Home » » 22 Tahun Lahan Kebun Warga Dikuasai PTPN XIV Tanpa Ganti Rugi

22 Tahun Lahan Kebun Warga Dikuasai PTPN XIV Tanpa Ganti Rugi

Written By Redaksi kabarsulawesi on Senin, 07 Mei 2018 | 4:22 PM

Lewat Kuasa Hukumnya, Sulhajat Takdir, SH, dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bhakti Keadilan, mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Malili, Luwu Timur, terhadap PT. (Persero) Perkebunan Nusantara XIV (PTPN XIV) selaku Tergugat dan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur sebagai Turut Tergugat.

Kabarsulawesi. Com – Luwu Timur : Sembilan orang warga Luwu Timur yang memiliki lahan kebun eks transmigrasi dengan bukti kepemilikan Sertifikat Tanah yang terletak di Desa Mantadulu, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur. Tanah kebun Para Penggugat sejak tahun 1995 sampai sekarang dikuasai Perkebunan PT. (Persero) Perkebunan Nusantara XIV (PTPN XIV), terisap dalam lokasi Perkebunan PT. (Persero) Perkebunan Nusantara XIV (PTPN XIV) yang dijadikan sebagai kebun kelapa sawit, berlokasi di Desa Mantadulu, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur (Pemecahan wilayah Kabupaten yang dulunya Kabupaten Luwu).

Dalam gugatannya, tanah kebun Para Penggugat adalah bagian dari hasil pengukuran yang dilakukan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Luwu Timur terhadap areal sengketa 53 ha dengan luasan 27,25 Ha (dua puluh tujuh koma dua puluh lima hektar) dengan jumlah bidang 30 bidang sertifikat, berada diluar kawasan dan masuk dalam lokasi PTPN XIV Unit Kebun Malili, dengan batas – batas per blok sesuai penempatan nomor sertifikat masing – masing data sesuai hasil pengukuran. Dari luas areal 27,25 Ha (dua puluh tujuh koma dua puluh lima hektar), sebanyak 20,25 Ha (dua puluh koma dua puluh lima hektar) dengan jumlah bidang sebanyak 23 sertifikat adalah milik para Penggugat.;

Menurut Kuasa Hukum Penggugat, Sulhajat Takdir, SH dari LBH Bhakti Keadilan, lahan kebun Para Tergugat adalah tanah kebun yang telah clean and clear, berdasarkan pengakuan PTPN XIV Unit Malili dalam pertemuan pada hari Rabu, tanggal 11 Juni 2014 bertempat di Kantor Unit Kebun Malili Mantadulu yang pada itu dilaksanakan pertemuan dengan masyarakat pemilik lahan yang bersertifikat. Dari hasil pertemuan tersebut, telah disepakati beberapa hal, salah satunya adalah Pihak pemilik lahan bersertifikat yang sudah dinyatakan oleh pihak BPN layak untuk ditindaklanjuti yang layak untuk mendapatkan ganti rugi.

Diuraikan Kuasa Hukum Penggugat, berdasarkan pertemuan Direksi PTPN XIV dengan Pemda Luwu Timur dan DPRD Luwu Timur pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2015 bertempat di Ruang Baruga Agro PTPN XIV dengan salah satu agenda pertemuan membahas tindak lanjut ganti rugi lahan petani trangsmigrasi yang terisap di lahan inti kebun Malili, pihak Direksi PTPN XIV diwakili Amrullah Haris yang juga bertindak sebagai Pimpinan Rapat, pada pokoknya Direksi PTPN XIV menegaskan, bahwa : Anggaran untuk ganti rugi lahan masyarakat yang terisap dalam lokasi perkebunan kelapa sawit di Mantadulu (sebanyak 30 bidang), telah dianggarkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP). Namun anggaran yang telah disiapkan tersebut tidak bisa dicairkan dengan alasan Tergugat, bahwa hasil audit BPK RI atas pengelolaan lahan PTPN XIV terhadap opsi ganti rugi atas tanah kebun masyarakat berpotensi merugikan Perusahaan (PTPN XIV) sebesar Rp. 3.445.000,00 (Tiga Milyar Empat Ratus Empat Puluh Lima Milyar Rupiah);

Bahwa telah ada kesepakatan antara Para Penggugat berupa Surat Pernyataan dengan Pihak PTPN XIV tentang besaran ganti rugi tanah kebun Para Penggugat berdasarkan kesepakatan masing – masing Para Penggugat pada tanggal 11 Juni 2014 (harga berlaku saat itu) yakni : Rp. 10.000,00 (sepuluh Ribu) rupiah per meter, namun kesepakatan tersebut tidak pernah terwujud karena Tergugat menganggap bahwa nilai obyek tanah kebun Para Penggugat ditentukan oleh pihak Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP), dan oleh Tergugat telah menyampaikan kepada Turut Tergugat untuk mendatangkan KJPP, namun Turut Tergugat belum juga melaksanakan dan tidak pernah terwujud.

“Segala urusan terkait administrasi birograsi proses ganti rugi tanah kebun Para Penggugat antara PTPN XIV (Tergugat) dan Turut Tergugat sehingga terkatung – katungnya pembayaran ganti rugi adalah bukan menjadi urusan Para Penggugat. Pada prinsipnya, Para Penggugat tetap pada tuntutan adanya ganti rugi dan kerugian – kerugian lainnya yang diderita Para Penggugat terhadap tanah kebun yang saat ini masuk dalam lokasi Perkebunan PTPN XIV berlokasi di Desa Mantadulu dan tuntutan ganti rugi lainnya,” ungkap Sulhajat Takdir, SH.

lahan kebun Penggugat yang telah dikuasai selama 22 tahun oleh PTPN XIV
Sejak tanah kebun milik Para Penggugat tersebut di kuasai oleh Tergugat, sudah beberapa kali para Penggugat berupaya untuk meminta ganti rugi kepada Tergugat, namun perjuangan para Penggugat selama 22 tahun untuk mendapatkan haknya tidak menemui titik terang ganti rugi sampai sekarang. Bahkan Pihak DPRD kabupaten Luwu Timur juga telah memfasilitasi memperjuangkan ganti rugi tanah kebun Para Penggugat, namun juga tidak ada penyelesaian, sehingga Para penggugat merasa haknya terzalimi dan dengan terpaksa menempuh jalur hukum melakukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Malili sebagai upaya terakhir untuk bisa mendapatkan ganti rugi lahan dan kerugian – kerugian lainnya yang diderita Para Penggugat selama puluhan tahun. 

“Dari perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat, Para Penggugat mengalami kerugian secara moril dan materiil adalah perbuatan melanggar hukum berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata : “Tiap perbuatan melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut”. Urai dalam gugatan Penggugat.
Tidak adanya kejelasan ganti kerugian yang telah disepakati sebelumnya (tahun 2014) yakni Rp.10.000 per meter (harga berlaku pada saat itu), maka Para Penggugat makin merasa merugi sehingga Para Penggugat mengenai harga ganti rugi yakni kesepakatan harga sebelumnya tidak lagi menjadi dasar kesepakatan, maka Para Penggugat menetapkan ganti rugi lahan kebun bersertifikat tanah para penggugat yang disesuaikan dengan harga berlaku sekarang yakni sebesar Rp. 25.000,00 (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) per meter, selian itu, Para Penggugat dirugikan karena tidak dapat lagi memanfatkan lahan kebun secara pribadi selama 22 tahun hingga sekarang sebagai sumber mata pencaharian atau sumber ekonomi keluarga, padahal jika dimanfaatkan oleh masing – masing Para penggugat dengan ditanami kelapa sawit, masing – masing Para Penggugat mendapatkan hasil panen setiap bulannya, yakni; Untuk lahan seluas 1 hektar (10,000 m2) hasil panen yang didapat Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ; dan Untuk lahan seluas 7.500 m2 mendapatkan hasil panen per bulannya Rp. 1.875.000,00 (satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). 

Para Penggugat memohon kepada Yang Mulia Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili menjatuhkan putusan:

1. Menerima Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi lahan kebun Para Penggugat dengan Total keseluruhan ganti rugi tanah kebun Para Penggugat yang seharusnya dibayarkan oleh Tergugat sebesar Rp.5.250.000.000,00 (Lima Milyar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);

3. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi kepada Para Penggugat karena tidak bisa mengelola sendiri (secara pribadi) lahan kebun Para Penggugat sebesar Total kerugian yang diderita Para Penggugat : Rp.14.025.000.000,00 (Empat Belas Milyar Dua Puluh Lima Juta Rupiah).

4. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat membayar ganti rugi secara tanggung renteng kepada Para Penggugat atas seluruh biaya yang timbul selama pengurusan ganti rugi lahan, yakni sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus juta rupiah);

5. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat membayar ganti rugi secara tanggung renteng kepada Para Penggugat atas kerugian immateriil Para Penggugat sebesar Rp 1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah) secara tunai dan sekaligus, dan apabila lalai secara dikenakan uang paksa sebesar Rp. 250.000,00 ((Dua Ratus Lima puluhs Ribu Rupiah) setiap harinya;

6. Menyatakan Putusan Perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, Banding, Kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Tergugat dan Turut Tergugat atau pihak ketiga lainnya (uitvoerbaar bij vorraad);

7. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng. 

Sidang gugatan ini sudah digelar pertama kali pada pada tanggal 2 Mei 2018, namun ditunda untuk sidang berikutnya pada tanggal 23 Mei 2018, karena Tergugat  PTPN. XIV, tidak datang. (bangsoel)
Share this article :

Posting Komentar

 
Redaksi : Pedoman Ciber | Testimoni | Kirim Berita
Copyright © 2011. Kabarsulawesi.com - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Kabar Sulawesi Disclaimer