Home » » Presiden tidak bisa meremehkan Persoalan HAM

Presiden tidak bisa meremehkan Persoalan HAM

Written By Redaksi kabarsulawesi on Sabtu, 26 Maret 2016 | 12:23 AM

Presiden tidak bisa meremehkan kebenaran, keadilan, dan reparasi atas pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang serius

Kabarsulawesi.com - Amnesty Internasional : Pada 24 Maret, orang-orang di seluruh dunia memperingati Hari Internasional untuk Hak atas Kebenaran terkait Pelanggaran-Pelanggaran HAM yang Berat dan untuk Martabat Para Korban, Amnesty International, KontraS (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan), dan KontraS Aceh prihatin atas terus gagalnya Pemerintah Indonesia untuk memastikan bahwa para korban dan keluarga mereka mendapatkan kebenaran, keadilan, dan reparasi atas pelanggaran-pelanggaran HAM yang mereka derita. 

 Organisasi-organisasi kami menyerukan kepada Presiden Joko Widodo untuk memenuhi kewajiban pemerintah di bawah hukum internasional dan komitmen-komitmennya sendiri – yang dibuat pada pidato peringatan Hari Kemerdekaan 2015 – untuk menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran HAM masa lalu agar “generasi mendatang tidak terus memikul beban sejarah masa lalu”. 

 Pelanggaran-pelanggaran serius HAM, termasuk pembunuhan di luar hukum, penghilangan paksa, penyiksaan dan perlakuan buruk lainnya, perkosaan dan kejahatan seksual lainnya terjadi di masa pemerintahan Presiden Suharto dan selama masa reformasi (sejak 1998) termasuk pelanggaran-pelanggaran HAM massif pada 1965-66, Peristiwa Kerusuhan Mei 1998, dan konflik-konflik di Aceh, Papua, dan Timor-Leste. 

Meskipun ada tuntutan-tuntutan dari kelompok korban dan organisasi non-pemerintah (Ornop) agar para terduga pelaku dibawa ke muka keadilan, Presiden Joko Widodo malah mengumumkan pembentukan sebuah mekanisme non-yudisial untuk menyelesaikan semua pelanggaran HAM masa lalu. 

Menurut Jaksa Agung “komite rekonsiliasi” telah dipilih karena tidak ada bukti terhadap kasus-kasus tersebut untuk dibawa ke Pengadilan HAM di bawah Undang-Undang No. 26/2000. 

Pada 17 Maret, Menteri Koordinator untuk Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Pandjaitan menyatakan bahwa pemerintah menargetkan untuk menyelesaikan pelanggaran serius HAM masa lalu pada awal Mei lewat mekanisme tersebut. Kelompok-kelompok korban masih prihatin bahwa proses ini akan memprioritaskan rekonsiliasi di atas upaya untuk menghadirkan kebenaran dan keadilan. 

Pembentukan mekanisme ini tidak akan mengubah kewajiban Indonesia di bawah hukum internasional untuk menginvestigasi, dan jika ada bukti-bukti yang memadai, mengadili mereka yang bertanggung jawab terhadap pelanggaran-pelanggaran HAM yang berat dan kejahatan di bawah hukum internasional, dalam persidangan yang adil tanpa menggunakan hukuman mati. 

Mekanisme ini juga tidak dapat menggantikan kewajiban pemerintah untuk mengimplementasikan hak-hak korban atas kebenaran, dan reparasi yang penuh dan efektif untuk menyembuhkan kerugian yang mereka derita. Amnesty International, KontraS, dan KontraS Aceh juga prihatin akan terus gagalnya pihak berwenang Indonesia untuk membentuk sebuah Komisi Kebenaran Nasional dan minimnya dukungan mereka atas inisiatif untuk membentuk sebuah komisi tersebut di Aceh bagi pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi selama masa konflik di mana terdapat antara 10.000 dan 30.000 korban jiwa, banyak di antaranya adalah penduduk sipil. 

Namun demikian, pada Desember 2013, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh mengesahkan Qanun Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh (KKR A)untuk membentuk sebuah komisi kebenaran, yang menawarkan harapan bagi para korban dan keluarga mereka. Saat ini sedang terjadi proses seleksi para komisioner untuk KKR A tersebut. Para korban pelanggaran-pelanggaran serius HAM memiliki hak atas kebenaran. 

Komisi Kebenaran adalah sebuah langkah penting untuk memahami konteks keadaan yang menghasilkan pelanggaran-pelanggaran HAM tersebut, belajar dari masa lalu untuk memastikan bahwa pelanggaran-pelanggaran HAM semacam itu tidak dilakukan lagi, dan menjamin bahwa pengalaman-pengalaman tersebut diakui dan dirawat. 

Komisi Kebenaran juga bisa memainkan peran penting dalam menyediakan gambaran utuh pelanggaran-pelanggaran HAM masa lalu, berkontribusi kepada proses prosekusi, dan mencegah keberulangan, dan memastikan bahwa para korban dan keluarga mereka diberikan reparasi penuh dan efektif. Dalam setahun terakhir, pihak berwenang juga berupaya membungkam diskusi-diskusi publik di banyak tempat di Indonesia, dan membubarkan kegiatan-kegiatan, khususnya terkait peristiwa pelanggaran HAM massif pada 1965-66. 

Pada Oktober 2015, Ubud Writers and Readers Festival di Bali membatalkan tiga sesinya terkait peristiwa 1965-66 setelah pihak berwenang mengancam untuk membatalkan izin kegiatan mereka. Pihak berwenang juga melarang berbagai pertunjukan film “Senyap”, sebuah film dokumenter tentang korban dan pelaku dari peristiwa 1965-66. 

 Pada Maret 2016, polisi melarang sebuah festival budaya “Belok Kiri” di Jakarta yang dibuat untuk mengangkat peran dari para aktivis politik kiri dalam sejarah Indonesia, termasuk selama peristiwa1965-66. Pada bulan yang sama, polisi juga melarang sebuah pertunjukan film dokumenter tentang Pulau Buru di mana sekitar 10.000 tahanan dari peristiwa 1965-66 dipenjara tanpa adanya persidangan dan menjadi korban kerja paksa. 

Tindakan-tindakan ini jelas merupakan pengekangan terhadap hak atas kebebasan berekspresi dan berkumpul. Amnesty International, KontraS, dan KontraS Aceh percaya ini adalah saatnya Pemerintahan Joko Widodo untuk menghadapi masa lalu and mengambil langkah yang sudah lama tertunda yang diperlukan untuk menyediakan para korban dan keluarga mereka dengan kebenaran, keadilan, dan reparasi penuh. Presiden Joko Widodo harus membuat seruan ke publik untuk menyerukan berakhirnya segala bentuk pengekangan terhadap diskusi-diskusi publik akan pelanggaran-pelanggaran HAM masa lalu dan menjamin bahwa pemerintah mulai mendengarkan para korban dan keluarga mereka, ketimbang membungkam suara-suara mereka. 

AMNESTY INTERNATIONAL
PERNYATAAN PUBLIK

Josef Roy Benedict Deputy Director - Campaigns Southeast Asia and Pacific Regional Office Amnesty International
Share this article :

Posting Komentar

 
Redaksi : Pedoman Ciber | Testimoni | Kirim Berita
Copyright © 2011. Kabarsulawesi.com - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Kabar Sulawesi Disclaimer