Home » » Petisi 20 Minta Taupan Pawe Diberhentikan Permanen Sebagai Walikota Parepare

Petisi 20 Minta Taupan Pawe Diberhentikan Permanen Sebagai Walikota Parepare

Written By Redaksi kabarsulawesi on Sabtu, 05 Mei 2018 | 3:11 PM

Pasca dicoretnya Paslon I Taupan Pawe – Pangerang pada Pilkada Kota Parepare oleh KPUD Parepare, warga masyarakat mengatasnamakan dirinya Petisi 20 mengadakan jumpa pers, menuntut Taupan Pawe di berhentikan sebagai walikota Parepare secara permanen.

Kabarsulawesi.com – Parepare : Tuntutan meminta Taupan Pawe diberhentikan secara permanen sebagai walikota Parepare, karena Petisi 20 menganggap Taupan Pawe telah melanggar berdasarkan Ketentuan Undang –undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah khusu pasal 78 ayat (2) huruf c,d,e,dan f.

Taupan Pawe. Foto :: google
Menurut Petisi 20 dalam surat rekomendasinya tanggal 30 April 2018 yang ditandatangani 20 orang tersebut, karena Taupan Pawe sebagai Walikota Parepare telah melanggar sumpah / janji jabatan Kepala Daerah.

Pelanggaran tersebut diurai Petisi 20, yakni : Pembangunan Rumah Sakit Tipe B Tonrangeng berlantai 7 (tujuh) tanpa Amdal. Artinya melanggar ketentuan undang – undang menyangkut lingkungan hidup.

Hal lain disebutkan juga, Taupan Pawe atas kesewenangannya telah memberhentikan 2 anggota Dewas RSUD A. Makkasau, hal mana Taupan Pawe melanggar ketentuan Pasal 14 ayat (3) Permenkes No. 10 tahun 2014 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit. Perlakuan tidak adil terhadap 2 orang anggota Dewas itu adalah Abd. Rahman Mappagiling dan H.A. Abd. Rahman Saleh, SE.

Juga Taupan Pawe tidak berlaku adil terhadap 5 anggota Dewas RSUD A. Makkasau yang keberadaan dan perannya bersifat kolektif koligial telah secara bersama – sama melaksanakan kewajiban dengan baik sesuai ketentuan peraturan perundangan, terjadi perlakuan tidak adil terhadap 2 Anggota Dewas tersebut karena dianggap vokal mengeritik pengelolaan RSUD A. Makkasau yang amburadul.

Selain masalah tersebut, Taupan Pawe juga dikritisi menyangkut peletakan batu pertama pembangunan Sekolah Kristen Gamaliel di tengah-tengah pemukiman masyarakat muslim, hal mana pembangunan sekolah berlokasi di Kelurahan Watang Soreang tidak dihuni oleh Nasrani dan tidak memiliki IMB, sehingga berpotensi meresahkan masyarakat.

Masalah lainnya adalah soal mutasi dr. Hj. Nurjannah, pembangunan kios pasar senggol diatas fasilitas umum (jalan), soal janji TV kabel gratis, janji penerimaan Mahasiswa Institut Teknologi Habibie (ITH), janji belum beroperasinya RS. Tipe B Tonrangeng.

Tidak saja itu, Taupan Pawe menurut kelompok Petisi 20, telah melakukan penzaliman terhadap masyarakat dan pegawai dan wakilnya. Misalnya menaikkan harga gas elpiji 3 kg atas permintaan pedangang, menyebabkan daya beli masyarakat berkurang, pembiaran kontraktor luas daerah datang membawa buruh bangunan menkadi buruh bangunan warga Parepare, pembiaran pelayanan kesehatan kosong, bersikap arogan menghujat, mengancam, mencaci maki dan mempermalukan pengawai ditengah umum, ironisnya menganggap Wakil Walikota adalah pembantu, menyeret dan memobilisasi PNS dalam berbagai kegiatan Parpol, mencederai kenetralan PNS.

“Tindakan tersebut, Petisi 20 meminta DPRD Parepare menyatakan pendapat bawah Walikota Parepare, Taupan Pawe dinyatakan melangggar sumpah/janji jabatan Kepala Daerah. Dan menyusulkan pihak DPRD Parepare kepada Menteri Dalam Negeri untuk memberhentikan Taupan Pawe sebagaai walikota Parepare.” Tegas tertulis dalam rekomendasi Petisi 20 tersebut, dan berencana Surat rekomendasi tersebut akan di ajukan pada senin 6 Mei 2018. (soel)
Share this article :

Posting Komentar

 
Redaksi : Pedoman Ciber | Testimoni | Kirim Berita
Copyright © 2011. Kabarsulawesi.com - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Kabar Sulawesi Disclaimer