang berbahaya ke perahu yang lain dan akhirnya diselamatkan oleh penduduk lokal Indonesia setelah menabrak sebuah karang. Insiden Juli Laporan ini juga mendokumentasikan kasus lain terkait kemungkinan adanya pembayaran para pejabat Australia ke awak kapal sebuah perahu yang menyelundupkan manusia ke Indonesia pada Juli 2015. Kasus ini, tidak seperti kejadian Mei 2015, tidak mendapat liputan media yang luas. Pada kasus ini para pejabat Australia sekali lagi terlihat mengarahkan para awak kapal perahu tersebut untuk membawa para penumpang ke Pulau Rote di Indonesia. Para penumpang yang ada di perahu tersebut mengatakan kepada Amnesty International bahwa mereka dicegat oleh Petugas Perbatasan dan Angkatan Laut Australia pada 25 Juli, dan kemudian menempatkan mereka ke sebuah perahu baru pada 1 Agustus. Pada saat ini, para awak kapal telah mendapat dua tas yang tidak dilihat para penumpang sebelumnya. Ketika para penumpang menjadi curiga dan mengancam untuk membuka tas tersebut, pihak-pihak Australia berulang-ulang mengatakan mereka untuk tidak melakukannya. Kejadian-kejadian ini terjadi dalam konteks Operasi Kedaulatan Perbatasannya Australia, sebuah operasi kontrol perbatasan yang diluncurkan pada 2013 untuk menghentikan siapa pun – termasuk para pengungsi dan pencari suaka – untuk mencapai Australia secara ireguler dengan perahu. Amnesty International menyerukan sebuah Komisi Royal terhadap Operasi Kedaulatan Perbatasan, untuk menginvestigasi dan melaporkan terhadap dugaan tindakan kriminal dan di luar hukum yang dilakukan oleh para pejabat pemerintah Australia. Meskipun adanya klaim yang konsisten dari pemerintah Australia bahwa Operasi Kedaulatan Perbatasan dirancang untuk “menyelamatkan jiwa di lautan,” Amnesty International dan banyak pihak lainnya telah mendokumentasikan sebuah pola yang mengkhawatirkan suatu penolakan yang ilegal dan ada kekerasannya oleh pihak berwenang Australia. Orang-orang lain pencari suaka di Indonesia mengatakan kepada Amnesty International bagaimana mereka telah terlibat dalam penolakan di laut oleh para pejabat Australia, yang mereka katakan menggunakan kekerasan secara fisik dan verbal terhadap mereka yang ada di perahu. Penolakan semacam itu melanggar prinsip non-refoulement, yang menyatakan bahwa para pengungsi tidak bisa dikembalikan ke negeri di mana mereka bisa dalam bahaya, dan juga menolak hak-hak mencari suaka orang untuk dipertimbangkan. “Operasi Kedaulatan Perbatasan, jauh dari menyelamatkan jiwa-jiwa, telah menjadi sinonim dengan pelanggaran HAM terhadap orang-orang yang paling rentan di dunia. Australia harus segera dan selamanya mulai mengambil tanggung jawab internasionalnya terhadap para pengungsi secara serius. Semua orang yang mencari suaka layak untuk dipertimbangkan klaimnya secara adil. Dan daripada melanjutkan dengan kebijkaan penolakannya, Australia harus terlibat dalam dialog yang efektif untuk memperbaiki perlindungan regional bagi orang-orang rentan di kawasan Asia-Pasifik, dan memperluas jalur yang aman dan abash bagi orang-orang untuk mencapai tujuan secara selamat,” menurut Anna Shea. LATAR BELAKANG (Konvensi) PBB Melawan Kejahatan Transnasional Terorgansir (UN Convention against Transnational Organized Crimes) menetapkan kewajiban legal negara-negara untuk bekerja sama untuk mencegah dan melawan kejahatan transnasional yang terorganisir. (Protokol) Melawan Penyelundupan Migran lewat Darat, Laut, dan Udara (Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air), yang melengkapi Konvensi, mewajibkan negara-negara untuk mencegah dan melawan penyelundupan migran dan melindungi hak-hak orang yang diselundupkan. Australia telah meratifikasi Konvensi dan Protokolnya. Protokol mewajibkan penanda tangan untuk mempidanakan penyelundupan migran, yang didefinisikan sebagai “pengadaan, untuk memperoleh, secara langsung atau tidak langsung, finansial atau barang keuntungan lainnya, dari kedatangan ilegal seseorang ke sebuah Negara Pihak di mana orang itu bukan warga negaranya atau pemukim permanen”. Penyelundupan manusia merupakan kejahatan transnasional, meskipun orang-orang yang diselundupkan bukan kriminal, dan hukum internasional melarang negara-negara mengkriminalisasi para pencari suaka semata-mata karena cara kedatangan mereka ke dalam suatu negeri. Di bawah Protokol, cara keterlibatan – dengan kata lain, cara seseorang bisa dianggap bertanggung jawab – kejahatan penyelundupan, termasuk melakukan kejahatan, mencoba melakukan kejahatan, berpartisipasi sebagai kaki tangan dalam kejahatan, dan mengorganisir atau mengarahkan pihak lain untuk melakukan sebuah kejahatan. Bukti-bukti yang dikumpulkan Amnesty International tentang kejadian-kejadian pada Mei 2015 menunjukan bahwa pada atau sekitar 24 Mei, para pejabat Australia terlihat telah mengorganisir atau mengarahkan para awak kapal untuk melakukan kejahatan penyelundupan manusia. Di bawah instruksi para pejabat Australia dan dengan dukungan materi mereka (termasuk dua perahu, bahan bakar, peta, dan GPS) kejahatan penyelundupan manusia ke Indonesia terjadi. Cara kedatangan ke Indonesia yang mana, menurut para awak kapal, pihak Australia mengarahkan mereka untuk mengikutinya – mendarat di tujuan yang ditentukan di Pulau Rote ketimbang membawa mereka ke pihak perbatasan Indonesia dan mengikuti prosedur kedatangan dengan perahu ke Indonesia – merupakan kedatangan ilegal dalam terminology Protokol Penyelundupan Manusia. Uang USD 32.000 merupakan keuntungan finansial kepada para awak kapal untuk mengadakan kedatangan ilegal. Para pejabat Australia yang membayar para awak kapal dan menginstruksikan mereka untuk mendarat ke Pulau Rote pada Mei 2015 juga bisa berpartisipasi sebagai kaki tangan dalam kejahatan transnasional penyelundupan manusia. AMNESTY INTERNATIONAL SIARAN PERS 28 October 2015 Josef Roy Benedict Deputy Director - Campaigns Southeast Asia and Pacific Regional Office Amnesty International
Share this article :
 
Redaksi : Pedoman Ciber | Testimoni | Kirim Berita
Copyright © 2011. Kabarsulawesi.com - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Kabar Sulawesi Disclaimer